Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1960

1. Didalam menyelenggarakan pembentukan masyarakat yang adil dan makmur maka adalah merupakan kewajiban, bahwa tanah yang dipunyai dengan hak apapun harus dipergunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam pada itu diwilayah Kotapraja Jakarta RAya terdapat sebidang tanah yang sangat luas antara Terusan Ancol dan Pantai Utara yang tidak berada dalam keadaan yang membayakan kesehatan penduduk ditanah itu dan didaerah-daerah sekitarnya. Berhubung dengan itu maka dipandang perlu untuk mengambil tindakan-tindakan didalam waktu yang singkat, agar tanah tersebut (yang selanjutnya disebut Tanah Ancol) dapat disiapkan menjadi tanah pembangunan dan kemudian dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang akan membawa manfaat yang sebesarnya, khususnya bagi rakyat Kotapraja Jakarta Raya.
2. Atas dasar wewenang yang diberikan dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria maka Pemerintah pertama-tama menentukan peruntukan dari pada Tanah Ancol tersebut sebagai tanah pembangunan (pasal 2). Dengan ditetapkannya peruntukan tanah itu sebagai tanah pembangunan maka selanjutnya, jika segala sesuatunya telah disiapkan tidak akan dibenarkan lagi dipergunakan tanah itu untuk keperluan-keperluan yang bertentangan dengan itu,
misalnya untuk tambak, usaha pertanian dan lain-lain, apalagi dibiarkan dalam keadaan kosong dan terlantar. Diatasnya harus dibangun perumahan dan bangunan, sesuai dengan rencana yang akan ditetapkan pada waktunya oleh Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya.
3. Yang akan menyiapkan tanah Ancol itu menjadi tanah yang dapat dipakai untuk pembangunan ialah Pemerintah. Untuk itu maka perlu diletakkan kewajiban kepada orang-orang yang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut untuk memberi kesempatan sepenuhnya kepada yang berwajib untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan (pasal 3). Misalnya penimbunan tanah itu dengan pasir, pengukuran, pembagiannya ("verkaveling") dan lain sebagainya. Dengan diadakannya tindakan oleh yang berwajib itu maka besar kemungkinannya bahwa orang-orang yang dulu bertempat tinggal disitu atau mendapat nafkah dari pengusaha tanah tersebut harus dipindahkan atau harus mencari nafkah dalam bidang usaha lain, baik untuk sementara atau untuk selama-lamanya. Kerugian yang mereka derita karena tindakan-tindakan yang dimaksudkan itu akan diganti oleh Negara. Mungkin berupa uang dan mungkin juga dalam bentuk lain, misalnya diberi tanah ditempat lain, diberi pekerjaan lain dan sebagainya. [pasal 3 ayat (2)].
4. Agar supaya pembagian dan penggunaan tanah yang sudah siap untuk tempat pembangunan itu dapat diatur yang sebaik-baiknya maka ditentukan, bahwa orang yang memiliki tanah yang luasnya lebih dari 400 m2 wajib melepaskan sebagian dari tanahnya itu kepada Negara dengan ketentuan bahwa sisa yang boleh tetap dimilikinya tidak boleh lebih dari 1000 m2. Untuk keperluan-keperluan yang membutuhkan tanah yang lebih luas, misalnya untuk pabrik dan halamannya, oleh Menteri Agraria atas usul Gubernur Kepala Daerah Jakarta Raya, dapat diberikan dispensasi untuk tetap memiliki lebih dari batas 1000 m2 tersebut. Berapa luasnya yang harus dilepaskan dan bagian-bagian yang mana akan diberikan ketentuan-ketentuannya lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Sudah barang tentu didalam menunjuk bagian-bagian yang boleh tetap dimiliki oleh yang empunya itu akan diperhatikan keinginan-keinginan mereka yang bersangkutan (pasal 4). Mengenai tanah-tanah yang dilepaskan kepada Negara itu diberikan ganti-kerugian menurut peraturan jual-beli tanah yang berlaku untuk instansi-instansi Pemerintah [pasal 5 ayat (1)], yang akan ditetapkan secara musyawarah.
Sisa tanah yang seseorang boleh tetap memilikinya dapat pula dilepaskan kepada Negara. Tetapi kalau tidak dilepaskan, ia harus rutut memikul sebagian dari pembiayaan yang diperlukan untuk merobah keadaan tanah yang bersangkutan menjadi tanah pembangunan. Ketentuan yang demikian itu sudahlah sewajarnya, karena untuk merobah keadaan tanahnya menguntungkan pemilik itu telah dikeluarkan biaya yang tidak sedikit. (pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 2).
5. Untuk mencegah jangan sampai tanah yang didalam waktu singkat yang akan datang harganya akan jauh lebih tinggi dari pada sekarang itu dijadikan obyek spekulasi, yang merugikan pemiliknya sekarang, maka diadakanlah ketentuan dalam pasal 6 yang bertujuan menyelenggarakan pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah yang dimaksud dalam itu. Untuk pemindaan hak diperlukan izin dari Gubernur Kepala Daerah Jakarta Raya. Lain dari pada itu pengawasan tersebut perlu diadakan karena penunjukan bagian-bagian tanah yang harus diserahkan kepada Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 tersebut
diatas akan memerlukan waktu sekedarnya. Kiranya bagianibagian tersebut sebaiknya jangan berpindah tangan untuk memudahkan penyelesaiannya dengan yang bersangkutan.
PENJELASAN