Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1963 Tentang Pernyataan Mulai Berlakunya Dan Pelaksanaan Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum

U M U M
1. Sesudah diadakan perobahan-perobahan dibidang Pemerintahan Daerah sebagaimana termaktub dalam Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dan No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), maka kini dipandang tibalah saatnya untuk melaksanakan penyerahan tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum, sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 6 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 15).
2. Pada hakekatnya pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 1959 itu merupakan suatu tindakan dalam bidang politik dekonsentrasi dan desentralisasi menuju kepemberian otonomi yang riil dan luas kepada Daerah-daerah, seperti yang ditandaskan dalam penjelasan Umum Penetapan Presiden No. 6/1959 (disempurnakan).
Disamping itu juga menurut Ketetapan M.P.R.S. No. II/ M.P.R.S./1960. Undang-undang No. 6 tahun 1959 Harus dijalankan dengan seksama (Lampiran A, ad III, § 395, angka 18).
3. Dalam pada itu pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 1959 dengan sendirinya harus disesuaikan dengan perobahan-perobahan dibidang Pemerintahan Daerah seperti dikemukakan diatas pada angka 1.
Oleh karena itu, maka yang dimaksudkan dengan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini ialah Pemerintah Daerah menurut Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), Demikian juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus diartikan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan).
4. Selanjutnya Ketetapan M.P.R.S. No. II/M.P.R.S./1960 mengenai bidang Pemerintahan Daerah, antara lain menghendaki:
a. isi otonomi harus riil dan luas. Mengenai Otonomi Daerah hendaknya diberi otonomi yang seluas-luasnya sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1957
menurut kemampuan tiap-tiap Daerah (lampiran A, ad. III § 393, angka 4).
b. politik otonomi dan disentralisasi harus stabil dengan memberi lebih banyak kepercayaan pada Daerah-daerah (Lampiran A, dan III, § 395 angka 19).
5. Dalam hendak menjalankan dengan seksama penyerahan Pemerintahan Umum kepada Daerah, maka perlu diindahkan hal-hal yang berikut :
a. Kepala Daerah adalah alat Pemerintah Pusat dan alat Pemerintah Daerah pasal 14 ayat (1) Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan);
b. sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah menjalankan tugas-tugas seperti dimaksudkan pada pasal 14 ayat (2) sub a, b, c dan d Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), dan dengan demikian sudah ada penetapan tentang alat-perlengkapan yang menjalankan tugas-tugas yang dikecualikan termaksud pada pasal 2 Undang-undang No. 6 tahun 1959;
c. sebagai alat Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menjalankan kekuasaan eksekutif yang tidak bersifat koligial akan tetapi juga tidak meninggalkan dasar permusyawaratan pasal 14 ayat (3) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan).
d. anggota-anggota Badan Pemerintah Harian adalah pembantu- pembantu Kepala Daerah dalam Urusan-urusan dibidang rumah tangga Daerah (otonomi) dan tugas pembantuan dalam pemerintahan pasal 16 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan);
e. Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dibidang legislatif pasal 13 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan).
6. Berhubung dengan itu, ketentuan pasal 2 "Undang-undang Penyerahan Pemerintah Umum" tentang penentuan instansi yang menerima penyerahan tugas Pemerintahan Umum perlu disesuaikan sehingga berbunyi sebagai yang termaktub dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.
7. Kekuasaan, tugas dan kewajiban Kepala Daerah sebagai alat Pemerintah Pusat termaksud dalam pasal 14 ayat (2) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), ialah yang menurut peraturan-peraturan yang berlaku dilakukan oleh Gubernur untuk Daerah tingkat I dan oleh Bupati/Walikota untuk Daerah tingkat II/Kotapraja. Dengan demikian perlu diadakan pengaturan lebih lanjut tentang yang menjalankan tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan termaksud yang melekat pada Residen, Patih, Wedana dan Camat.
Tugas-tugas yang :
a. masih dijalankan oleh Residen, beralih dan dijalankan oleh Kepala Daerah tingkat I yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Pusat;
b. masih dijalankan oleh Patih dan Wedana atau penjabat setingkat dengan sebutan-sebutan lain dari padanya, beralih dan dijalankan oleh Kepala Daerah tingkat II yang bersangkutan, dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Pusat.
8. Adapun mengenai tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan termaksud diatas yang melekat pada Asisten-Wedana/Camat atau penjabat setingkat dengan sebutan-sebutan lain dari padanya, dalam menuju ke pembentukan Daerah tingkat III seperti yang
dikehendaki oleh Ketetapan M.P.R.S. No. II/M.P.R.S./ 1960/ § 392, sampai pada pengaturan lebih lanjut, tetapi dijalankan oleh penjabat termaksud.
Tugas-tugas Asisten-Wedana/Camat yang berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 6 tahun 1959 harus diserahkan kepada Daerah yang diatur lebih lanjut dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, oleh Kepala Daerah tingkat II kemudian dapat ditugaskan kembali kepada para Asisten-Wedana/Camat.
Dengan demikian para Camat melanjutkan tugas-tugas itu berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari Kepala Daerah tingkat II, jadi tidak lagi sebagai kewenangan sendiri berdasarkan peraturan yang bersangkutan.
Selanjutnya yang dimaksudkan dengan pegawai negeri dalam lingkungan Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang bekerja pada kantor Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan kantor pamong Praja dalam wilayah Daerah Khusus Ibu-kota Jakarta Raya, ialah para pegawai negeri dalam lingkungan Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Darah yang sekarang tidak lagi dalam lingkungannya, melainkan berada dalam lingkungan Menteri Pertama sesuai dengan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961.