Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1959

Selain ucapan-ucapan yang biasa dimuat didalam sumpah pejabat negara maka didalam sumpah Ketua, Wakii Ketua dan anggota Badan Kegiatan Aparatur Negara dipentingkan . ucapan untuk memegang rahasia sesuatu yang menurut perintah atau menurut sifatnya harus dirahasiakan. Yang dimaksud dengan kata-kata "menurut perintah atau menurut sifatnya"disini adalah menurut perintah Presiden, menurut penapat BadanPengawas Kegiatan Aparatur Negara dalam keseluruhannya sendiri dan menurut keterangan yang jeias dari sumber resmi atau semi resmi dari mana keterangan-keterangan itu didapatnya. Ukuran dan alasan untuk merahasiakan sesuatupada umumnyaadalah kemungkinan, bahwa akan menghambat, mempersulit, merugikan atau meniadakan kesempatan dijalankan tindakan Presiden, Pemerintah atau saiah suatu aparat Negara, karena diketahuinya keterangan-keterangan oleh fihak yang tidak atau belum wenang mengetahuinya.

Ketentuan-ketetuan didalam pasal 2 ini dimaksudkan pula untuk mencegah kemungkinan digunakannya pengetahuan tentang keterangan-keterangan resmi atau semi resmi yang rahasia untuk kepentingan suatu perusahaan atau badan partikelir. Yang dimaksudkan dengan sifat partikelir ialah semua badan yang tidak dimiliki, sehingga atau seluruhnya, oleh Negara Republik Indonesia atau Daerah-darah otonom didalamnya. Dengan ketentuan dalam pasal ini maka dicegah jangan sampai Ketua, WakiT Ketua atau angota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara bekerja actief dalam suatu badan partikelir dari mana ia mendapat penghasilan. Larangan yang dimaksudkan dalam pasal ini hendaknya diartikan sebagai berikut: Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara dilarang mempunyai saham atau memegang jabatan dalam perusahaan atau badan yang bersifat partikelir seluruhnya. Mereka diperbolehkan mempunyai saham (kalau ada) dan memangku jabatan dalam perusahaan badanyang bersifat sebagian partikelir dan Bagianresmi serta perusahaan atau badan yang bersifat resmi seluruhnya. Akan tetapi selama memegang jabatan dalam perusahaan atau badan disamping jabatan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara itu, tidak diperbolehkan merangkap hasilnya. Dalam ha1 ini yang berkepentingan dipersilakan memiiiki hasil dari satu jabatan saja. Larangan tersebut diatas diperpanjang sampai satu tahun sesuah Ketua, Wakil Ketua atau anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara meletakkan jabatannya. Meskipun seorang pejabat Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara sudah lepas dari'hubungannya resmi dengan badan ini, namun rahasia-rahasia yang diketahuiolehnya masih dapat merukan Negara dalam jangka satu tahun setelah iá melepaskan hubungan dengan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara. Meskipun diketahui bahwa ada banyak rahasia-rahasia resmi yang mempunyai daya lebih dari satu tahun lama, namun jangka satu tahun disini dirasakan sudah cukup lama untuk tidak merugikan kepentingan materieel dan bekas Ketua, V Wakil Ketua atau anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara. Tentang kewajiban khusus untuk memegang rahasia'selanjutnya, lihatlah

yang memperpanjang waktu dengan 4 tahun. Sesudah1ampau waktu satu tahun itu tentang kewajiban menyimpan rahasia dinas berlakulan ketentuan umum termuat dalam k. U.H.p. pasal 322,yang berbunyi seperti berikut: (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah. (2)Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang yang tertentu, maka ini hanya dituntut atas pengaduanorang itu. Larangan inidilakukan pula terhadap isteri menghindari, jangan sampai maksud Tarangan ini menjadi tak berguna karena jabatan-jabatan didalam perusahaan-perusahaan dan badan-badan partikelir yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan di Badan Pengawas, Kegiatan Aparatur Negara formeel digeserkan kepada isteri atau anak sedang sebenarnya pejabat Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara itu masih tetap melangsungkan hubungannya dengan perusahaan-perusahaan atau badan-badan partikelir itu seerti sediakala. Pasal 3 Karena dikenakan larangan ini maka selama satu tahun itu kepadanya diberikan tiap-tiap bulan uang kehormatan dan tunjangan sepenuhnya seperti yang diterima olehnya dalam bulan terakhir waktu ia masih menjabat Ketua, Wakil Ketua atau anggota Badan Pengawas Kegiatan, Aparatur Negara. Pasal 4 Kata-kata, membuka rahasia" atau "terbuka rahasia" berarti, bahwa hal-hal yang harus dirahasiakan itu diberitahukan kepada atau diketahuioleh pihak lain diluar kalangan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara yang tidak atau belum wenang mengetahui hai-hal tersebut. Rahasia dapat dibuka dengan kata-kata,. yang ditulis atau diucapkan. Lagi pula rahasia dapat dibuka dengan perbuatan-perbuatan; seorang anggota BdanPengawas Kegitan Aparatur Negara dapat berbuat sedemikian rupa, sehingga orang lain yang memperhatikannya dengan mudah dapat mengambil kesimpulan yang pada hakekatnya sama dengan mengetahui hal yang harus dirahasiakan itu. MisaInya seorang anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara didalam menjaiankan tugasnya mengetahui rencana rahasia dari Pemerintah untuk mengubah peraturan-peraturan moneter. Kemudian anggota itu menjalankan perbuatan-perbuatan yang mudah diketahui oTeh orang-orang lain untuk menarik keuntungan sebelum perubahan moneter itu berTaku. Karena kedudukannya sebagai Anggota Pengawas Kegiatan Aparatur Negara maka perbuatannya yang demikian itu mudah ditiru orang banyak yang percaya, bahwa dengan meniru itu mereka akan mendapat keuntungan'juga: atau setidak-tidaknya tidak akan kerugian. Perbuatan anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur_ Negara yang demikian itu mungkin dapat menghambat atau mempersulit dilaksanakannya perubahan peraturan-peraturan moneter yang sedang direncanakan itu. Seperti lazim didalam system hukum pidana maka diadakan perbedaaan dalam ancaman hukuman bagi tindakan-tindakan pidana yang disengaja dan yang tidak disengaja. Pasal 5 dan 6 Didalam dua pasal ini tidak diadakan perbedaan antara tindak pidana yang, disengaja" dan "tidak disengaja" karena diduga dalam hal ini tidak dapat diadakan tindak pidana itu dengan tidak sengaja'". Termasuk Lemaran-NegaraNo. 116 tahun 1959. Diketahui: Menteri Muda Kehakiman, ttd. SAHARDJO.