Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1958

Dalam mengatur kedudukan keuangan anggota, Wakil Ketua dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta anggota dan Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 4 jo pasal 22 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah harus difahami benar-benar pangkal fikiran yang menjadi dasar pengaturan materi tersebut: Keanggotaan Dewan mempunyai, sifat-sifat:
a. sementara
b. lepas dari suatu hubungan kerja apapun
c. kehormatan yang melekat dalam menjalankan tugas kewajiban negara itu. Sehingga sifat-sifat khusus itu membawakan kedudukan khusus pula kepada
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ataupun anggota Dewan Pemerintah Daerah yang kedudukan mereka tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan kedudukan seorang pegawai Negeri/partikelir dan para buruh lainnya yang masing-masing ditentukan atas dasar hubungan kerja secara kontraktuil.
Pangkal pikiran itulah yang dijadikan norma-norma dalam mengatur kedudukan keuangan mereka dan haruslah dijauhkan fikiran bahwa penghargaan negara itu merupakan upah atau gaji sebagai pengganti prestasi kerja, yang dalam negara bersendikan keadilan sosial lebih diartikan upah untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pegawai/buruh beserta keluarganya hingga perlu disesuaikan dengan harga-harga keperluan hidup setempat maupun dengan besar kecilnya keluarga.
Sesuai dengan maksud Pemerintah Pusat untuk memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Daerah sudah selayaknyalah bila dalam pengaturan materi ini diserahkan keleluasaan kepada Daerah dengan batasan-batasan yang harus diperhatikan untuk menjamin imbangan yang wajar berhubung kedudukan pejabat-pejabat di Daerah.
Penjelasan pasal-pasal.
Pasal 1 Sudah jelas Pasal 2 Perlu ditentukan presisinya untuk menghindarkan kesukaran-kesukaran dalam kedudukan keuangan para anggota.
Pasal 3.
Sudah jelas Pasal 4.
Untuk pembagian kerja yang efektip dan supaya dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disusun seksi-seksi sesuai pedoman yang dikeluarkan untuk itu oleh Menteri Dalam Negeri dan secara insidentil dapat pula dibentuk Panitia-panitia khusus untuk melaksanakan sesuatu tugas kewajiban. Dalam hal itu sidang-sidang yang diadakan oleh Seksi/Panitia tersebut dapat dipandang sebagai suatu sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepada para anggota yang hadir diberikan uang sidang sebesar uang sidang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pun kepada anggota Panitia khusus bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diberikan uang sidang. Seseorang bukan anggota yang karena jabatannya perlu menghadiri sidang Panitia khusus, tidak diberikan uang sidang.
Pasal 5 Sudah jelas
Pasal 6 Untuk menghilangkan tafsiran-tafsiran yang salah serta sesuai penggunaan istilah dalam udang-undang No. 1 tahun 1957, istilah tunjangan khusus (bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) diganti dengan uang kehormatan untuk lebih jelas menggambarkan bahwa selaku Wakil-wakil Rakyat pada hakekatnya kedudukan Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan para anggota Dewan Pemerintah Daerah adalah sama. Kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat pula diberikan uang kehormatan tetap bila Dewan yang bersangkutan untuk lancarnya pimpinan Dewan memandang perlu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas kewajibannya didampingi oleh seorang Wakil Ketua yang bekerja sebagai full-timer dengan ikut serta bertanggung-jawab sepenuhnya atas jalannya pimpinan Dewan.
Dalam pada itu perlu ditegaskan bahwa uang kehormatan tetap hanya dapat diberikan kepada seorang Wakil Ketua karena menurut penilaian Pemerintah Pusat, dalam tingkatan perkembangan pemerintahan daerah sekarang cukuplah maximaal pimpinan Dewan diselenggarakan oleh 2 orang. Pemberian uang kehormatan tetap kepada lebih dari seorang tidak dibenarkan.
Di samping keleluasaan yang diberikan, kepada daerah untuk menentukan besarnya uang kehormatan yang dapat diberikan kepada Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta anggota Dewan Pemerintah Daerah harus diperhatikan batasan-batasan dalam ayat (2) untuk menjamin imbangan yang wajar antara keuntungan material Kepala Daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Pemerintah Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung kedudukan serta fungsi pejabat masing-masing.
Pasal 7.
Pasal ini dimaksud untuk memberikan jaminan sosial sekedarnya. Sebaliknya kepada Dewan yang bersangkutan selalu terbuka kemungkinan untuk mengambil langkah-langkah seperlunya untuk kepentingan lancarnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah.
Pasal 8.
Sebagai prinsip:
a. pegawai Negeri-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak perlu dinon aktipkan.
b. pegawai Negeri yang terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau anggota Dewan Pemerintah Daerah harus dinon aktipkan, mengingat tenaga penuh yang harus mereka curakan dalam menjalankan tugas kewajiban baru; pun Wakil Ketua yang diberikan uang kehormatan tetap berdasar pertimbangan tenaga penuh yang harus dicurahkannya, harus dinon aktipkan.
Pengecualian terhadap prinsip-prinsip itu dapat diberikan oleh intansi atasan atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
Pasal 9.
Jelas.
Pasal 10, 11 dan 12 Merupakan tunjangan-tunjangan yang bersifat sosial, pun tanda penghargaan yan diberikan kepada Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu ia berhenti dengan hormat dari jabatannya dimaksudkan sebagai tanda jasa atas segala tenaga dan fikirannya yang telah dicurahkan selama memangku jabatannya.
Pemberhentian "tidak dengan hormat" hanya bila yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan kriminil dalam hal mana ia tidak berhak akan tanda penghargaan itu. Mengingat sifatnya maka tanda penghargaan ini diberikan dengan tidak memperhatikan apakah pejabat yang bersangkuan dipilih dari pegawai Negeri atau bukan pegawai Negeri.
Pasal 13.
Sudah jelas.
Pasal 14.
Sudah jelas Pasal 15.
Sudah jelas Pasal 16.
Sudah jelas LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 57 DAN