Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1956

Yang menentukan apakah sesuatu perusahaan kebun berada dalam keadaan sebagai yang dimaksud dalam pasal ini adalah Menteri Pertanian. "Memperpanjang' berarti meneruskan berlakunya sesuatu hak dengan tidak mengubah syarat-syaratnya semula, sedang "memperbaharui berarti memberi hak baru dengan syarat-syarat baru pula.

Ketentuan-ketentuan pasal ini adalah pelaksanaan dari apa yang telah diuraikan didalam Penjelasan Umum huruf b dan c. Sejak tahun 1950 para pemegang hak konsesi telah diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan izin menduduki dan mengusahakan perusahaannya kembali. Berhubung dengan itu maka kiranya sudahlah selayaknya, jika sekarang ini Pemerintah mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan kebun yang hingga kini belum diusahakan kembali oleh pemegang haknya itu atau tidak diusahakan secara layak, yaitu berupa pembatalan hak konsesi yang bersangkutan. Dengan demikian maka perkebunan- perkebunan yang keadaannya masih baik akan segera dapat diberi peruntukan dan diusahakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4.

Mengingat akan pentingnya fungsi perusahaan-perusahaan kebun didalam perekonomian Negara dewasa ini, maka diadakanlah ketentuan-ketentuan pasal ini. Ketentuan-ketentuan ini perlu karena didalam akte konsesi tidak disebutkan secara tegas kewajiban pemegang hak sebagai yang dimaksudkan itu. Akibatnya antara lain ialah bahwa pemegang hak tidak wajib untuk mengusahakan seluruh tanahnya dan dengan demikian maka bagian tanah yang tidak diusahakan sering kali jauh melebihi batas yang biasa disediakan untuk cadangan. Dengan adanya pasal 3 ini maka Menteri Pertanian dapat mengadakan pengawasan dan membuat ketentuan-ketentuan agar perusahaan-perusahaan kebun itu diusahakan secara yang layak. Adapun ketentuan-ketentuan itu dapat diadakan secara umum, tetapi bisa juga diberikan secara insidentil untuk sesuatu atau sesuatu macam perusahaan kebun. Misalnya soal penetapan batas persediaan tanah cadangan tersebut diatas sukar ditentukan secara umum. Jika pemegang hak setelah diberi kesempatan belum juga memenuhi kewajibannya, maka mengingat apa yang diuraikan diatas kiranya sudahlah selayaknya jika haknya dibatalkan. Dengan demikian maka tanah dan perusahaan kebun itu kemudian dapat diberi peruntukan yang sesuai dengan usaha pembangunan perekonomian Negara (ayat 3). Didalam hal yang dimaksud dalam ayat 4 pembalatan hak itu tidaklah perlu menunggu berakhirnya waktu yang ditentukan menurut ayat 2. Misalnya jika pemegang hak didalam waktu itu menjalankan apa yang disebut "roofbouw", merusak tanaman dan bangunan-bangunan yang masih cukup baik dan lain sebagainya. Ayat 5 dan 6. Tidak memerlukan penjelasan.

Ayat 1. Tidak memerlukan penjelasan. Ayat 2. Dalam peraturan-peraturan dan akte konsesi belum ada ketentuan yang tegas mengenai tanaman dan bangunan didalam hal haknya dibatalkan karena alasan-alasan sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Ayat 2 ini bermaksud memberi ketentuan untuk itu. Pada azasnya bekas pemegang hak berhak untuk membongkar bangunan-bangunan yang masih ada, kecuali yang menurut keputusan Menteri Pertanian harus ditinggalkannya untuk keperluan pengusahaan tanah yang haknya dibatalkan itu. Ayat 3. Agar pemerintah dapat lekas menguasai perusahaan kebun yang haknya sudah dibatalkan itu, maka perlu ada ketentuan tentang pengosongan sebagai yang diatur didalam ayat ini. Dengan demikian maka untuk itu tidak perlu diajukan tuntutan kemuka pengadilan. Ayat 4. Agar supaya peruntukan tanah-tanah tersebut sesuai dengan maksud yang disebutkan didalam penjelasan pasal 2 dan pasal 3, maka sepanjang tanah yang bersangkutan merupakan tanah pertanian diperlukan pertimbangan Menteri Pertanian. Ayat 5. Ketentuan ayat ini perlu karena keuangan untuk menguasai dan/atau mengusahakan perusahaan-perusahaan kebun itu tidak termasuk didalam Anggaran Belanja Kementerian Pertanian atau perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

Tidak memerlukan penjelasan. Termasuk lembaran-Negara No. 72 tahun 1956.