Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1960

Pemerintah memegang urusan umum keuangan Negara, yang harus dipertanggung-jawabkan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.
Adapun tanggung-jawab itu tidak saja terbatas pada kewajiban
mengatur pengeluaran dan pemeriksaan Negara sebaik-baiknya, melainkan mengandung pula kewajiban Pemerintah untuk menjalankan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan mengurus keuangan Negara yang diselenggarakan oleh alat-alat Pemerintahan. Peraturan-peraturan tentang cara melakukan pengawasan dan pemeriksaan itu telah ditetapkan didalam Undang-undang Perbendaharaan Negara serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Seperti diketahui, sejak tahun 1950 tugas Pemerintah didalam lapangan pembangunan Negara makin hari makin bertambah luas. Pelaksanaanya tidak saja ditugaskan kepada jawatan-jawatan, kantor-kantor dan peerusahan-perusahaan Pemerintah, melainkan juga kepada badan-badan dan instansi-intansi baru, baik resmi maupun setengah resmi, yang khusus dibentuk untuk maksud itu. Jawatan-jawatan, kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan Pemerintah itupun, sejalan dengan perkembangan Negara, bertambah banyak jumlahnya dan lapangan pekerjaannyapun lebih luas dari pada yang sudah-sudah.
Makin banyak jumlah dan bentuk instansi yang menyelenggarakan pekerjaan mengurus uang dan barang milik Negara, maka makin beratlah tugas Pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pekerjaan itu. Dalam pada itu harus diakui, bahwa tenga-tenaga khusus pada badan-badan (instansi-instansi) pemeriksa yang bertugas mengawasi dan memeriksa termaksud, sementara waktu ini masih amat terbatas jumlahnya.
Berhubung dengan itulah maka Pemerintah menganggap perlu diadakannya kemungkinan membentuk "team pemeriksa" setiap kali bila perlu diadakan pemeriksaan khusus pada suatu instansi. Pembentukan team pemeriksa itu dan pada umumnya perintah- perintah dan petunjuk-petunjuk untuk menjalankan pemeriksaan khusus itu dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
Peraturan Pemerintah ini bermaksud menambah apa yang sudah ada dan karena itu barang tentu tidak mengurangi hak dan kekuasaan masing-masing Departemen dan Dewan Pengawas Keuangan, lagi pula tidak mengurangi tugas yang sudah diberikan kepada Theasuri Negara dan beberapa jawatan (Jawatan Akuntan Negara) untuk melakukan pemeriksaan. Malahan dimana mungkin kerja-sama yang erat dengan instansi-instansi itu harus selalu diadakan dalam tia-tiap pemeiksaan tersebut.
Umumnya pada tempat-tempat yang secara berkala dan teratur telah dilakukan pemeriksaan oleh instansi-instansi termaksud diatas.
Menteri Keuangan tidak akan memerintahkan pemeriksaan lagi. Lapang pekerjaan team-team pemeriksa umumnya akan dipusatkan pada obyek-obyek yang bersifat khusus, yang diselenggarakan oleh jawatan-jawatan, perusahaan-perusahaan, yayasan-yayasan, dana-dana, lembaga-lembaga dan lain-lain badan, dimana digunakan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Negara dalam jumlah yang tidak sedikit.