Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1958

1. Yang dimaksud dengan "penyaluran" dalam Peraturan Pemerintah ini, ialah setiap usaha yang ditujukan kepada para veteran pejuang kemerdekaan, para bekas anggota tentara, para korban kekacauan (bekas tawanan S.O.B. dan anggota gerombolan yang menyerah), kesemuanya yang memerlukan pengembalian ke dalam masyarakat normal dengan hidup dan mata pencaharian yang layak. Segi-segi penyaluran dalam rangka pelaksanaan wajib militer dihari depan, mulai sekarang perlu pula mendapat perhatian dan perlu dipikirkan tentang persiapan-persiapannya.
2. Maka ternyata bahwa usaha penyaluran dalam arti yang seluas itu, diselenggarakan oleh berbagai instansi. Berhubung dengan itu dapat disebut disini usaha dalam lapangan "rekonstruksi nasional" yang diwaktu belakangan ini penyelenggaraannya dialihkan dari Kementerian Dalam Negeri c.q. Biro Rekonstruksi Nasional ke Kementerian Urusan Veteran. (Vide Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 No. 71).
Selanjutnya, usaha penampungan/pemeliharaan para veteran yang dibebankan kepada Kementerian Urusan Veteran juga (Vide Keputusan Presiden No. 162 tahun 1957 tanggal 23 Juli 1957 jo Undang-Undang No. 75 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 No. 162). Kemudian, usaha-usaha terhadap bekas anggota Angkatan Perang sebagai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 14) dan terhadap para anggota Korps Cadangan Nasional (Vide Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 jo Peratuan Pemerintah No. 26 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 57) dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 66). Sekarang ini penyaluran bekas anggota Angkatan Perang tersebut termasuk Kementerian Pertahanan c.q. Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara dan penyaluran para K.C.N. dibebankan kembali kepada
k. S.A.D.
Adapun penampungan korban kekacauan yang penyelesaiannya diserahkan kepada sebuah Panitia (Panitia Negara Penampungan Korban Kekacauan, singkatan
p. N.P.K.K), berdasarkan Keputusan Presiden No. 54 tahun 1955 tanggal 29 Maret 1955 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 2 tahun 1957 tanggal 7 Januari 1957 dan menurut Keputusan Perdana Menteri No. 93/P.M/ 1957 tanggal 1 Maret 1957.
Pada akhirnya perlu disebut pula usaha penyaluran yang ditujukan kepada para "pelajar yang berbakti" (Vide Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1949).
3. Usaha-usaha yang diuraikan di atas adalah bermacam-macam dan diselenggarakan menurut rencana-rencana masing-masing instansi sendiri. Norma-
norma yang diperlukan tidak uniform dan arah penyaluran tidak sama. Demikian itu menyebabkan bahwa dalam lapangan penyaluran belum tercapai effesiensi dan hasil yang setinggi-tingginya.
Di samping itu hendaklah diperhatikan bahwa pada waktu sekarang ini belum mungkin untuk mempersatukan tugas penyaluran ditangan satu instansi saja. Maka jalan satu-satunya untuk mempertinggi effisiensi dan dengan demikian hasil penyaluran termaksud ialah mengadakan koordinasi diantara bermacam-macam usaha penyaluran tersebut oleh berbagai-bagai instansi sebagai yang diuraikan sub 2. Yang diperlukan dan praktisnya dapat dicapai dewasa ini ialah koordinasi yang erat, pokoknya koordinasi dalam penetapan rencana-rencana penyaluran rencana-rencana mana harus diperhatikan oleh instansi-instansi yang berkepentingan setertib-tertibnya, apabila kita mengharapkan hasil yang sebaik-baiknya.
4. Koordinasi yang dirasakan sangat praktis itu ialah koordinasi pada tingkat pejabat-pejabat yang dipertanggung-jawabkan usaha-usaha penyaluran dilingkungan masing-masing.
Maka dibentuk sebuah badan koordinasi penyaluran menurut susunan sebagai yang tercantum dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini Dan dengan tugas-tugas sebagai tertera dalam pasal 2 dapat diharapkan effek penyaluran yang lebih produktif daripada yang hingga kini telah dicapai.