Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1991
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA LANGSUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan pelayanan, menertibkan administrasi, dan menyederhanakan prosedur kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah dipandang perlu mengatur kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil secara langsung;
b.
bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 ditetapkan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098)jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985Nomor 21);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran, Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA LANGSUNG
Pasal 1
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara menetapkan kenaikan pangkat secara langsung bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
a.
untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang ll/d;
b.
untuk menjadi Juru Muda TingkatI golongan ruang I/b sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a yang menduduki jabatan:
1.
Guru, Penjaga Sekolah Dasar, Penilik Sekolah, dan Pengawas Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
2.
Guru, Penjaga Madrasah Ibtidaiyah, Penilik Madrasah, dan Pengawas Madrasah di lingkungan Departemen Agama;
3.
Tenaga Medis dan Paramedis di lingkungan Departemen Kesehatan;
4.
Tenaga Medis dan Paramedis di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan.
Penjelasan Pasal:
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Untuk tahap pertama kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara secara langsung berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Menetapkankenaikan pangkat selanjutnya, bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, dilaksanakan berdasarkan data yang ada di Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Guru yang dimaksud dalam Pasal ini yaitu Guru Taman Kanak-kanak, Guru Sekolah Dasar, Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Guru Raudlatul Athfal, Guru Madrasah Ibtidaiyah, Guru Madrasah Tsanawiyah, dan Guru Madrasah Aliyah, termasuk Kepala Sekolah.
BAB II
PERTAHANAN KEAMANAN
Pasal 2
(1)
Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat meminta secara tertulis kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk meninjau kembali keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya, apabila terdapat keberatan terhadap kenaikan pangkat secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
Penjelasan: Keberatan yang disampaikan oleh pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dapat dalam bentuk surat biasa, surat kawat, dan telegram.
(2)
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan:
a.
Sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tertentu yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
Penjelasan: Cukup jelas
b.
Sedang dalam keadaan tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diberikan kenaikan pangkat;
Penjelasan: Sedang dalam keadaan tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yaitu: 1.Sedang dalam proses pemeriksaan BPKP yang berkenaan dengan penyalahgunaan keuangan Negara; 2.Sedang cuti di luar tanggungan Negara; 3.Sedang menerima uang tunggu; 4.Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terdapat unsur yang bernilai cukup, sedang atau kurang; 5. Dan lain-lain.
c.
Sedang menjalani pemberhentian sementara (skorsing) sebagaimana dimaksud data Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Peninjauan kembali keputusan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal berlakunya kenaikan pangkat.
Penjelasan: 90(sembilan puluh) hari yang dimaksud dalam ayat ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja.
BAB III
KENAIKAN PANGKAT
Pasal 3
(1)
Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud data Peraturan Pemerintah ini, tidak berlaku bagi:
a.
Kenaikan pangkat pilihan dipercepat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, kenaikan pangkat istimewa, kenaikan pangkat anumerta, kenaikan pangkat data tugas belajar, kenaikan pangkat selama menjadi Pejabat Negara, kenaikan pangkat selama data penugasan, kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militer, kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah, dan kenaikan pangkat lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
Penjelasan: Cukup jelas
b.
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu di luar ketentuan Pasal 1 huruf b.
Penjelasan: Jabatan fungsional tertentu di luar ketentuan Pasal 1 Huruf b yang dimaksud dalam Pasal ini, adalah jabatan fungsional yang untuk kenaikan pangkatnya di samping harus memenuhi syarat yang berlaku pada umumnya, disyaratkan pula memenuhi angka kredit yang ditentukan, seperti Penguji Mutu Barang, Widyaiswara, Pranata Komputer, Instruktur Latihan Kerja, Pranata Nuklir, dan lain-lain.
(2)
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara berdasarkan usul Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
Penjelasan: Kenaikan pangkat yang dimaksud dalam ayat ini adalah kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam batas golongan ruang yang diatur dalam Pasal 1.
BAB IV
KEPALA DAERAH TINGKAT I YANG BERSANGKUTAN
Pasal 4
Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah golongan, dibebaskan dari ujian dinas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
KEPALA DAERAH TINGKAT I YANG BERSANGKUTAN
Pasal 5
(1)
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, berlaku mulai tanggal 1 April
(2)
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebelum 1 April 1991, dinyatakan tetap berlaku.
Penjelasan Pasal:
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yang berlaku pada periode 1 April 1991, apabila telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebelum 1 April 1991, maka kenaikan pangkatnya dinyatakan tetap berlaku.
BAB VI
KEPALA DAERAH TINGKAT I YANG BERSANGKUTAN
Pasal 6
Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
KEPALA DAERAH TINGKAT I YANG BERSANGKUTAN
Pasal 7
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
BAB VIII
KEPALA DAERAH TINGKAT I YANG BERSANGKUTAN
Pasal 8
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1991
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1991
MENTERI/SEKRETARISNEGARA
MOERDIONO
Penjelasan Umum
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
Kenaikan pangkat sebagai penghargaan barulah mempunyai nilai, apabila diberikan tepat pada orangnya dan tepat pada waktunya. Selain daripada itu, kenaikan pangkat dimaksudkan juga sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan dedikasi dan prestasinya. Memperhatikan hal tersebut di atas dan dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan, menertibkan administrasi, dan menyederhanakan prosedur penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang Il/d berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan secara langsung oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tadi ditetapkan pula kewenangan penetapan kenaikan pangkat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan
Pembina golongan ruang IV/a yang ditetapkan langsung oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu, yaitu:Guru, Penjaga Sekolah Dasar, Penilik Sekolah, Pengawas Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Guru, Penjaga Madrasah Ibtidaiyah, Penilik Madrasah, Pengawas Madrasah di lingkungan Departemen Agama serta Tenaga Medis, Paramedis di lingkungan Departemen Kesehatan, dan Tenaga Medis dan Paramedis di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
03 Sep 2026
AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
