Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1972
TENTANG PENYELESAIAN HAK PEMILIKAN ATAS N.V. VOORHEEN MACHINEFABRIEK EN INGENIEURSBUREAU L.T.H.G. GOUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa N.V. Voorheen Machinefabriek en Ingenieursbureau
b.
T.H.G. Gout berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 telah dikenakan nasionalisasi;
c.
bahwa setelah diadakan penelitian kembali mengenai pemilikan saham-sahamnya berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1968, ternyata bahwa saham-saham N.V.Voorheen Machinefabriek en Ingenieursbureau L.T.H.G. Gout pada saat dikenakan nasionalisasi seluruhnya dimiliki oleh sebuah perusahaan Indonesia yakni C.V.FAASRI d/h Firma ASRI,
d.
bahwa sesuai dengan hal tersebut pada sub b di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian hak pemilikan atas N.V.Voorheen Machinefabriek en Ingenieursbureau L.T.H.G. Gout.
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
2.
Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1968;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964.
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN HAK PEMILIKAN ATAS N. V.VOORHEEN MACHINEFABRIEK EN INGENIEURSBUREAU L.T.H.G. GOUT
Pasal 1
Hak pemilikan C.V. FAASRI d/h Firma ASRI atas semua saham n. V. Voorheen Machinefabriek en Ingenieursbureau L.T.H.G. Gout yang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959 telah dikenakan nasionalisasi, dan yang pada dewasa ini telah dijadikan unit produksi dari "Perusahaan Daerah Logam dan Mesin" Propinsi Jawa Barat dengan nama Gaya Bina, diakui.
Pasal 2
Semua hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan :
a.
peraturan perundangan yang berlaku ;
b.
kelancaran dan kelangsungan usaha dari unit-produksi tersebut demi perkembangan ekonomi pada umumnya, pembangunan Daerah pada khususnya.
Pasal 3
Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tersebut pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri.
Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya
dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 1972,
SOEHARTO
JENDERAL - TNI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 1972
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SUDHARMONO S.H.
MAYOR JENDERAL - T.N.I.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK
ULANG
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
07 Okt 2026
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
