Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2014

Kesadaran manusia akan kebutuhan hiburan memberi peluang besar pada industri perfilman untuk mengembangkan usahanya dalam melayani masyarakat. Perkembangan industri perfilman menjadi salah satu aspek signifikan dalam pergerakan roda perekonomian negara. Pada beberapa negara industri justru menjadi salah satu ujung tombak perekonomian negaranya.
Indonesia memiliki kondisi yang berbeda dengan negara-negara yang menjadi pelaku utama industri perfilman global. Kondisi Indonesia yang memiliki keterbatasan aspek produksi film nasional menjadikan negara ini lebih banyak mengakses komoditi film dari luar/mengimpor film. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh pada perkembangan dan pembangunan industri perfilman nasional. Pengaruh yang dibawa oleh film dari luar tidak hanya berupa pengaruh dalam makna sistem dan teknis semata, namun juga pengaruh dalam makna ideologis. Bentuk ideologis itu bisa berupa nilai dan norma yang berbeda dengan ketetapan hukum di Indonesia. Perbedaan ini baik secara langsung maupun tak langsung akan berimbas pada dekonstruksi dan perubahan nilai dan norma yang belum tentu bermakna positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Film sebagai sebuah komoditas informasi hiburan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai, norma, dan budaya yang dibawanya. Perkembangan perfilman sedikit banyak tentu saja akan mempengaruhi pola dan gaya hidup masyarakat yang mengaksesnya. Hadirnya nilai dan norma baru ini merupakan aspek-aspek yang mempunyai potensi membentuk budaya baru atau merubah budaya yang sudah ada.
Beberapa aspek tersebut mungkin tidak sesuai dengan nilai dan norma luhur yang sudah ada di Indonesia dan telah terwariskan dari generasi ke generasi.
Nilai yang dibawa dalam film tidak selalu berasal dari ideologi barat, tidak selalu berasal dari film impor saja. Nilai dan norma yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia juga sangat mungkin berasal dari film produksi dalam negeri. Kondisi ini tentu saja harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah dan masyarakat. Sebuah upaya untuk menciptakan filter budaya bangsa dari rongrongan budaya luar dan dalam yang bersifat destruktif dan sudah selayaknya menjadi prioritas dalam konteks pembangunan perfilman nasional.
Penyensoran dilaksanakan dengan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor yaitu pelaku kegiatan perfilman, pelaku usaha perfilman, perwakilan diplomatik atau badan internasional yang diakui Pemerintah. Film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor dikembalikan kepada pemilik film untuk diperbaiki sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor. Selain masyarakat wajib dilindungi dari pengaruh negatif film, masyarakat juga diberi kesempatan untuk berperan serta dalam perfilman, baik secara perseorangan maupun secara kelompok.
Lembaga Sensor Film (LSF) pada dasarnya diperlukan untuk melindungi masyarakat dari beberapa persoalan di atas. LSF harus dapat melakukan fungsinya sebagai sensor yang profesional.
Film sebagai sebuah kesatuan narasi audio-visual tidak bisa dipilah menjadi bagian kecil yang terpisah. Film memiliki kesatuan makna yang hanya bisa diidentifikasi dalam sebuah urutan narasi dari awal sampai pada akhir. Hal inilah yang menjadikan tugas LSF lebih bersifat terurai dan jelas. Penghilangan sebuah adegan yang substansial akan menghilangkan makna film itu sendiri. Masalah ketidakjelasan ini akan mengundang persepsi yang beragam dan multitafsir atas kandungan isi film dan iklan film di Indonesia. Untuk maksud tersebut dibentuk Peraturan Pemerintah yang memberikan landasan hukum dan kepastian hukum.
Penyensoran film dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Pembentukan, Kedudukan, Keanggotaan Lembaga Sensor Film, Pedoman dan Kriteria Penyensoran Film dan Iklan Film, Sekretariat Lembaga Sensor Film, Tenaga Sensor, serta Pendanaan.