Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1963

1.
Dengan berlakunya Undang-undangNo.44 Prp tahun 1960 yaitu Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 26 Oktober 1960 Indonesia telah merombak secara tegas pokok-pokok dasar pengusahaan minyak dan gas bumi lama yang diatur dalam Indische Minjwet dan Mijnordonnantie serta memberikan dasar-dasar baru yang sesuai dengan politik perminyakan baru akibat kembalinya kita pada Undang-undang Dasar 1945, ketentuan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 danManifesto Politik Republik Indonesia.
Sebagaimana diketahui pokok-pokok yang menjiwai Undang-undangNo. 44 Prp tahun 1960 adalah pertama-tama kepercayaan pada kemampuan sendiri dimana penguasaan kekayaan alam yang menjadi milik rakyat Indonesia diserahkan kepada Pemerintah yang menyerahkan pelaksanaan pengusahaan kepada Perusahaan Negara sebagai kuasanya akan tetapi apabila pelaksanaan pengusahaan ini belum dapat dikerjakan sendiri baik karena kekurangan modal/atau know-howmaka berdasarkan syarat-syarat tertentu PerusahaanNegara dapat
mengadakan kerja-sama dengan fihak asing seberapa perlunya.
Bahwa pada waktu diundangkannya Undang-undangNo. 44 Prp tahun 1960 tersebut ada tiga perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh modal asing yang bekerja di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan lama yaitu Caltex-Pasific, Stanvac dan Shell, perusahaan-perusahaan asing mana oleh Undang-undang tersebut diberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Pemerintah telah menunjukkan good-willnya dengan diberikannya kesempatan tersebut yang merupakan kebijaksanaan dalam masa peralihan dimana perusahaan-perusahaan asing sementara diperbolehkan melaksanakan terus pengusahaan minyak/gas bumi sebagaimana ditentukandalam pasal 22 Undang-undangNo.44 Prp tahun 1960 tersebut.
2.
Setelah berusaha lebih dari dua setengah tahun melalui perundingan-perundingan ternyata dan Pemerintah harus menarik kesimpulan bahwasanya perusahaan-perusahaan asing tersebut belum mau mengerti maksud dari politik perminyakan baru dan tak mau memenuhi panggilan-panggilan zaman yang merupakan tuntutan-tuntutan dalam dunia sekarang yang dalam masa dekat akan menuju kepada realisasi pembaharuan hubungan-hubungan dan kedudukan, realisasi/penetapan keseimbangan-keseimbangan yangwajar danadil antara negara produsen kekayaan-kekayaan alam dan pengusaha asing, antara negara produsen dan negara yang membutuhkannya, hubungan-hubungan kerja-sama mana harus menjamin perbaikan nasib yang merupakan syarat utama bagi kemajuan sesuatu negara/bangsa yang berdaulat dan merupakan sumbangan pula bagi perbaikan suasana antara bangsa-bangsa didunia.
Perusahaan-perusahaan asing tersebut pada prinsipnya menerima kedudukan baru mereka, kedudukan sebagai kontraktor (pemborong) dari Perusahaan Negara untuk cabang-cabang usaha tertentu, pembagian keuntungan 60/40, akan tetapi mereka tidak mau atau belum dapat menerima realisasi secara konsekwen dari prinsip-prinsip kerja-sama serta memikul akibat-akibatnya dalam rangka politik perminyakan baru tersebut.
Karena itu kelangsungan pelaksanaan usaha berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-undang No.44 Prp tahun 1960oleh perusahaan-perusahaanasing tersebut tidakdapat dipertahankan lebih lama lagi atau dibiarkan berlarut-larut, sebab akan menyalahi sifat sementaranya sedangkan perundingan-perundingan tak memberikan sesuatu pengharapan atau jaminan-jaminan tertentu yang diperlukan.
Pun ternyata juga membiarkan perusahaan-perusahaan asing itu bekerja dengan ketentuan-ketentuan sementara tersebut telah merugikan kepentingan nasional dan menghambat pembangunan serta pertumbuhan yang sehatdari perindustrian minyak khususnya. Bahwa peraturan-peraturan dalam waktu peralihan antara lain Keputusan Presiden No.476 tahun 1961 tidak dipatuhi atau dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga dirasa perlu untuk dalam peraturan ini menertibkan ketentuan-ketentuannya untuk mencegah bermacam-macam tafsiran selanjutnya.
Pemerintah telah cukup sabar dan tak dapat membiarkan keadaan demikian berlarut-larut sehingga berdasarkankekuasaan yang diberikan dalam Undang-undangkhususnya dalam Pasal 22 Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 maka Pemerintah dengan peraturan ini menetapkan pengakhiran dari waktu peralihan termaksud yaitu pada tanggal 15 Juni 1963 jam 24.00 (waktu Jawa), pada tanggal mana berakhirlah pelaksanaan usaha perusahaan-perusahaan asing dalam masa peralihan sebagaimana ditentukan dalam ayat-ayat 1 dan 3 Pasal 22 Undang-undang tersebut.
3.
Bagi perusahaan-perusahaan asing yang betul-betul beritikad baik dan serius hendak bekerja
di Indonesia berdasarkan sesuatu perjanjian dengan Perusahaan Negara, dengan menerima keadaan serta fakta-fakta yang nyata hidup dalam masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat tersebut dengan kemajuan-kemajuannya serta kekurangan-kekurangannya, masih ada kesempatan untuk menginsiafi ini yaitu dalam waktu sampai tanggal 15 Juni 1963.
Apabila perusahaan-perusahaan asing tersebut gagal mencapai sesuatu kontrak selambat-lambatnya pada tanggal tersebut maka hanya ada dua kemungkinan terbuka baginya yaitu menglikwideer usaha mereka secara teratur menurut peraturan-peraturan yang ditentukan atau bekerja terus berdasarkan peraturan-peraturan baru yang akan berlaku pada tanggal 16 Juni1963. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dibidang minyak yang vitaal itu Pemerintah harus bertindak tegas pula bukan saja karena kewibawaannya meminta ini akan tetapi karena pertanggungan-jawabnya sebagai penguasa dari kekayaan alam yang menjadi milik rakyat.
Kemungkinan-kemungkinan peraturan ini serta follow-upnya, akibat-akibat serta rintangan-rintangan yang mungkin akan dihadapi telah diperhitungkan dan akan diselesaikan sewajarnya sebagai negara yang berdaulat yang masih dalam menyelesaikan revolusinya sesuai dengan kepribadiannya, sebagaimana telah dibuktikan dalam waktu-waktu yang lalu, demi kepentingan kemajuan dan kejayaan bangsa.