Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1953 Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi Propinsi Dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum Dari Daerah-Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil

KEPADA PROPINSI DAN PENEGASAN TUGAS MENGENAI PEKERJAAN UMUM DARI KABUPATEN, KOTA BESAR DAN KOTA KECIL DI JAWA.
PENJELASAN UMUM.
1. Maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk melaksanakan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Propinsi-propinsi yang telah dibentuk atas dasar Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah Nomor 22 tahun 1948 dan untuk menegaskan urusan mengenai pekerjaan umum yang ditugaskan kepada Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa.
2. Dengan peraturan ini belum dapat diserahkan dengan sekaligus segala urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk rumah tangga Propinsi.
Urusan yang mengenai pembangkitan gaya tenaga air tidak akan diserahkan kepada Propinsi atau daerah otonoom di bawah tingkatan Propinsi, karena urusan itu tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat.
Adapun alasan masih belum dapat diserahkan beberapa urusan dan kewajiban lain kepada Propinsi, ialah oleh karena kepada Propinsi oleh Pemerintah Pusat masih belum dapat disediakan cukup tenaga tehnis, untuk menunaikan tugas kewajibannya dalam urusan pekerjaan umum yang akan diserahkan kepada Propinsi itu.
Tugas yang sekarang belum diserahkan pada waktunya, berangsur-angsur akan diserahkan pula dengan mengingat keadaan dan kesanggupan Propinsi yang bersangkutan.
3. Kini masih timbul keragu-raguan tentang status dari pada urusan pekerjaan umum yang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu telah dikerjakan oleh daerah-daerah otonoom bawahan di Jawa. Maka dari itu, meskipun hak mengurusnya urusan-urusan itu telah jelas ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom termaksud (pasal 4 ayat 4 Undang-undang No. 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 tahun 1950), namun dalam peraturan ini ditegaskan secara positip bahwa daerah-daerah otonoom itu terus No. 22 tahun 1948 sudah ada dalam kekuasaan daerah-daerah menyelenggarakan hal-hal yang pada umumnya pada waktu itu berlakunya Undang-undang pembentukannya atas dasar Undang-undang itu.
Berhubung dengan itu terhadap urusan-urusan yang dimaksudkan itu tidak perlu diadakan penyerahan nyata. Dimana masih ada
keragu-raguan terhadap sesuatu urusan, hal itu dapat ditegaskan bersama-sama oleh Propinsi dan daerah otonoom yang bersangkutan.
4. Hal itu tidak mengurangi ketentuan bahwa Propinsi dapat menyerahkan urusan-urusan mengenai pekerjaan umum lebih lanjut kepada daerah-daerah otonoom bawahan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.
5. Oleh karena dalam lingkungan daerah Propinsi-propinsi di Sumatera belum terbentuk daerah-daerah otonoom bawahan berdasarkan Undang-undang no. 22 tahun 1948, maka dalam pokoknya Pemerintah daerah Propinsi di Sumatera, di samping menyelenggarakan tugas yang termasuk rumah tangganya sendiri, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini menyelenggarakan pula (untuk sementara waktu) segala urusan-urusan dalam lapangan pekerjaan umum dan tenaga, yang semestinya akan merupakan urusan rumah tangga daerah-daerah otonoom bawahan tersebut. Pada hakekatnya hal ini mengenai urusan-urusan sebagai berikut;
a. mendirikan dan memelihara pekerjaan-pekerjaan umum, seperti pasar-pasar, tempat-tempat kuburan umum dan sebagainya;
b. menjalankan usaha-usaha untuk kepentingan umum seperti pencegahan bahaya kebakaran dan sebagainya.
Dalam pada itu ketentuan di atas tidak mengurangi kekuasaan, yang dijalankan oleh Kota-kota di Sumatera atas dasar Stadsgemeente-ordonnantie Buitengwesten (Staatsblad 1938 no.
131) dahulu, hal mana dapat berlangsung terus seperti biasa sampai ada ketentuan lain.
PENJELASAN