:Penyerahan Kekuasaan, Tugas Dan Kewajiban Mengenai Urusan-Urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur Dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Kepada Daerah-Daerah.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1958
TENTANG PENYERAHAN KEKUASAAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN MENGENAI URUSAN-URUSAN KESEJAHTERAAN BURUH, KESEJAHTERAAN PENGANGGUR DAN PEMBERIAN KERJA KEPADA PENGANGGUR KEPADA DAERAH-DAERAH.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
Bahwa berhubung dengan keinginan dan hasrat daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri yang seluas-luasnya, perlu urusan-urusan rumah-tangga daerah-daerah itu ditambah dengan kekuasaan, tugas dan kewajiban baru mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kepada penganggur;
Mengingat
:
1.
Pasal-pasal 98 dan 131 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2.
Pasal-pasal 31 ayat (3) dan (4) dan 32 "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956" (Undang- undang No. 1 tahun 1957), (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6);
MEMUTUSKAN:
peraturan pemerintah tentang penyerahan kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur kepada daerah-daerah sebagai berikut
:
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dengan "daerah" dalam peraturan ini ialah Daerah Tingkat I menurut pasal 2 ayat (1) sub a Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6);
BAB II
URUSAN-URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH-DAERAH
Yang dimaksud dengan urusan-urusan kesejahteraan buruh ialah usaha-usaha untuk memajukan kesejahteraan buruh di dalam maupun di luar perusahaan dengan jalan:
a.
memberi bantuan dalam penyelenggaraan asrama/pemondokan buruh, perumahan buruh, balai istirahat buruh, balai pertemuan buruh, keolah-ragaan buruh, hiburan buruh, tempat penitipan kanak-kanak/bayi-bayi buruh, pemberantasan buta huruf dan pendidikan umum di kalangan buruh, dan usaha-usaha lain dalam lapangan kesejahteraan buruh, sejauh soal-soal tersebut dengan Undang-undang/peraturan tidak dibebankan kepada pengusaha;
b.
memberi bimbingan kepada usaha-usaha kesejahteraan buruh;
c.
memberi ceramah-.ceramah dan kursus-kursus tentang kesejahteraan buruh.
(3)
Untuk menjalankan usaha-usaha untuk memajukan kesejahteraan buruh tersebut di ayat (2) dapat didirikan badan-badan yang bertujuan menyelenggarakan perbaikan kesejahteraan buruh, baik oleh Daerah sendiri maupun bersama-sama dengan buruh dan pengusaha.
Pasal 3
Tentang kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur.
(1)
Daerah diserahi urusan-urusan menyelenggarakan dan memajukan usaha-usaha kesejahteraan penganggur dan usaha-usaha pemberian kerja kepada, penganggur.
(2)
Yang dimaksud dengan usaha-usaha kesejahteraan penganggur ialah:
a.
pemberian bantuan-bantuan sosial kepada kaum penganggur untuk meringankan beban penghidupan mereka;
b.
lain-lain usaha kesejahteraan penganggur untuk memelihara kemampuan bekerja, dengan jalan menyelenggarakan keolah-ragaan, kesenian, hiburan, pemberantasan buta huruf dan pendidikan umum di kalangan kaum penganggur dan sebagainya.
(3)
Yang dimaksud dengan pemberian kerja kepada penganggur ialah pemberian kepada kaum penganggur dan setengah penganggur pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya darurat atau sementara yang ditujukan untuk memelihara kemampuan bekerja kaum penganggur.
BAB III
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 4
Tentang pembentukan dan penyusunan dinas kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur daerah. Pembentukan dan penyusunan dinas kesejahteraan buruh, kekesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur daerah dilaksanakan oleh daerah dengan memperhatikan petunjuk- petunjuk yang diberikan oleh Menteri Perburuhan.
Pasal 5
Tentang hal pegawai.
(1)
Dengan tidak mengurangi hak daerah untuk mengangkat pegawai daerah dimaksud dalam pasal 53 Undang-undang No. 1 tahun 1957, maka untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah, setelah mendengar pertimbangan daerah, dengan keputusan Menteri Perburuhan dapat:
a.
diserahkan kepada daerah pegawai Negara Jawatan Hubungan Perburuhan dan Jawatan Penempatan Tenaga dari Kementerian Perburuhan yang ada pada saat pelaksanaan penyerahan berkedudukan dalam wilayah daerah, untuk diangkat menjadi pegawai daerah;
b.
diperbantukan pegawai Negara Jawatan Hubungan Perburuhan dan Jawatan Penempatan Tenaga dari Kementerian Perburuhan untuk dipekerjakan kepada daerah.
(2)
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara, maka dengan peraturan Menteri Perburuhan dapat diadakan ketentuan- ketentuan tentang kedudukan dan jaminan-jaminan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai daerah atau yang diperbantukan kepada daerah.
(3)
Penempatan dan pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada daerah yang dilakukan di dalam wilayah daerah, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan memberitahukan hal itu kepada Menteri Perburuhan.
(4)
Pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada daerah ke daerah lain, diselenggarakan oleh Menteri Perburuhan setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
(5)
Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji pegawai Negara yang diperbantukan, diselenggarakan oleh Menteri Perburuhan atau pegawai yang ditunjuk oleh Menteri tersebut dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan.
(6)
Kenaikan gaji berkala, pemberian istirahat, baik istirahat tahunan, istirahat besar maupun istirahat karena sakit/hamil dan sebagainya dari pegawai Negara yang diperbantukan diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara dan diberitahukan kepada Menteri Perburuhan.
Pasal 6
Tentang hal tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya yang turut diserahkan.
(1)
Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang sampai pada saat mulai dilaksanakan penyerahan dikuasai dan telah dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kepada penganggur oleh Jawatan hubungan Perburuhan dan Jawatan Penempatan Tenaga dari Kementerian Perburuhan yang menjadi urusan daerah, diserahkan kepada daerah untuk diurus dan dipergunakan oleh daerah guna kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan tersebut.
(2)
Bahan, perkakas, alat perlengkapan kantor dan barang bergerak lainnya yang ada pada saat mulai dilaksanakan penyerahan dan dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan urusan- urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kepada penganggur yang menjadi urusan daerah, diserahkan kepada daerah untuk menjadi miliknya.
(3)
Hutang-piutang yang bersangkutan dengan urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah, mulai pada saat dilakukan pelaksanaan penyerahan menjadi urusan dan tanggungan daerah, dengan ketentuan bahwa untuk kesulitan-kesulitan yang timbul mengenai hal itu jika dipandang perlu dapat diminta pertimbangan Menteri Perburuhan.
Pasal 7
Tentang hal keuangan.
(1)
Untuk menyelenggarakan kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kepada penganggur yang diserahkan kepada daerah, Kementerian Perburuhan menyerahkan kepada daerah, sejumlah uang yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Perburuhan sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh daerah termasuk dalam Anggaran Belanja Kementerian Perburuhan.
(2)
Untuk tahun-tahun dinas yang berikutnya, maka belanja mengenai urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah, dipisahkan dari anggaran Kementerian Perburuhan dan dipindahkan kedalam Anggaran Belanja Kementerian Dalam Negeri.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan ini diselesaikan dan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Perburuhan.
Pasal 9
Peraturan Pemerintah ini dinamakan "Peraturan Pemerintah tentang penyerahan urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur kepada daerah-daerah".
Pasal 10
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 1958
Presiden Republik Indonesia
ttd.
SOEKARNO
Menteri Perburuhan
ttd.
SAMYONO.
Menteri Dalam Negeri
ttd.
SANOESI HARDJADINATA
Diundangkan
pada tanggal 27 Maret 1958.
Menteri Kehakiman
ttd.
g. A. MAENGKOM
Penjelasan Umum
Dengan Peraturan Pemerintah ini kepada Daerah-daerah tingkat 1 dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 sub a dari Undang-undang No. 1 tahun 1957, baik yang kini telah ada maupun yang masih akan dibentuk dikemudian hari, diserahkan urusan-urusan
kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur, berdasarkan pertimbangan bahwa urusan-urusan perburuhan tersebut mempunyai aspek-aspek lokal, dan dapat diselenggarakan oleh daerah-daerah dalam bentuk otonomi.
TENTANG KESEJAHTERAAN BURUH.
Yang dimaksud dengan urusan kesejahteraan buruh ialah usaha-usaha sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat 2, sejauh soal-soal tersebut tidak dibebankan kepada pengusaha.
Soal-soal yang berdasarkan Peraturan Perundangan, baik yang telah maupun yang akan ditetapkan, dibebankan kepada pengusaha, misalnya :
1. ketentuan tersebut di pasal 9 Arbeidsregeling-Nijverheids-bedrijven (Stbl. 1941 No. 467), yang menetapkan bahwa apabila pengusaha memberikan perumahan kepada buruh, pengusaha berkewajiban mengusahakan bahwa perusahaan itu patut:
2. ketentuan tersebut di pasal 5 Wervingsordonnantie 1936 (Stbl. 1936 No. 208), yang menetapkan bahwa "Werforganisasi" (yang harus difahamkan sebagai organisasi (wakil) dari pengusaha) berkewajiban menyediakan rumah penginapan (doorgangshuizen) yang patut untuk tenaga-tenaga yang dikerahkan dan keluarganya, diurus oleh Pemerintah Pusat.
Urusan kesejahteraan buruh meliputi suatu lapangan yang sangat luas dan karena itu dalam pasal 2 diserahkan kepada daerah usaha-usaha tertentu yang melihat sifatnya dapat lebih sempurna diselenggarakan oleh Daerah.
Dalam pada itu mengingat sifat ini, diusahakan penggunaan sistim gotong-royong dan pemakaian sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan keadaan setempat. Pada waktu urusan tersebut di atas masih diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, maka penyelenggaraannya dilakukan menurut keadaan kemampuan keuangan; di samping itu oleh karena penyelenggaraannya masih dalam taraf permulaan maka belumlah banyak pegawai yang ditugaskan mengurus urusan itu.
Berhubung dengan itu jumlah pegawai yang akan diserahkan kepada atau diperbantukan kepada Daerah tidak banyak. Oleh karenanya penyerahan urusan-urusan ini akan dilaksanakan dengan mengingat kesediaan dan kemampuan Daerah. TENTANG KESEJAHTERAAN PENGANGGUR DAN PEMBERIAN KERJA KEPADA PENGANGGUR, Yang dimaksud dengan usaha-usaha kesejahteraan penganggur ialah usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan tidak meliputi urusan-urusan jaminan sosial untuk penganggur yang urusannya akan diatur secara tersendiri. Urusan-urusan menyelenggarakan dan memajukan usaha-usaha kesejahteraan penganggur dan usaha-usaha pemberian kerja sebagaimana disebut dalam pasal 3 meliputi suatu lapangan yang sangat luas; melihat sifatnya kepada Daerah-daerah diserahkan urusan-urusan ini karena dapat lebih sempurna diselenggarakan oleh daerah-daerah.
Dalam pada itu mengingat sifat ini dapat diusahakan penggunaan sistim gotong royong dan pemakaian sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan keadaan setempat.
Pada waktu urusan-urusan tersebut di atas masih diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, maka penyelenggaraan tersebut dilakukan menurut keadaan kemampuan keuangan; di samping itu oleh karena penyelenggaraannya masih berada dalam taraf permulaan, maka belumlah banyak pegawai yang ditugaskan mengurus urusan-urusan itu. Berhubung dengan itu dengan penyerahan wewenang-wewenang ini kepada Daerah-daerah jumlah pegawai yang akan diserahkan atau diperbantukan kepada Daerah-daerah tidak banyak. Oleh karena itu penyerahan kekuasaan, tugas dan kewajiban tersebut akan dilaksanakan dengan mengingat kesediaan dan kemampuan Daerah.
Penjelasan pasal demi-pasal tidak perlu, karena cukup jelas.
Termasuk Lembaran Negara No. 26 tahun 1958.
Diketahui:
Menteri Kehakiman, ttd.
g. A. MAENGKOM.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 26 DAN
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
08 Okt 2026
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit
DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026). Aturan ini membatasi masa perjanjian kerja waktu tertentu paling lama dua tahun dengan dua kali perpanjangan dan mempersempit alih daya menjadi lima jenis jasa penunjang.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.
DPR dan pemerintah memacu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan agar rampung sebelum Oktober 2026. Target ini untuk memenuhi tenggat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Proses legislasi ini menjadi pertaruhan hukum dengan tenggat konstitusional yang mengikat. Tarik-menarik kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha, terutama soal alih daya (outsourcing), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan upah, turut mewarnai pembahasannya.
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
