Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1954
TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 61 TAHUN 1953)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa tugas kewajiban yang dibebankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa seperti dinyatakan dalam pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1953, karena beberapa hal, tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal 1 Januari 1954 sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (l) dari Peraturan Pemerintah itu, sehingga jangka waktu tersebut perlu diperpanjang;
b.
Bahwa berhubung dengan itu Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1953 (Lembaran Negara No.61 tahun 1953) perlu dirobah;
Mengingat
:
1.
Pasal 142 dan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 20 ayat (l) Undang-undang Pemerintah Daerah-daerah Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MEROBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA NO. 61 TAHUN 1953)
Pasal 1
Tanggal 1 Januari 1954 tersebut dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1953 dirobah menjadi tanggal 1 Apri11954"
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai 31 Desember 1953.
Agar supaya setiap orang dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Maret i954
ttd.
SUKARNO
Diundangkan
tangga19Maret 1954
MENTERI DALAM NEGERI
ttd.
HAZAIRIN
MENTERIKEHAKIMAN,
DJODYGONDOKUSUMO
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
03 Sep 2026
AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
