Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1959

lima persen dari nilai sewa rumah kediaman setahun dan dua puluh persen dari nilai sewa bungalow setahun;

dua persen dari nilai perabot rumah;

paling sedikit seratus dua puluh rupiah dan paling tinggi tiga ratus rupiah untuk tiap sepeda motor, satu dan lain menurut peraturan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan;

seribu dua ratus rupiah untuk tiap otomobil jika ini tidak termasuk dalam uraian anak bagian e;

paling sedikit dua ribu empat ratus rupiah dan paling tinggi duabelas ribu rupiah untuk tiap otomobil mewah yang tidak dipergunakan untuk lalu-lintas umum, satu dan lain menurut peraturan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan 19. (2)a.untuk otomobil kedua baik yang termasuk dalam uraian ayat(l) anak bagian d maupun anak bagian e dikenakan pajak sebesar satu setengah kali jumlah pajak dimaksud pada ayat(l) anak bagian d dan anak bagian e; b. untuk tiap otomobil selebihnya baik yang termasuk dalam uraian ayat (1) anak bagian d maupun anak bagian e dikenakan dua kali jumlah pajak dimaksud pada ayat (1) anak bagian d dan anak bagian e. (3) Dalam melakukan ayat (1) huruf d dan huruf e, jika pemegang memegang lebih dari satu otomobil yang pajaknya berlainan, maka pajak yang lebih tinggi menentukan otomobil mana dianggap sebagai masing- masing otomobil kedua dan selebihnya. x. Pasal 15 . x. Pasal 15 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut: "(1) a. Yang dikenakan pajak menurut dasar pertama dan menurut dasar kedua kecuali mengenai bungalow ialah kepala keluarga, juga yang mengenai bagian rumah kediaman dan bangunan turutannya yang ditempati oleh pihak lain dan juga untuk perabot yang ada dibagian itu. b. Yang dikenakan pajak menurut dasar pertama dan menurut dasar kedua untuk bungalow dan turutannya, demikian pula perabot yang ada didalamnya, ialah yang mempunyai hak kebendaan atas bungalow tersebut". XI.Pasal 17ayat (2) diubah sebagai berikut: ke-1 Pada huruf a antara kata:"woonhuis" dan, "disisipkan kata-kata:"dan/atau bungalow". ke-2 Pada huruf b antara kata-kata:"woonhuis" dan "of" disisipkan kata-kata:"dan/atau bungalow". ke-3 Huruf c dibaca sebagai berikut: "c. jumlah dan jenis sepeda motor disebut dalam pasal 14 ayat (1) anak bagian c". ke-4 Pada huruf d kata-kata:"artikel 14 sub e en f" diganti dengan "pasal 14 ayat (1) anak bagian d dan e" XII. Pada pasal 18 ayat (1)kata-kata: "De in het voorlaatste lid van artikel 12 bedoelde personen" diganti dengan kata-kata : "Mereka yang dimaksud pada pasal 12 ayat (2)". XIII.Pada pasal 20 ayat (1)antara kata-kata:"woonhuis"dan "in" disisipkan kata-kata:"atau bungalow". XIV.Pasal 23 diubah dan dibaca sebagai berikut: "Pasal 23. (1) Mereka . (1) Mereka yang baru menjadi wajib-pajak dalam sesuatu tahun baik atas keempat dasar, maupun atas satu atau lebih dasar kecuali berkenaan dengan memegang satu atau lebih sepeda motor atau otomobil yang untuk tahun bersangkutan telah termasuk pengenaan pajak, harus melakukan pemberitahuan dalam waktu satu bulan. (2)Wajib-pajak yang dalam sesuatu tahun memegang satu atau lebih sepeda motor atau otomobil, yang untuk tahun bersangkutan belum termasuk pengenaan pajak dan karena itu terutang pajak lebih tinggi, harus melakukan pemberitahuan dalam waktu satu bulan terhitung dari hari memperolehnya kendaraan tersebut". XV. Pasal 33 ayat (2)dan(3)dihaspuskan. XVI. Pada pasal 35 ayat (8)dan ayat (9)kata-kata :"artikel 41 alinea (1) 1 e, diganti dengan kata-kata:"pasal 41 ayat (1) huruf a ke- 1". XVII Pasal 41 diubah dan dibaca sebagai berikut : "Pasal 41. (1) Kepala Inspeksi Keuangan memberi pembebasan atas ketetapan pajak : a. untuk dasar pertama dan kedua le. bilamana rumah-tangga dihentikan atau dipindahkan ke daerah pemerintahan lain; 2e. bilamana penanggung pajak meninggal dunia. b. untuk dasar ketiga dan keempat bilamana kendaraan yang bersangkutan musnah. (2) Pembebasan berjumlah seperduabelas bagian dari ketetapan pajak yang dihitung untuk satu tahun penuh untuk tiap bulan yang belum terbit dari tahun pajak atau masa pajak. (3) Penghentian atau pemindahan suatu rumah-tangga sebelum tanggal enam sesuatu bulan dianggap sebagai terjadi dalam bulan sebelumnya. (4) Pembebasan menurut pasal ini harus dimintakan secara tertulis kepada Kepala Inspeksi Keuangan dalam waktu tiga bulan sesudah akhir tahun pajak atau bilamana surat ketetapan pajak diberikan sesudah akhir tahun pajak, dalam waktu tiga bulan sesudah hari pemberiannya. (5)Waktu-waktu tersebut tidak mengikat, bilaman ditunjukkan, bahwa tidak dimintakannya pembebasan pada waktunya adalah disebabkan oleh keadaan istimewa. (6) Kepala Inspeksi Keuangan dapat memberikan pembebasan atas ketetapan pajak penanggung pajak yang dalam tahun untuk mana ketetapan pajak dilakukan telah meninggalkan Indonesia, juga walaupun ini tidak dimintakan". Pasal 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan buat pertama kali berlaku atas pungutan untuk tahun pajak atau masa pajak setelah 31 Desember 1959.