Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1971

Undang-undang No.17 tahun 1964 dikeluarkan pada saat suasana perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik, di mana setiap pelanggaran ekonomi pada umumnya dan perdagangan pada khususnya dianggap dapat menggagalkan dan mengacaukan usaha-usaha Pemerintah. Demikianlah maka dalam Undang-undang No.17 tahun 1964 dinyatakan bahwa penarikan cek kosong adalah suatu tindak pidana ekonomi dengan memberikan ancaman-ancaman pidana yang berat, yaitu hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun dan pidana denda empat kali lipat jumlah cek kosong.
Ancaman hukuman yang tercantum dalam Undang-undang No.17 tahun 1964 yang pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencegah timbulnya faktor-faktor yang mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga cek pada umumnya dan perbankan pada khususnya, dalam kenyataannya justru merupakan sebab yang menimbulkan keengganan bagi masyarakat untuk mempergunakan cek dalam lalu-lintas pembayaran. Lalu-lintas pembayaran yang bersifat giraal, dengan cek sebagai salah satu alat-tehnisnya, merupakan salah satu unsur yang utama yang menunjang kelancaran jalannya lalu-lintas perekonomian dan perkembangan lembaga perbankan pada sesuatu masyarakat (Negara).
Adanya keengganan yang timbul dari para penarik, pemegang cek dan Bank sendiri untuk mempergunakan cek sebagai alat pembayaran, merupakan faktor penghambat bagi pelaksanaan usaha-usaha Pemerintah untuk memperkembangkan lalu-lintas pembayaran yang bersifat giraal dan memperlancar jalannya lalu-lintas perekonomian dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi pada khususnya, Pembangunan Negara pada umumnya.
Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, sudah sewajarnya jika Undang-undang No. 17 tahun 1964tersebut dicabut.
Berdasarkan pertimbangan bahwa perlu segera diambil tindakan yang cepat untuk meniadakan hambatan terhadap usaha-usaha Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi pada khususnya, Pembangunan Negara pada umumnya; maka pengaturan materi pencabutan Undang-undang tersebut dalam satu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dapat dipertimbangkan dan dibenarkan.
Dengan dicabutnya Undang-undang No. 17 tahun 1964, maka perkara-perkara penarikan cek-kosong yang belum mendapat keputusan Pengadilan (belum "in kracht van gewijsde") harus diselesaikan menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) K.U.H.P., sedangkan perkara-perkara cek kosong yang masih ada di tangan alat-alat penyidik i.c. Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat dituntut lagi. Ketentuan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntutnya perkara-perkara penarikan cek kosong jika perkara itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana lain, misalnya tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 378
k. U.H.P.
Penarikan-penarikan cek kosong yang tidak memenuhi unsur-unsur sesuatu tindak pidana, diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata, sedangkan penertiban cek sebagai salah satu alat tehnis dalam lalu-lintas pembayaran yang bersifat giraal, dapat dilakukan menurut saluran administrasi perbankan.
Bagi perkara-perkara cek kosong yang telah mendapat Keputusan Pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewisjde), tetap harus dilaksanakan sesuai dengan isi Keputusan Pengadilan yang bersangkutan.
PENJELASAN