Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 1963

1.
Berhubung berlakunya Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum (Undang-undang No. 6 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 15) yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang Pernyataan dan pelaksanaan Undang-undang Pemerintahan Umum (Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1963, Lembaran-Negara tahun 1963 No. 96), maka sejalan dengan diserahkannya tugas kewajiban, kekuasaan dan wewenang para Penjabat Pamong Praja antara lain penyerahan tugas kewajiban, kekuasaan dan wewenang para Residen dan Wedana masing-masing kepada Pemerintah Daerah/KepalaDaerah tingkat I dan kepada Pemerintah Daerah/Kepala Daerah tingkat II, maka dianggap perlu untuk menghapuskannya wilayah Keresidenan dan Kewedanaan.
2.
Disamping itujuga menurut Ketetapan M.P.R.S.No.
II/ MPRS/1960, Keresidenan supaya dihapuskan (Lampiran B, ad III, 392 angka 1).
Secara formil, maka dengan diundangkannya Peraturan Presiden ini
semua Keresidenan dan Kewedanaan atau wilayah Pemerintahan yang setingkat, dengan nama apapun juga, di seluruh wilayah Indonesia dinyatakan hapus. Tetapi secara riil pelaksanaan penghapusan itu secara Daerah demi Daerah diiakukan dengan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah tingkat I yang bersangkutan, sebagaimana termaktub dalam pasal 2. Hal ini adaiah sesuai dengan prosedur penyerahan riil yang ditempuh dalam hal melaksanakan Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum n(Undang-undang No.
6 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 15) yaitu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 96), akan tetapi pelaksanaan penghapusan itu harus sudah selesai selambat-lambatnya pada akhir tahun 1965.
3.
Penghapusan Keresidenan dan Kewedanaan ini tidak hanya membawa akibat jauh terhadap penjabat-penjabat Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah serta wewenangnya, tetapi meliputi pula dan membawa akibat yang sama terhadap pekerjaan-pekerjaan dari penjabat-penjabat Departemen-departeman lain dalam wilayah itu.
Dengan hapusnya Keresidenan dan Kewedanaan tersebut, maka perlu susunan pekerjaan masing-masing Departemen diselaraskan dengan situasi yang baru ini.
4.
Sesuai dengan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 yang menetapkan bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditempatkan langsung dibawah Presiden melalui Menteri Pertama, maka pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 dilakukan dengan Keputusan Menteri Pertama.