PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1991
Abstrak Peraturan
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan khususnya untuk terciptanya kondisi usaha - usaha bagi umum yang memenuhi syarat kesehatan, agar masyarakat dapat terhindar dari bahaya penularan penyakit, dan/atau gangguan terhadap kesehatan sekitarnya maka dipandang perlu mengatur Hygiene dan Sanitasi Usaha - usaha Bagi Umum di Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/Menkes/Per/ VII / 77; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 712/Menkes/Per/ X / 1986; Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 718/Menkes/Per/ XI/Tahun 1987; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 304 / Menkes / Per / IV/1989; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/II/E/1990; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/ IX/1990; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/Tp270/ 1985; Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kp.02/Men KLH/I/1988; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990
materi pokok yang diatur dalam perda ini adalah usaha-usaha bagi umum, Pembinaan dan Pengawasan, Retribusi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan sanitasi usaha bagi umum di Jawa Tengah
Tentang
:Hygiene Dan Sanitasi Usaha-Usaha Bagi Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1991
TENTANG HYGIENE DAN SANITASI USAHA-USAHA BAGI UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INDONESIA, PROVINSI JAWA TENGAH,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan khususnya untuk terciptanya kondisi usaha-usaha bagi umum yang memenuhi syarat kesehatan, agar masyarakat dapat terhindar dari bahaya penularan penyakit dan/atau gangguan terhadap kesehatan sekitarnya, maka dipandang perlu mengatur Hygiene dan Sanitasi Usaha-usaha Bagi Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3.
Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha Bagi Umum;
6.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
7.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
14.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/Menkes/Per/VII/77 tentang Pengawasan Pencemaran Air Untuk Berbagai Kegunaan yang Berhubungan Dengan Kesehatan;
15.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 712/Menkes/Per/X/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga;
16.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718/Menkes/Per/XI/Tahun 1987 tentang Kebisingan yang Berhubungan Dengan Kesehatan;
17.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 304/Menkes/Per/IV/1989 tentang Persyaratan Rumah Makan dan Restoran;
18.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/II/F/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
19.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
20.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/Tp270/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
21.
Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kp.02/Men KLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan;
22.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
23.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG HYGIENE DAN SANITASI USAHA-USAHA BAGI UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a.
Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
b.
Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
c.
Hygiene adalah Kesehatan Masyarakat yang khusus meliputi segala usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan badan dan jiwa, baik untuk umum maupun perseorangan dengan tujuan memberi dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat serta mempertinggi kesejahteraan dan derajat kehidupan manusia;
d.
Sanitasi adalah Usaha Pencegahan terhadap semua faktor lingkungan hidup manusia, yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi sehingga merugikan perkembangan fisik, kesehatan dan lingkungan hidup;
e.
Usaha-usaha Bagi Umum adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Badan-badan Pemerintah, Swasta atau perseorangan yang menghasilkan sesuatu untuk atau yang langsung dapat dipergunakan oleh umum.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan menghasilkan sesuatu ialah dapat berupa jasa atau benda.
BAB II
USAHA-USAHA BAGI UMUM
Pasal 2
Usaha-usaha bagi umum meliputi:
a.
Usaha Kepariwisataan;
b.
Usaha Pengangkutan;
c.
Usaha Perdagangan;
d.
Usaha Pelayanan Sosial;
e.
Usaha Industri;
f.
Usaha Pestisida.
Pasal 3
Usaha-usaha Bagi Umum dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus memenuhi syarat-syarat Hygiene dan Sanitasi yang tersebut dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal 4
(1)
Setiap permohonan ijin usaha-usaha bagi umum dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Rekomendasi mengenai syarat-syarat Hygiene dan Sanitasi dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dari Kepala Dinas Kesehatan.
(2)
Tata cara pemberian Surat Keterangan Rekomendasi dimaksud ayat 1 Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan operasional Hygiene dan Sanitasi Usaha-usaha Bagi Umum diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan Pembinaan dan Pengawasan Operasional adalah termasuk bimbingan, Pendidikan, pengawasan, pemantauan dan penyuluhan mengenai Hygiene dan Sanitasi.
Pasal 6
(1)
Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, pemilik/pimpinan Usaha-usaha Bagi Umum wajib memilki Kartu Pengawasan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan setiap tahun sekali.
(2)
Tata cara pemberian Kartu Pengawasan dimaksud ayat(1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 7
Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan, pemilik/pimpinan Usaha-usaha Bagi Umum dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan Hygiene dan Sanitasi.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan petugas adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan Hygiene dan Sanitasi usaha-usaha Bagi Umum.
BAB IV
RETRIBUSI
Pasal 8
Untuk memperoleh surat Keterangan Rekomendasi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sesuai dengan jenisnya sebagai berikut:
a.
Usaha Kepariwisataan:
1.
Taman Rekreasi Rp. 20.000,00
2.
Kelab Malam, Diskotik dan Bar Rp. 25.000,00
3.
Panti Mandi uap Rp. 25.000,00
4.
Hotel Berbintang Rp. 25.000,00
5.
Hotel Melati Rp. 15.000,00
6.
Pondok Wisata Rp. 5.000,00
7.
Cottage Rp.
8.
Perkemahan Wisata Rp. 5.000,00
9.
Kawasan Pariwisata Rp. 10.000,00
10.
Restoran Rp. 20.000,00
11.
Jasa Boga Rp. 15.000,00
12.
Dunia Fantasi Rp. 25.000,00
13.
Pusat Seni dan Pameran Rp. 10.000,00
14.
Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa Rp. 25.000,00
b.
Usaha Pengangkutan:
1.
Pelabuhan Udara Rp. 25.000,00
2.
Pelabuhan Laut Rp. 25.000,00
Penjelasan: Mengenai Pengangkutan Darat (Terminal) baik untuk penumpang maupun barang, pengawasan Hygiene dan Sanitasinya diserahkan kepada Daerah Tingkat II.
Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, pemberian Surat Keterangan Rekomendasi dan kartu Pengawasan dikenakan retribusi sebesar Rp. 0,00 untuk:
a.
Usaha-usaha Bagi Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Daerah;
b.
Usaha Pelayanan sosial Non Profit.
Penjelasan: Yang dimaksud Usaha pelayanan Sosial Non Profit ialah pelayanan sosial yang tujuan utamanya semata-mata tidak mencari keuntungan.
Pasal 11
(1)
Hasil pungutan retribusi dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
(2)
Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang ditampung dalam Anggaran dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12
(1)
Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud pasal 4, Pasal 6 ayat(1) dan pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
(2)
Tindak Pidana dimaksud ayat(1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 13
(1)
Selain oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik dimaksud ayat(1) Pasal ini berwenang:
a.
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b.
Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian melakukan pemeriksaan;
c.
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.
Melakukan penyitaan benda atau surat;
e.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.
Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.
Mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.
Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum atau keluarganya;
i.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Usaha-usaha Bagi Umum dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini yang telah melakukan kegiatan sebelumnya Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 12(dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi syarat-syarat Hygiene dan Sanitasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Semarang, 27 Juni 1991
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA
ttd
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
ttd
Ir. SOEKORAHARDJO ISMAIL
Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya Nomor 690.33-834 tanggal 18 Juni 1991
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 17 Tanggal: 4 Juli 1992 Seri: B No.: 3
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
ttd
Drs. SOETOMO TJOKROREDJO
Pembina Utama Madya
NIP. 010024026
Penjelasan Umum
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah, urusan upaya Pelayanan Kesehatan Dasar dan upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan telah diserahkan dan menjadi kewenangan Daerah. Yang dimaksud dengan Daerah adalah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II.
Salah satu dari kegiatan urusan tersebut di atas adalah Hygiene dan Sanitasi yang harus diselenggarakan oleh Daerah. Hal ini berarti bahwa Daerah perlu melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan yang meliputi:
1. Segala usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan badan dan jiwa baik untuk umum maupun untuk perorangan dengan tujuan memberikan dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat serta mempertinggi kesejahteraan dan derajat kehidupan manusia.
2. Melakukan pencegahan terhadap semua faktor lingkungan hidup manusia yang mempengaruhi sehingga merugikan perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Usaha-usaha Bagi Umum yang dilakukan oleh Pemerintah/Daerah, Swasta atau perorangan harus memenuhi persyaratan hygiene dan Sanitasi yang dimaksud, untuk mewujudkan kondisi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan agar masyarakat terhindar dari bahaya penularan penyakit dan/atau gangguan kesehatan disekitarnya dan oleh karena itu Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu melakukan penertiban, pembinaan kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
16 Okt 2026
Aturan Baru SPM Jalan Tol Segera Terbit, Operator yang Lalai Terancam Denda hingga Putus Konsesi
Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan peraturan menteri baru tentang standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol diundangkan pada akhir Oktober 2026 untuk menggantikan aturan yang berlaku sejak 2014. Rancangan itu menambah indikator layanan dan menyiapkan sanksi bagi badan usaha jalan tol, mulai dari denda administratif hingga pemutusan perjanjian konsesi.
Data Petinggi Pinjaman Daring Disebarkan Warganet, Platform Tetap Harus Bertanggung Jawab
Data pribadi petinggi perusahaan pinjaman daring kini ikut disebarkan di media sosial sebagai balasan atas teror penagihan yang dialami debitur. OJK meminta masyarakat tidak ikut menyebarkannya, karena larangan dalam UU Pelindungan Data Pribadi berlaku bagi setiap orang.
BPOM Bongkar Gudang Kosmetik dan Suplemen Ilegal Senilai Rp25 Miliar di Tangerang
BPOM menyita sekitar 459 ribu keping kosmetik, obat bahan alam, dan suplemen impor ilegal senilai Rp25 miliar dari sebuah gudang di Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Produk itu dijual seluruhnya lewat lokapasar, dan satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
PT Acset Divonis Bersalah dalam Korupsi Tol MBZ, Segini yang Harus Dibayar
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis bersalah kepada PT Acset Indonusa Tbk, emiten konstruksi Grup Astra, dalam kasus korupsi proyek Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek II (Tol MBZ). PT Acset dijatuhi hukuman denda Rp350 juta dan kewajiban membayar uang pengganti Rp179,99 miliar. Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Lucy Ermawati pada Rabu, 17 Juni 2026. Putusan ini menjadi salah satu penerapan awal rezim korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yaitu Pasal 603, terhadap sebuah korporasi.
BPOM Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Obat di Apotek hingga Ritel Modern
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 yang untuk pertama kalinya memberi payung hukum atas peredaran obat bebas dan obat bebas terbatas di ritel modern seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket. Regulasi ini mewajibkan seluruh fasilitas memiliki izin berusaha, penanggung jawab bersertifikat, dan menyelesaikan adaptasi paling lambat 17 Oktober 2026.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
