Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2011

Abstrak Peraturan

Dalam rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi merupakn sumber daya alam yang tak terbarukan, mempunyai peranan penting dala memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu diperlukan pengturan dalam pengelolaannya, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Tahun 1959; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No,19 Tahun 2004; UU No.10 tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.4 Tahun 2009; UU No.22 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.26 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; PP No.27 Tahun 1999; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.22 Tahun 2010; PP No.23 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2010; PP No.78 Tahun 2010; PERDA Provinsi Sumatera Selatan No.8 Tahun 2008. Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang Pelaksanaan Kegiaatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai Wilayah Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, serta Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan. Selain itu juga diatur mengenai Pengutamaan Kepentingan dalam Negeri Pengendali Produksi, dan Pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara, Peningkatan Nilai Tambah, Pengelolaan dan Pemurnian Mineral dan Batubara, Divestasi Saham Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang Sahamnya Dimiliki Oleh Asing, Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Operasi Produksi, serta Pembinan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat.

Tentang
:Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Daerah
Bentuk Singkat
:Perda
Nomor
:5
Tahun
:2011
Tempat Penetapan
:Palembang
Tanggal Penetapan
:11 Maret 2011
Tanggal Pengundangan
:11 Maret 2011
Tanggal Berlaku
:11 Maret 2011
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Sumber
:LD.2011/NO.5
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/36986/perda-prov-sumatera-selatan-no-5-tahun-2011
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Energi dan Sumber Daya Mineral
Subsektor
:
Pertambangan Minerba
Sub Subsektor
:
Perizinan Pertambangan Operasional & Lingkungan Tambang
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INDONESIA, PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b.
bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah secara nyata kepada masyarakat dalam upaya mendukung kegiatan pembangunan di daerah;
c.
bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perlu pengaturan di bidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi bahan tambang secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
8.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
21.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
7.
Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
8.
Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
9.
Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
10.
Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
11.
Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
12.
Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
13.
IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
14.
IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
15.
Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
16.
Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
17.
IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
18.
IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
19.
Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
20.
Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
21.
Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
22.
Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
23.
Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
24.
Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
25.
Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
26.
Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
27.
Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
28.
Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29.
Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
30.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
31.
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
32.
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
33.
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
34.
Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
35.
Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
36.
Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
37.
Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
38.
Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
39.
Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
40.
Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
41.
Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
42.
Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
43.
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
44.
Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
45.
Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1)
Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan daerah dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan daerah.
(2)
Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:
a.
mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
b.
mineral logam meliputi lithium, berillum, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
c.
mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, bromoklor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, colornit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
d.
batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
e.
batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.
(3)
Perubahan atas penggolongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
(1)
Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK.
(2)
IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR, atau WIUPK untuk IUPK.
(3)
WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri.
(4)
WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUPK yang ditetapkan oleh Menteri.
(5)
WUP, WPR, atau WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berada dalam WP.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
(1)
Untuk memperoleh IUP dan IUPK, pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kesatu Wilayah Pertambangan
Pasal 5
(1)
WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
(2)
WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Wilayah Usaha Pertambangan
Pasal 6
(1)
Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah WUP berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(2)
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
(1)
Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan dalam menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan untuk mineral bukan logam dan batuan dalam satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota.
Pasal 8
(1)
Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 9
(1)
IUP terdiri atas dua tahap:
a.
IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
b.
IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
(2)
Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 10
(1)
IUP diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
a.
badan usaha;
b.
koperasi; dan
c.
perseorangan.
(2)
Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
(3)
Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
(4)
IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 11
(1)
IUP diberikan oleh Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Pemberian WIUP
Pasal 12
(1)
IUP diberikan melalui tahapan:
a.
pemberian WIUP; dan
b.
pemberian IUP.
(2)
Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
(3)
Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.
(4)
Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
(5)
Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 13
(1)
Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
a.
WIUP radioaktif;
b.
WIUP mineral logam;
c.
WIUP batubara;
d.
WIUP mineral bukan logam; dan/atau
e.
WIUP batuan.
(2)
WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang.
(4)
WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
(1)
Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
(2)
Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota.
(3)
Bupati/Walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.
Penjelasan Pasal:
Rekomendasi dalam ketentuan ini adalah rekomendasi dalam bentuk pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan di WIUP dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal dalam rangka pelelangan WIUP.
Pasal 15
(1)
Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibentuk panitia lelang oleh:
a.
Gubernur, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan
b.
Bupati/Walikota, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
(2)
Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh:
a.
Gubernur, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara; dan
b.
Bupati/Walikota, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara.
(3)
Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur dari pemerintah daerah.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan unsur dari pemerintah provinsi dalam ketentuan ini merupakan wakil dari dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang mineral dan batubara.
Pasal 16
(1)
Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
a.
menyiapkan lelang WIUP;
b.
menyiapkan dokumen lelang WIUP;
c.
menyusun jadwal lelang WIUP;
d.
mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
e.
melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
f.
menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
g.
melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
h.
melaksanakan lelang WIUP; dan
i.
membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 17
(1)
Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a.
administratif;
b.
teknis; dan
c.
finansial.
(2)
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
a.
badan usaha, paling sedikit meliputi:
1.
mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
2.
profil badan usaha;
3.
akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
4.
nomor pokok wajib pajak.
b.
koperasi, paling sedikit meliputi:
1.
mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
2.
profil koperasi;
3.
akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
4.
nomor pokok wajib pajak.
c.
orang perseorangan paling sedikit meliputi:
1.
mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
2.
kartu tanda penduduk; dan
3.
nomor pokok wajib pajak.
d.
perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:
1.
mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
2.
profil perusahaan;
3.
akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan
4.
nomor pokok wajib pajak.
(3)
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
a.
pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
b.
mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
c.
rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.
(4)
Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a.
laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
b.
menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
c.
pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 18
(1)
Prosedur lelang meliputi tahap:
a.
pengumuman prakualifikasi;
b.
pengambilan dokumen prakualifikasi;
c.
pemasukan dokumen prakualifikasi;
d.
evaluasi prakualifikasi;
e.
klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
f.
penetapan hasil prakualifikasi;
g.
pengumuman hasil prakualifikasi;
h.
undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
i.
pengambilan dokumen lelang;
j.
penjelasan lelang;
k.
pemasukan penawaran harga;
l.
pembukaan sampul;
m.
penetapan peringkat;
n.
penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
o.
memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.
(2)
Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:
a.
lokasi;
b.
koordinat;
c.
jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
d.
ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
e.
ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
f.
status lahan.
Penjelasan Pasal:
Pengumuman prakualifikasi dilakukan: a. Paling sedikit di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional. b. Di kantor pemerintah provinsi.
Pasal 19
(1)
Panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh gubernur dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j.
(2)
Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 20
(1)
Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf k.
(2)
Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Gubernur, atau sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 21
(1)
Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara.
(2)
Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 22
(1)
Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.
(2)
Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 23
(1)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUP diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Peraturan Gubernur paling sedikit memuat mengenai tata cara penetapan dan pengumuman pemenang lelang.
Pasal 24
(1)
Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) kepada Gubernur untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
(2)
Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota.
(3)
Bupati/Walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.
Penjelasan Pasal:
Rekomendasi dalam ketentuan ini adalah rekomendasi dalam bentuk pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan di WIUP dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal dalam rangka pelelangan WIUP.
Pasal 25
(1)
Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
(2)
Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
(4)
Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketiga Pemberian IUP
Pasal 26
(1)
IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
a.
IUP Eksplorasi; dan
b.
IUP Operasi Produksi.
(2)
IUP Eksplorasi terdiri atas:
a.
mineral logam;
b.
batubara;
c.
mineral bukan logam; dan/atau
d.
batuan.
(3)
IUP Operasi Produksi terdiri atas:
a.
mineral logam;
b.
batubara;
c.
mineral bukan logam; dan/atau
d.
batuan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 27
(1)
Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:
a.
administratif;
b.
teknis;
c.
lingkungan; dan
d.
finansial.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 28
(1)
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a untuk badan usaha meliputi:
a.
Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
1.
surat permohonan;
2.
susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3.
surat keterangan domisili.
b.
Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1.
surat permohonan;
2.
profil badan usaha;
3.
akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4.
nomor pokok wajib pajak;
5.
susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
6.
surat keterangan domisili.
(2)
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a untuk koperasi meliputi:
a.
Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
1.
surat permohonan;
2.
susunan pengurus; dan
3.
surat keterangan domisili.
b.
Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1.
surat permohonan;
2.
profil koperasi;
3.
akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4.
nomor pokok wajib pajak;
5.
susunan pengurus; dan
6.
surat keterangan domisili.
(3)
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
a.
Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
1.
surat permohonan; dan
2.
surat keterangan domisili.
b.
Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1.
surat permohonan;
2.
kartu tanda penduduk;
3.
nomor pokok wajib pajak; dan
4.
surat keterangan domisili.
(4)
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
a.
Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
1.
surat permohonan;
2.
susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
3.
surat keterangan domisili.
b.
Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1.
surat permohonan;
2.
profil perusahaan;
3.
akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
4.
nomor pokok wajib pajak;
5.
susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6.
surat keterangan domisili.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 29
(1)
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b untuk:
a.
IUP Eksplorasi, meliputi:
1.
daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
2.
peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
b.
IUP Operasi Produksi, meliputi:
1.
peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2.
laporan lengkap eksplorasi;
3.
laporan studi kelayakan;
4.
rencana reklamasi dan pascatambang;
5.
rencana kerja dan anggaran biaya;
6.
rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7.
tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 30
(1)
Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:
a.
untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan persyaratan adanya ijin lingkungan.
b.
untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
1.
pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2.
persetujuan ijin lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 31
(1)
Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d untuk:
a.
IUP Eksplorasi, meliputi:
1.
bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
2.
bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
b.
IUP Operasi Produksi, meliputi:
1.
laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2.
bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3.
bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 32
(1)
IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a diberikan oleh gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 33
(1)
IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
(2)
IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 34
(1)
IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
(2)
IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
(3)
IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
(4)
IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
Penjelasan Pasal:
Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun. Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun. Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.
Pasal 35
(1)
Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
(2)
Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 36
(1)
Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)
Izin sementara yang dimaksud pada ayat 1 (satu) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 37
(1)
Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan iuran produksi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 38
(1)
Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
(3)
Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah daerah.
(4)
Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
(5)
Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 39
(1)
Gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan.
(2)
Bupati/Walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 40
(1)
Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
(3)
Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan wilayah menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah daerah.
(4)
Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 41
(1)
IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
(2)
Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 42
(1)
IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
(2)
IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 43
(1)
IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
(2)
IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
(3)
IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
(4)
IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
(5)
IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
Penjelasan Pasal:
Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun. Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.
Pasal 44
(1)
Pemohon IUP Operasi Produksi wajib mengajukan permohonan kepada Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
(2)
Permohonan kepada Gubernur sebagaimana ayat (1) apabila di dalam studi kelayakan, rencana lingkungan, rencana angkutan dan rencana pelabuhan lintas kabupaten/kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 45
(1)
Dalam hal berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdampak lingkungan pada:
a.
1 (satu) kabupaten/kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari Gubernur dan Menteri.
b.
lintas kabupaten/kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 46
(1)
Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, sebagian atau seluruhnya, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
a.
IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
b.
IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
c.
IUP Operasi Produksi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 47
(1)
Pemohon IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a wajib mengajukan permohonan kepada Gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas kabupaten/kota.
(2)
Pemohon IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b wajib mengajukan permohonan kepada Gubernur, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas kabupaten/kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 48
(1)
Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di Indonesia, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 49
(1)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 50
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan wilayah di luar WIUP dalam ketentuan ini adalah project area yang dilarang untuk melakukan kegiatan tahap penambangan.
Bagian Keempat Angkutan Khusus Batubara
Pasal 51
(1)
Kegiatan pengangkutan batubara pada lintas kabupaten/kota wajib menggunakan jalan khusus.
(2)
Sebelum terwujudnya jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkutan batubara pada lintas kabupaten/kota dapat menggunakan sarana dan prasarana jalan umum paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini dan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur yang dikeluarkan setiap tahun.
(3)
Kendaraan angkutan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Provinsi Sumatera Selatan.
(4)
Jumlah muatan mobil angkutan khusus batubara harus sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam buku uji (JBI, MST 8 ton dan bersumbu dua).
(5)
Dalam penggunaan jalan umum dilakukan pembatasan mengenai waktu melintas dan jumlah kuotanya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
(6)
Untuk pengawasan dan pengendalian pada ayat (2), (3), (4), dan (5) di atas perlu dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertambangan dan Energi, dan dinas terkait lainnya serta unsur keamanan.
(7)
Ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian tim terpadu dan tatacara pengangkutan batubara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 52
(1)
Untuk pengawasan dan pengendalian mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kelima Luasan WIUP
Pasal 53
(1)
Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
(2)
Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
(3)
Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
(4)
Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
(5)
Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
(6)
Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
(7)
Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
(8)
Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Keenam Usaha Jasa Pertambangan
Pasal 54
(1)
Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
(2)
Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
(3)
Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
a.
konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
1.
penyelidikan umum;
2.
eksplorasi;
3.
studi kelayakan;
4.
konstruksi pertambangan;
5.
pengangkutan;
6.
lingkungan pertambangan;
7.
pascatambang dan reklamasi; dan/atau
8.
keselamatan dan kesehatan kerja.
b.
konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
1.
penambangan; atau
2.
pengolahan dan pemurnian.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 55
(1)
Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.
(2)
Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
(3)
Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 56
(1)
Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
(2)
Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
a.
tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
b.
tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketujuh Pemasangan Tanda Batas
Pasal 57
(1)
Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
(2)
Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
(3)
Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 58
(1)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedelapan Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP
Pasal 59
(1)
Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
(2)
Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
(3)
Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
(4)
Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas tambang lain diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan komoditas tambang lainnya dalam ketentuan ini adalah antara lain apabila dalam WIUP komoditas tertentu terdapat mineral lain atau batubara. Pihak lain dalam ketentuan ini adalah badan usaha, koperasi, atau perseorangan selain pemegang IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang tidak berminat atas komoditas tambang tersebut.
Bagian Kesembilan Perpanjangan IUP Operasi Produksi
Pasal 60
(1)
Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
(2)
Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
a.
peta dan batas koordinat wilayah;
b.
bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
c.
laporan akhir kegiatan operasi produksi;
d.
laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
e.
rencana kerja dan anggaran biaya; dan
f.
neraca sumber daya dan cadangan.
(3)
Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
(4)
Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
(5)
Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
(6)
Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 61
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.
(2)
WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(3)
Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
Pasal 62
(1)
Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 63
(1)
Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyerahkan:
a.
laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
b.
peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
c.
bukti pembayaran kewajiban keuangan;
d.
laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
e.
laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 64
(1)
Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan:
a.
untuk IUP mineral logam:
1.
pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare; dan
2.
pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
b.
untuk IUP batubara:
1.
pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare; dan
2.
pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
c.
untuk IUP mineral bukan logam:
1.
pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare; dan
2.
pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
d.
untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu:
1.
pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare; dan
2.
pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
e.
untuk IUP batuan:
1.
pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare; dan
2.
pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
(2)
Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 65
(1)
Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:
a.
keadaan kahar;
b.
keadaan yang menghalangi; dan/atau
c.
kondisi daya dukung lingkungan.
(2)
Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
(3)
Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
(4)
Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:
a.
inspektur tambang;
b.
gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 66
(1)
Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh persetujuan.
(2)
Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
(3)
Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(4)
Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 67
(1)
Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 68
(1)
Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib:
a.
menyampaikan laporan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
b.
memenuhi kewajiban keuangan; dan
c.
tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 69
(1)
Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:
a.
habis masa berlakunya; atau
b.
permohonan pencabutan dan pemegang IUP.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 70
(1)
Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 71
(1)
Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyatakan pengakhiran penghentian sementara.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 72
(1)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM NEGERI, PENGENDALIAN PRODUKSI, DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA
Pasal 73
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
(2)
Menteri menetapkan kebutuhan mineral dan batubara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian langsung di dalam negeri.
(3)
Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengutamaan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 74
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan.
(2)
Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mineral bukan logam dan batuan.
(3)
Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 75
(1)
Pemegang IUP wajib menggunakan 100% (seratus persen) tenaga kerja setempat untuk tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan khusus (non-skilled).
(2)
Pemegang IUP harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat untuk tenaga kerja yang memiliki keterampilan (skilled).
(3)
Dalam hal pemegang IUP menggunakan tenaga kerja asing, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur.
(4)
Gubernur setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi teknis dan berkoordinasi dengan satuan kerja di bidang ketenagakerjaan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 76
(1)
Pemegang IUP harus mengutamakan barang, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung dalam negeri serta produk impor yang dijual di Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan:
a.
memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual;
b.
dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.
(2)
Rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang dijual di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan barang yang akan di impor sendiri harus disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.
(3)
Dalam hal pemegang IUP melakukan impor barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 77
(1)
Pengadaan tenaga kerja, tata cara pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lain lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 78
(1)
Menteri melakukan pengendalian produksi mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral atau batubara.
(2)
Pengendalian produksi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
a.
memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
b.
melakukan konservasi sumber daya mineral dan batubara;
c.
mengendalikan harga mineral dan batubara.
(3)
Tata cara pengendalian produksi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 79
(1)
Gubernur menetapkan besaran produksi mineral dan batubara untuk kabupaten/kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 80
(1)
Menteri melakukan pengendalian penjualan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral.
(2)
Pengendalian penjualan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
a.
memenuhi pasokan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri; dan
b.
stabilitas harga mineral dan batubara.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian penjualan mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA
Bagian Kesatu Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian
Pasal 81
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP.
(2)
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengolahan dan pemurnian.
(3)
Pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 82
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP.
(2)
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengolahan.
(3)
Pengolahan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan pengolahan dalam ketentuan ini antara lain meliputi: a. Penggerusan batubara (coal crushing); b. Pencucian batubara (coal washing); c. Pencampuran batubara (coal blending); d. Peningkatan mutu batubara (coal upgrading); e. Pembuatan briket batubara (coal briquetting); f. Pencairan batubara (coal liquefaction); g. Gasifikasi batubara (coal gasification); h. Coal water mixer.
Bagian Kedua Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara
Pasal 83
(1)
Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan:
a.
mineral logam;
b.
mineral bukan logam;
c.
batuan; atau
d.
batubara.
(2)
Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
a.
pengolahan logam; atau
b.
pemurnian logam.
(3)
Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
(4)
Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.
(5)
Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 84
(1)
Tata cara peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 83 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
DIVESTASI SAHAM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH ASING
Pasal 85
(1)
Modal asing pemegang IUP setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia.
(2)
Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.
(3)
Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi.
(4)
Apabila pemerintah daerah provinsi tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang.
(5)
Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.
(6)
Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin Operasi Produksi tahap penambangan.
(7)
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
(8)
Dalam hal pemerintah daerah provinsi, BUMN, dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
(9)
Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
(10)
Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.
(11)
Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan pada ayat (2) sampai dengan ayat (9).
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
Pasal 86
(1)
Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta Indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari 20% (dua puluh persen).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 87
(1)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara divestasi saham dan mekanisme penetapan harga saham diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI
Pasal 88
(1)
Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 89
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan kompensasi dalam ketentuan ini dapat berupa sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai.
Pasal 90
(1)
Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
(2)
Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 91
(1)
Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
Penjelasan Pasal:
Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.
Pasal 92
(1)
Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 93
(1)
Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 94
(1)
Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan ekplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)
Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 95
(1)
Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Gubernur sesuai kewenangannya.
(2)
Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi.
(3)
Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi-instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(4)
Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan:
a.
prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan keselamatan dan kesehatan kerja;
b.
sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan; dan
c.
kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan.
(5)
Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang oleh pemegang IUP operasi produksi dan IUPK wajib memenuhi prinsip:
a.
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
b.
keselamatan dan kesehatan kerja; dan
c.
konservasi mineral dan batubara.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
Pasal 96
(1)
Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 97
(1)
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi serta pemegang IUP Operasi Produksi.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.
(3)
Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.
(4)
Laporan dwi mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap dwi mingguan atau bulan takwim.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 98
(1)
Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Gubernur tembusan kepada Menteri.
(2)
Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
(3)
Bupati/Walikota harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(4)
Gubernur atau Bupati/Walikota harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 99
(1)
Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (4).
(2)
Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Menteri, Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 100
(1)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XII
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP
Pasal 101
(1)
Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
(2)
Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
(3)
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
(4)
Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
(5)
Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.
(6)
Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
(7)
Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 102
(1)
Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 103
(1)
Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)
Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 104
(1)
Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan.
(2)
Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 105
(1)
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, antara lain:
a.
teknis pertambangan;
b.
pemasaran;
c.
keuangan;
d.
pengolahan data mineral dan batubara;
e.
konservasi sumber daya mineral dan batubara;
f.
keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
g.
keselamatan operasi pertambangan;
h.
pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
i.
pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
j.
pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
k.
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
l.
penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
m.
kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
n.
pengelolaan IUP atau IUPK; dan
o.
jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai inspektur tambang, Menteri menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 106
(1)
Standar dan prosedur pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, dan Pasal 105 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat
Pasal 107
(1)
Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
a.
memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
(2)
Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.
BAB XIV
PENDAPATAN DAERAH
Pasal 108
(1)
Pemegang IUP dan IUPK wajib membayar pendapatan negara dan daerah.
(2)
Pendapatan negara dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
(3)
Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.
pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
b.
bea masuk dan cukai.
(4)
Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.
iuran tetap;
b.
iuran eksplorasi;
c.
iuran produksi; dan
d.
kompensasi data informasi.
(5)
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
pajak daerah;
b.
retribusi daerah; dan
c.
pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 109
(1)
Pemegang IUPK operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
(2)
Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
a.
pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
b.
pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
c.
pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XV
SANKSI
Bagian Kesatu Sanksi Administratif
Pasal 110
(1)
Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 45, 47, 52, 55, 56, 58, 63, 64, 66, 68, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 91, 94, 95, 96, 102, 103, 104, dan pasal 109 dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
penghentian sementara IUP Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
c.
pencabutan IUP.
(3)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Sanksi Pidana
Pasal 111
(1)
Setiap orang yang melanggar pasal 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)
Tindak pidana sebagaimana ayat (1) adalah pelanggaran.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 112
(1)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Diundangkan di Palembang pada tanggal 11 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,
ttd.
YUSRI EFFENDI
Ditetapkan di Palembang pada tanggal 11 Maret 2011
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
ttd.
H. ALEX NOERDIN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR ... SERI E
Penjelasan Umum
Secara konstitusional ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil, merata dan dapat dinikmati bersama. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batubara dan mineral baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Selain itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi dalam melaksanakan pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut baik secara nasional maupun kedaerahan perlu disusun suatu produk hukum daerah yang berupa peraturan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 1. Dalam penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dari batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, dan disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki. 2. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah dan peran masyarakat. 3. Usaha pertambangan mineral dan batubara harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi masyarakat. 4. Usaha pertambangan mineral dan batubara harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. 5. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Adapun tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan khususnya yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat. Adapun materi muatan yang diluangkan dalam peraturan daerah meliputi izin usaha pertambangan, penetapan wilayah ijin usaha pertambangan, penghentian sementara, pengutamaan kepentingan dalam negeri, pengendalian produksi dan pengendalian penjualan mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara, divestasi saham pemegang ijin usaha pertambangan yang seharusnya dimiliki orang asing, penggunaan tanah untuk kegiatan produksi, reklamasi lahan bekas tambang, tata penyampaian laporan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat, penyelesaian sengketa, sanksi administrasi, penutup.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Krisis BBM Bali dan Aturan Ganjil-Genap di SPBU
19 Okt 2026

Krisis BBM Bali dan Aturan Ganjil-Genap di SPBU

Pemerintah Provinsi Bali dan PT Pertamina Patra Niaga memberlakukan pembatasan pembelian BBM berdasarkan pelat nomor ganjil-genap di seluruh SPBU Bali pada 17 sampai 19 Oktober 2026, dengan batas 20 liter untuk mobil dan 3 liter untuk sepeda motor. Kebijakan ini diambil setelah antrean SPBU meluas sejak 12 Oktober akibat keterlambatan pasokan dan kenaikan konsumsi Pertalite.

Baca selengkapnya
Nelayan Teluk Kelabat Dalam Gugat Perpanjangan Tiga Izin Usaha Pertambangan PT Timah ke Pengadilan
16 Okt 2026

Nelayan Teluk Kelabat Dalam Gugat Perpanjangan Tiga Izin Usaha Pertambangan PT Timah ke Pengadilan

Forum nelayan di Teluk Kelabat Dalam, Bangka Belitung, menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 12 Oktober 2026. Mereka mempersoalkan perpanjangan tiga izin usaha pertambangan milik PT Timah Tbk seluas sekitar 3.746 hektare yang dinilai bertentangan dengan peraturan daerah tentang zonasi pesisir Bangka Belitung.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Menguji Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin
11 Sep 2026

Menguji Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih menjadi persoalan serius meskipun telah diatur melalui regulasi perizinan dan sanksi pidana. Permasalahan PETI tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga pengawasan, faktor sosial ekonomi, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, pemberantasannya membutuhkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagaimana terlihat dalam penanganan PETI di Desa Saripi, Kabupaten Boalemo.

Baca selengkapnya
Ambisi Energi Bersih di Tengah Tantangan Regulasi
03 Sep 2026

Ambisi Energi Bersih di Tengah Tantangan Regulasi

Pemerintah meluncurkan proyek PLTS 100 GWp sebagai bagian dari transisi energi, dengan kebutuhan sekitar 24.000 hektare lahan dan investasi lebih dari Rp1.000 triliun. Besarnya skala proyek menuntut kesiapan regulasi, penyediaan lahan, jaringan listrik, serta mekanisme pembiayaan yang jelas agar target pembangunan dapat tercapai.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.