1. setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang telah didarmabaktikan bagi kejayaan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan oleh negara dalam bentuk gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi untuk meningkatkan darmabakti kepada bangsa dan negara;
pengaturan tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 1. KETENTUAN UMUM
2. ASAS DAN TUJUAN
3. JENIS GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
4. DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
5. TATA CARA PENGAJUAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
6. HAK DAN KEWAJIBAN
7. PENCABUTAN TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN
8. GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN DARI NEGARA LAIN
9. TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN BAGI WNA
10. KETENTUAN PERALIHAN
11. KETENTUAN LAIN-LAIN
12. KETENTUAN PENUTUP
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1963
TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG JASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa perlu mengadakan suatu Tanda Kehormatan untuk menghargai jasa-jasa yang besar terhadap Nusa dan Bangsa dalam suatu bidang atau peristiwa atau hal tertentu,
b.
bahwa pemberian Tanda Kehormatan itu akan pula merupakan dorongan dan cermin bagi stiap Warga-Negara Indonesia untuk berbakti dan berjasa terhadap Negara dan Bangsa;
c.
bahwa Tanda Kehormatan itu diberi derajat setingkat di bawah Bintang Mahaputra;
d.
bahwa Tanda Kehormatan tersebut, sesuai dengan tujuan pemberiannya, diberi nama Bintang Jasa;
Mengingat
:
1.
pasal 5 ayat 1,pasal 15,pasal 20 ayat 1 dan pasal II aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
2.
Undang-undang No.4 Drt tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 44);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG JASA
Pasal 1
(1)
Bintang Jasa diadakan dengan tujuan untuk menghargai dan menghormati Warga-Negara Indonesia dan berjasa besar terhadap Nusa dan Bangsa dalam sautu bidang atau peristiwa atau hal tertentu.
(2)
. Bintang Jasa adalah bintang sipil, yang derajatnya setingkat dibawah Bintang Mahaputra.
Penjelasan Pasal:
(1) Yang dimaksud dengan jasa besar ialah jasa-jasa yang bermanfaat bagi keselamatan atau kesejahteraan atau kebesaran Negara dan Bangsa, jasa-jasa yang diberikan dengan keikhlasan pengorbanan yang sebesar-besarnya, misalnya menunaikan tugas yang melampaui kewajiban serta dengan rasa tanggung-jawab yang besar atau jasa-jasa yang memperlihatkan keberanian dan ketabahan luar biasa dalam suatu peristiwa atau hal yang penting untuk keselamatan dan kesejahteraan negara.
(2) Bintang Jasa ditempatkan dibawah Bintang Maha Putra yang merupakan penghargaan dari pada jasa-jasa yang luar biasa dalam suatu bidang tertentu diluar bidang militer, jasa-jasa yang dalam penilaiannya adalah lebih tinggi mutunya dari pada jasa-jasa yang merupakan syarat untuk mendapatkan Bintang Jasa.
BAB II
BINTANG MAHAPUTRA
Pasal 2
(1)
Bintang Jasa dibagi dalam tiga kelas, yaitu kelas satu, kelas dua dan kelas tiga.
(2)
Bintang Jasa berbentuk sebagai berikut: Berkas sinar panjang berujung lima dan berkas sinar pendek berujung lima pula, dengan lukisan setangkai padi dan tangkai daun-daun dan kembang-kembang kapas yang merupakan satu lingkaran, didalamnya terdapat lambang yang merupakan bagian dari pada Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan huruf-huruf yang merupakan nama, Jasa"diletakkan pada sinar-sinar yang panjang.
(3)
Ukuran Bintang Jasa untuk semua kelas adalah sama, yaitu:jari-jari sinar yang terpanjang adalah 22,5 mm, sedangkan sinar-sinar, yang pendek seperti tersebut diatas adalah 16,5 mm panjangnya. Jari-jari lingkaran sebelah luas yang diujudkan oleh tangkai-tangkai padi dan kapas adalah 1 1,5 mm.
(4)
Perbedaan kelas diujudkan dengan perbedaan warna logam. Untuk kelas 1 sinar-sinar berwarna mas, tangkai padi dan tangkai kapas berwarna perak, demikian pula nama jasa yang terdapat diatas sinar-sinar yang panjang itu. Untuk kelas dua sinar-sinar berwarna perak, sedangkan tangkai padi dan dan kapas berwarna mas, demikian pula nama jasa. Untuk kelas tiga dipakai logam yang berwarna perak seluruhnya.
(5)
a.
Pita untuk Bintang Jasa kelas I berupa pita kalung, sedang untuk kelas 2 dan 3 pita gantung, yang mempunyai warna dasar kuning dan 6 lajur yang berwarna biru untuk kelas satu, 5 untuk kelas dua dan 4 untuk kelas tiga.
b.
Pita kalung tersebut selebar 35 mm, sedangkan pita gantung berukuran lebar 35 mm dan panjang 40 mm.
(6)
Pita harian mempunyai warna dasar sama dan lajur sama banyak seperti pita diatas untuk tiap-tiap kelas, dan berukuran 35 mm panjang dan 10 mm lebar.
Penjelasan Pasal:
(1) Pembagian dalam kelas dianggap perlu untuk dapat mengadakan perbedaan penghargaan atas jasa-jasa besar yang diberikan itu, berdasarkan luas kecilnya suatu perbuatan jasa terhadap Nusa dan Bangsa dan besar kecilnya usaha pribadi.
(2) dan (3) Bentuk dari Bintang Jasa dapat dilihat dalam gambaran terlampir. Tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
(4) Ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) dari Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda kehormatan.
(5) dan(6) Untuk bintang yang dimaksud pita kalung kelas 1 dan pita gantung untuk kelas 2 dan 3 dianggap telah cukup baik dan sesuai dengan derajatnya, dibanding dengan bintang-bintang kita yang tertinggi.
BAB III
BERWARNA PERAK SELURUHNYA
Pasal 3
(1)
adalah pemilik Bintang Jasa kelas I.
(2)
Bintang Jasa diberikan kepada Warga-Negara Indonesia yang berjasa besar terhadap Nusa dan Bangsa Indonesia dalam suatu bidang atau peristiwa atau hal tertentu., serta yang memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana ditentukan dalam Undang- undang No. 4 Drt tahun 1959untuk mendapatkan bintang.
(3)
Bintang Jasa dapat pula diberikan kepada Warga Negara Asing yang berjasa besar terhadap Negara Republik Indonesia.
(4)
Bintang Jasa dapat diberikan secara anumerta.
Penjelasan Pasal:
(1) Sudah merupakan ketentuan bahwa Presiden mendapat bintang yang tertinggi (pasal 3 Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan).
(2) Diharap bahwa jasa yang dihargai itu dapat dijadikan tauladan bagi tiap Warga Negara Indonesia.
(3) dan (4) Tidak memerlukan penjelasan.
BAB IV
BERJASA BESAR TERHADAP NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 4
(1)
Bintang Jasa diberikan dengan Keputusan Presiden, berdasarkan usulnya Dewan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia.
(2)
Tiap pemberian Bintang Jasa disertai dengan penyerahan suatu piagam dalam mana dimuat uraian singkat tentang yang menyebabkan pemberian anugerah tersebut.
(3)
Kepada pemilik Bintang Jasa dapat pula diberikan hadiah.
(4)
Pelaksanaan penyerahan Bintang Jasa dilakukan oleh Presiden atau atas nama Presiden oleh seorang Menteri atau penjabat lain yang ditunjukoleh Presiden.
Penjelasan Pasal:
(1) Hal ini mengingat ketentuan yang didapati dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan.
(2) Untuk memungkinkan, bahwa Tanda Kehormatan itu tepat pada waktunya dapat diberikan hingga tidak akan mengurangi nilai dan harganya secara psykhologis.
(3) Kemungkinan ini diberikan bilamana dianggap perlu mengingat keadaan penghidupan dari pada orang yang menerima penghargaan.
BAB V
DITUNJUK OLEH PRESIDEN
Pasal 5
Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan tentang tata-cara pengusulan, pemberian dan penyerahan anugerah Bintang Jasa.
Penjelasan Pasal:
Ini dianggap perlu untuk mendapat keseragaman dalam soal-soal yang dimaksud.
BAB VI
DITUNJUK OLEH PRESIDEN
Pasal 6
Hak atas Bintang Jasa dicabut, apabila yang menerima :
a.
tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) atau syarat-syarat dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) b Undang-undang No.4 Drt tahun 1959;
b.
dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun;
c.
hukuman karena sesuatu kejahatan terhadap keselamatan negara;
d.
masuk organisasi yang terlarang;
e.
memberontak atau menyeleweng terhadap Republik Indonesia;
f.
masuk dinas Angkatan Perang atau Polisi dari sesuatu negara asing tanpa mendapat idzin dari Pemerintah Indonesia.
Penjelasan Pasal:
Sudah cukup jelas. Pencabutan dilakukan untuk menjaga nilai Tanda Kehormatan yang dimaksud.
BAB VII
DITUNJUK OLEH PRESIDEN
Pasal 7
Segala sesuatu mengenai Bintang Jasa yang belum diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Tidak memerlukan penjelasan. V:
BAB VIII
DITUNJUK OLEH PRESIDEN
Pasal 8
Undang-undang ini dapat disebut"Undang-undang Bintang Jasa" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Tidak memerlukan penjelasan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1963.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1963.
Sekretaris Negara
ttd
MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963NOMOR 78
Penjelasan Umum
Disamping adanya Bintang Republik Indonesia dan Bintang Maha Putra untuk menghormati jasa-jasa yang secara luar biasa diberikan kepada Negara dan Bangsa. Bintang-bintang Militer untuk menghargai jasa-jasa kemiliteran pada waktu-waktu atau terhadap peristiwa-peristiwa tertentu dan Bintang Bhayangkara untuk menghormati jasa-jasa orang yang diberikan dibidang penyelenggaraan dan penjagaan ketertiban umum dan keamanan maka masih dirasakan perlu untuk mengeluarkan Bintang Jasa, sebagai penghargaan dari pada jasa-jasa besar yang diberikan dalam suatu bidang atau peristiwa atau hal tertentu.
Menghargai jasa-jasa tersebut dengan Bintang Jasa dirasakan lebih tepat dari pada dengan Bintang lain seperti, tersebut diatas misalnya dengan Bintang Maha Putra, karena besar dan luasnya jasa-jasa itu belum dirasakan sebesar dan seluas seperti apa yang menjadi syarat-syarat khusus untuk mendapatkan Bintang Maha Putra.
Pemberian bintang Jasa selanjutnya dirasakan sebagai pendorong tidak saja bagi yang bersangkutan untuk lebih lagi melimpahkan kesungguhan dalam menyumbangkan jasa baktinya kepada Negara dan Bangsanya, tetapi pula bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk memberi jasa-jasa dan baktinya kepada Negara dan Bangsa Indonesia dengan mengambil orang yang memeriksa Bintang Jasa sebagai tauladan yang baik.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
03 Sep 2026
AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
