:Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
2. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.
3. UU ini mengatur tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kabupaten Indragiri Hulu terdiri atas 14 (empat belas) kecamatan. Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Kecamatan Rengat.
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1965
TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDERAGIRI HILIR DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa berhubung dengan perkembangan ketetanegaraan pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956, Lembaran-Negara tahun 1956 No. 25, perlu ditinjau kembali;
b.
bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan serta persiapan-persiapan yang telah jauh, sebagian dari wilayah Daerah Tingkat II Inderagiri yang meliputi wilayah kecamatan Tempuling, Tembilahan, Kateman, Gunung Anak Serka, Mandah, Kuala Inderagiri, Enok dan reteh perlu dipisahkan untuk dijadikan Daerah Tingkat II yang baru yaitu Daerah Tingkat II Inderagiri Hilin yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (1), 18, 20 dan 21 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2.
Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6)seperti itu telah diubah dan ditambah;
3.
Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan)(Lembaran-Negara tahun 1959No.129)dan Penetapan PresidenNo.5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1960 No.6);
4.
Undang-undangNo. 12 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 25);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDERAGIRI HILIR DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTNOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA TENGAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1)
Membentuk Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir yang meliputi wilayah kecamatan:
1.
Tempuling,
2.
Tembilahan,
3.
Kateman,
4.
Gunung Anak Serka,
5.
Mandah,
6.
Kuala Inderagiri,
7.
Enok dan
8.
Reteh, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Inderagiri, dimaksud dalam Undang-undangNo.12 Tahun 1956.
(2)
Daerah Tingkat II Inderagiri dimaksud dalam Undang- undang No. 12 tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu, setelah sebagian wilayahnya dipisahkan dimaksud pada ayat (1), sehingga wilayahnya meliputi wilayah kecamatan:
1.
Rengat,
2.
Siberida,
3.
Pasir penyu,
4.
Paranap
5.
Kuantan Tengah,
6.
KuantanMudik,
7.
Kuantan Hilir,
8.
Cerenti, dan
9.
Singingi.
Pasal 2
(1)
Pemerintah Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu berkedudukan di Rengat.
(2)
Pemerintah Daerah Tingkat I Inderagiri Hilir berkedudukan di Tembilahan.
Pasal 3
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957,pasal 7 ayat (1), Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6,junctis MenetapkanPresiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu dan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir masing-masing terdiri atas 20 orang anggota.
Penjelasan Pasal:
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan hasil sensus penduduk yang baru lalu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II akan berjumlah 15 untuk Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu dan 20 untuk Daerah Tingkat I Inderagiri Hilir. Mengingat bahwa Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir sampai saat perubahan wilayah telah memiliki 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, maka wajarlah bahwa dalam kelanjutan jumlah anggota itu tidak dikurangi. Pasal 4, 5dan 6 Cukup jelas.
Pasal 4
Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1, berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 12 tahun 1956, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
BAB II
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5
Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-perundangan Negara atau Daerah yang berlaku bagi Daerah Tingkat II Inderagiri, mutatis-mutandis berlaku bagi Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir sampai pada saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.
Pasal 6
Kepala Daerah Tingkat II inderagiri pada saat Undang-undang ini berlaku tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat I Inderagiri Hulu.
Pasal 7
(1)
Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Inderagiri, tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu, dengan ketentuan bahwa:
a.
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu yang bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir, berhenti sebagai anggota.
b.
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan); Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6 atas usul Kepala Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Riau.
(2)
Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1) huruf a dan b diisi menurut ketentuan yang berlaku.
(3)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh Kepala Daerah Tingkat I Riau diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat I Inderagiri Hilir, yang wilayahnya mencakup tempat tinggal pokok anggota yang bersangkutan, kecuali, apabila ia tidak memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf b.
Penjelasan Pasal:
Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong termaktub pada pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden No. 5 tahun 1960(disempurnakan). Makna Pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menepati ketentuan tersebut. Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan seperti dimaksud pada angka5 penjelasan umum, harus diberhentikan. Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan.
Pasal 8
Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk penguasa yang dimaksud pada Pasal 75, ayat (5), Undang-undang No.1 tahun 1957.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
(1)
Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Inderagiri tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu, dengan ketentuan bahwa:
a.
anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Inderagiri, yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena mengingat kepentingan wilayah yang kini telah diliputi oleh Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir, atas usul Kepala Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu, diberhentikan sebagai anggota,
b.
anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Inderagiri, yang tidak memenuhi syarat dimaksud dalam pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), serta syarat sebagaimana berlaku bagi keanggotaan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada pasal 7, atas usul Kepala Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong yang bersangkutan, diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Riau.
(2)
Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1) huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.
(3)
Anggota Badan Pemerintah Harian dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh Kepala Daerah Tingkat I Riau diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian dari Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir, kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf b.
Penjelasan Pasal:
Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, berlaku pada bagi anggota Badan Pemerintah Harian. Selain persyaratan keanggotaan Badan Pemerintah Harian berdasarkan pasal 10 MenetapkanPresiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) juncto pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1960, dalam Undang-undang ini diperlukan pula persyaratan perjuangan sebagaimana berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
Pasal 10
(1)
Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbal-balik, Kepala Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu menyerahkan kepada Kepala Daerah Tingkat I Inderagiri Hilir:
a.
pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir sebagai tenaga pangkal pada saat pelaksanaan pembentukan,
b.
tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang menjadi hak-milik atau dikuasai oleh Daerah Tingkat I Inderagiri, apabila barang-barang itu terdapat, terletak atau berfungsi dalam Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir,
c.
alat pengangkutan di laut atau di sungai dan perlengkapannya;
d.
alat pengangkutan di darat,
e.
surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan rutine yang telah tersedia,
f.
perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan dan barang bergerak lainnya.
(2)
Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya dilakukan dengan perantaraan penjabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Tingkat I Riau.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 11
(1)
Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir, dalam jangka waktu tiga tahun diusahakan pembiayaannya.
(2)
Penyediaan pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 12
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 13
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 1965.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 1965.
Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.
LEMBARANNEGARATAHUN1965NOMOR49
[HALAMAN 9]
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Penjelasan Umum
1.
Undang-undang ini mengubah Daerah Tingkat II Inderagiri dengan memisahkan Bagianwilayahnya, yang meliputi 8(delapan) kecamatan. Wilayah yang dipisahkan itu dibentuk menjadi Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir, sebagai badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dengan keuangan sendiri.
2.
Untuk Daerah Tingkat I Inderagiri yang sebagian wilayahnya telah dipisahkan itu dipakai nama Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu.
3.
Pada penetapan wilayah itu Daerah Tingkat Inderagiri Hilir diikuti batat-batas wilayah kecamatan dalam lingkungan wilayah Daerah Tingkat II Inderagiri. 4.
Sebagai ibukota Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir ditetapkan di Tembilahan, bekas ibukota"Kewedanaan Tembilahan".
5.
Jalan pikiran yang diuraikan diatas menjadi dasar pula dalam menetapkan kedudukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong. Kepala Daerah dan para anggota Badan Pemerintah Harian i.c. Inderagiri Hulu. Dalam pada itu dengan sendirinya untuk mengadakan penyegaran, maka pejabat-pejabat Pemerintah Daerah yang tidak sesuai atau tidak dapat lagi mengikuti jalannya Revolusi, seperti bekas anggota partai/organisasi terlarang, Revolusi, seperti kontra revolusi, yang tidak dapat membuktikan kesetiaannya terhadap Panca Sila sebagai falsafah Negara, tidak turut serta aktif melaksanakan Manipol-Usdek, perlu diberhentikan untuk diganti dengan tenaga-tenaga baru yang progresif revolusioner, serta mewakili golongan/aliran yang hidup dalam daerah.
6.
Untuk Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan sendirinya perlu dibentuk alat-perlengkapan Darurat yang baru. Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut prosedure yang biasa. Menteri Dalam Negeri menunjuk seorang Penguasa, seperti dimaksud pada pasal 8, yang menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.
7.
Penyusunan Peraturan ini dilakukan dengan berpegang pada Undang-undang No. 12 tahun 1956, seraya mengubah itu seperlunya, agar perwujudan dua Daerah Tingkat II dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dalam bentuk dan isinya. Penyeragaman isi rumah tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri.
8.
Hal yang memerlukan perhatian pula ialah pengusahaan pembiayaan untuk perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat II yang baru dibentuk Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun pertama Pemerintah Pusat dapat membantu mendorong Pemerintah Daerah menyediakan biaya-biayanya. 9.
Keperluan perlengkapan pertama itu tidak saja meliputi organisasi Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir, melainkan juga tiap organisasi dinas/jawatan vertikal, yang sebagai akibat pembentukan ini dipecah menjadi dua organisasi yang harus dibangun secara memadai.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
