Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1971

Sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ketiga di mana rencana tahunan Pembangunan Lima Tahun I 1969/1970 - 1973/1974 mendapatkan manifestasinya dalam Anggaran Pembangunan yang sejauh mungkin disusun berdasarkan prinsip planning, programming dan budgeting, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972 tetap mengikuti skala prioritas Nasional seperti yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966. Sejalan dengan itu, maka bidang pertanian, khususnya sektor produksi pangan dan ekspor, tetap merupakan titik sentral kegiatan pembangunan. Dalam pada itu, secara simultan diusahakan pula pembangunan daripada kegiatan-kegiatan yang menunjang bidang pertanian tersebut sehingga dapatlah diharapkan bahwa proses pembangunan akan berkembang dengan lebih cepat.
Sebagaimana diketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana kerja Pemerintah yang dinyatakan dalam angka-angka. Oleh sebab itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972 yang tetap berpegang pada kebijaksanaan anggaran berimbang yang fleksibel dan dinamis, mengambil sikap untuk mendahulukan pemeliharaan sambil merampungkan apa yang telah diusahakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun-tahun anggaran sebelumnya, di samping menyediakan dana bagi bantuan proyek dan pembangunan-pembangunan baru yang merupakan landasan bagi kelanjutan pembangunan dalam rangka pembangunan Lima Tahun I.
Dalam hubungan ini, maka dana-dana yang telah disediakan untuk dimanfaatkan oleh kegiatan-kegiatan di atas, seyogyanya terus diusahakan agar dapat dipergunakan sesuai rencana dan dalam batas-batas daya absorbsi aparatur Negara.
Sejalan dengan kebijaksanaan di atas, yang pada dasarnya. mengharuskan adanya kelangsungan kegiatan pembangunan sambil senantiasa berpegang pada tata kerja yang telah ditetapkan, maka sisa kredit anggaran proyek-proyek pada anggaran pembangunan dan saldo-anggaran-lebih tahun 1970/1971 perlu ditambahkan pada anggaran tahun 1971/1972.
Hal yang sama dilakukan pula terhadap sisa kredit yang sesuai dengan prinsip planning, programming dan budgeting yang diharapkan akan diatur selanjutnya di dalam Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara yang akan datang.
Sementara itu, pembiayaan yang bertujuan untuk mengurangi tekanan pengangguran serta mendorong kegiatan yang membuka kesempatan kerja sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi terus pula disediakan, antara lain melalui bantuan kepada desa dan kabupaten serta pembiayaan melalui perbankan.
Dalam pada itu dimasukkannya pengeluaran pengganti ADO ke dalam anggaran pembangunan telah mempertegas fungsi dari bantuan tersebut bagi pembangunan daerah, sehingga terjadilah suatu mata rantai bantuan pembangunan yang diberikan kepada daerah, yakni dari desa, kabupaten hingga propinsi. Dengan penempatan pengeluaran pengganti ADO ke dalam anggaran pembangunan, maka secara riil terjadi kenaikan dalam tabungan Pemerintah sehingga berjumlah Rp. 72,617 milyar.
Dengan semakin jelasnya prioritas dan arah di dalam bidang pengeluaran, baik di dalam anggaran rutin maupun anggaran pembangunan, dan juga semakin dirasakannya kebutuhan pembiayaan yang bertambah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut, maka masalah peningkatan penerimaan dalam negeri menjadi masalah Nasional. Dengan terus mengusahakan peningkatan penerimaan negara untuk menutup pengeluaran sesuai kebutuhan di atas serta penghematan yang dilakukan pada anggaran rutin untuk memungkinkan terkumpulnya tabungan Pemerintah sebagai penjelmaan daripada tekad untuk membiayai pembangunan dengan dana-dana dalam negeri sendiri, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972 disusun berdasarkan asumsi-asumsi umum sebagai berikut:
a. Dipertahankannya kestabilan moneter yang telah tercapai dalam tahun anggaran 1970/1971 serta terselenggaranya perkembangan harga ke arah yang lebih mantap lagi dengan selalu diusahakan dalam jangkauan daya beli masyarakat.
b. Dapat ditingkatkannya penerimaan Negara meskipun diberikan fasilitas-fasilitas dan perangsang-perangsang fiskal kepada industri-industri baik industri yang telah ada maupun industri baru dalam rangka penanaman modal.
c. Target penerimaan Negara yang ditetapkan dari sektor perdagangan internasional dapat dipertahankan, meskipun adanya penyesuaian dalam kebijaksanaan di sektor tersebut.
d. Tidak terjadinya perubahan yang menyolok dalam situasi internasional yang dapat membawa pengaruh negatif dalam hubungan ekonomi internasional Republik Indonesia.
Agar biaya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kemantapan dan perkembangan ekonomi, maka tanpa meninggalkan dasar pertanggungan jawab menurut ketentuan perbendaharaan yang berlaku, penggeseran antar mata anggaran, pasal dan pos dari sesuatu bagian anggaran dapat dilakukan. Untuk pergeseran mata anggaran harus dimintakan persetujuan Presiden sedangkan pergeseran antar pos adalah materi Undang-undang.
Dalam pada itu apabila penerimaan negara meningkat sedemikian rupa sehingga terdapat kelebihan dalam target tabungan Pemerintah maka kelebihan tersebut hendaknya disalurkan kepada pembiayaan yang dapat menunjang pembangunan sesuai skala prioritas Rencana Pembangunan Lima Tahun I.
Supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berfungsi sebagai alat pelaksana program Pemerintah dan penggerak kegiatan ekonomi dalam masyarakat, kiranya dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
a. Pelaksanaan sistim Planning-Programming-Budgeting perlu lebih ditingkatkan. Dalam rangka ini perlu dipersiapkan pula diperlukannya sistim tersebut untuk anggaran rutin, khususnya dalam bidang belanja barang.
b. Adanya single management di dalam pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
c. Disiplin di dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
d. Peningkatan daya-guna di dalam Aparatur Negara yang menyangkut segi-segi strukturil, proseduril dan personil.
e. Perbaikan dalam administrasi Keuangan Negara termasuk pembentukan pusat pembukuan Keuangan Negara.
f. Prosedur pembelian agar lebih diperbaiki dengan memperhatikan sistim tender serta standardisasi materiil dan standardisasi harga.
Dalam pada itu untuk memungkinkan pelaporan yang lebih sempurna bagi kepentingan pelaksanaan tugas legislatif, maka guna memperoleh data dan angka-angka yang lebih tepat diperlukan waktu yang cukup untuk penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, kebijaksanaan perkreditan dan perkembangan lalu lintas pembayaran luar negeri. Oleh sebab itu mulai tahun anggaran 1971/1972 ini, laporan dimaksud dilakukan pada pertengahan tahun anggaran yang bersangkutan.