Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Di samping itu tenaga listrik mempunyai kedudukan yang penting dalam pembangunan nasional pada umumnya dan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi pada khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat arti penting dan jangkauan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud di atas, maka penyediaan tenaga listrik dikuasai Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara melalui pemberian Kuasa Usaha. Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik yang cukup dalam jumlah, mutu, dan keandalannya dengan harga yang terjangkau masyarakat merupakan masalah utama yang perlu diperhatikan seiring dengan upaya pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber energi bagi penyediaan tenaga listrik dengan tetap memperhatikan keamanan, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup. Badan usaha milik negara yang melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dibentuk untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu, menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah, melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah, dan menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang mengahalanginya. Kewenangan tersebut diberikan demi untuk kepentingan umum dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik itu sendiri. Namun demikian, karena tujuan pembangunan ketenagalistrikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka dalam Undang-undang ini juga ditegaskan hak-hak rakyat dan kewajiban Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum terhadap rakyat. Di samping itu, apabila badan usaha lain baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum dan perorangan yang mendapatkan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik mempunyai kelebihan tenaga listrik, maka kelebihan tenaga listriknya dapat dijual untuk kepentingan umum. Untuk itu badan usaha lain tersebut harus mengajukan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum terlebih dahulu kepada Pemerintah. Hak-hak rakyat sebagaimana dimaksud di atas, antara lain untuk mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil atas tanah atau kerusakan bangunan dalam rangka pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik. Di samping itu rakyat berhak pula mendapatkan pelayanan yang wajar untuk memperoleh tenaga listrik, dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.
Karena tujuan pembangunan ketenagalistrikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka harga jual tenaga listrik diatur oleh Pemerintah agar dapat terjangkau oleh rakyat dalam bentuk harga yang wajar. Dalam Undang-undang ini, selain diatur hak dan kewajiban Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan serta masyarakat yang menggunakan tenaga listrik, juga diatur sanksi yang cukup berat terhadap tindak pidana yang menyangkut ketenagalistrikan, mengingat sifat bahaya dari tenaga listrik dan akibat yang ditimbulkannya. Mengenai kelalaian yang mengakibatkan matinya orang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, sedang ketentuan mengenai kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan dan yang menyebabkan lukanya seseorang disebabkan karena tenaga listrik atau karena penyalahgunaan tenaga listrik sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan penggantian kerugian sebagai akibat dari hal tersebut di atas disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku. Di samping itu pembinaan dan pengawasan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dan dalam Undang-undang ini mendapat perhatian, dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan pedomannya serta melakukan pengendalian, bimbingan, dan penyuluhan. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai pengganti Ordonansi tanggal 13 September 1890 tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di Indonesia ("Bepalingen omtrent den aanleg en het gebruik van geleidingen voor electrische verlichting en het overbrengen van kracht door middel van electriciteit in Nederlandsch Indie") yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1890 Nomor 190 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 8 Pebruari 1934 yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63, yang selama ini digunakan sebagai pedoman pengaturan di bidang ketenagalistrikan, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sekaligus dalam rangka pembinaan hukum nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.