Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1997

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:11
Tahun
:1997
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:29 April 1997
Tanggal Pengundangan
:29 April 1997
Tanggal Berlaku
:01 April 1996
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1997/ No. 27, TLN NO. 3677, LL SETNEG : 10 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/45935/uu-no-11-tahun-1997
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN
Sub Subsektor
:
Penyusunan & Penetapan APBN Pelaksanaan & Pelaporan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1996

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1997
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 dengan Undang-undang;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran negara Tahun 1968 Nomor 53, tambahan Lembaran negara Nomor 2860);
3.
ndang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624); DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1996/1997
Pasal 1
1.
Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.223.878.200.000,00 (lima triliun dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
2.
Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
a.
Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan Rp 6.589.348.000.000,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
b.
Penerimaan Pembangunan berkurang dengan Rp 1.365.469.800.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
Penjelasan Pasal:
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a dan b Cukup jelas
Pasal 2
(1)
Tambahan Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a.
Penerimaan perpajakan berkurang dengan Rp 153.969.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
Penjelasan: (dalam rupiah) PENERIMAAN PERPAJAKAN berkurang dengan 153.969.000.000,00 0110 Pajak Penghasilan (PPh) bertambah dengan 1.788.138.000.000,00 0120 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berkurang dengan 1.395.220.000.000,00 0140 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bertambah dengan 2.732.000.000,00 0210 Penerimaan bea masuk berkurang dengan 643.436.000.000,00 0220 Penerimaan cukai bertambah dengan 183.734.000.000,00 0230 Penerimaan pajak ekspor/ pungutan ekspor berkurang dengan 90.136.000.000,00 0240 Bea meterai bertambah dengan 211.000.000,00 0250 Bea lelang bertambah dengan 8.000.000,00
b.
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp. 4.924.194.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
Penjelasan: PENERIMAAN DARI SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM bertambah dengan 4.924.194.000.000,00 0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam bertambah dengan 5.751.994.000.000,00 0320 Penerimaan Laba Bersih Minyak (LBM) berkurang dengan 827.800.000.000,00
c.
Penerimaan negara bukan pajak bertambah dengan Rp. 1.819.123.000.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar seratus dua puluh tiga juta rupiah).
Penjelasan: PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK bertambah dengan 1.819.123.000.000,00 0410 Penerimaan pendidikan bertambah dengan 11.026.000.000,00 0411 Uang pendidikan bertambah dengan 4.355.000.000,00 0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan bertambah dengan 5.411.000.000,00 0413 Uang ujian untuk menjalankan praktek bertambah dengan 10.000.000,00 0419 Penerimaan pendidilan lainnya bertambah dengan 1.250.000.000,00 0480 Penerimaan pendidikan swadana bertambah dengan 765.100.000,00 0481 Penerimaan pendidikan swadana bertambah dengan 765.100.000,00 0510 Penjualan hasil produksi, sitaan bertambah dengan 10.575.200.000,00 0511 Penjualan hasil pertanian, bertambah dengan 286.800.000,00 0512 Penjualan hasil peternakan bertambah dengan 84.800.000,00 0513 Penjualan hasil perikanan bertambah dengan 16.200.000,00 0514 Penjualan hasil sitaan bertambah dengan 1.355.500.000,00 0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan bertambah dengan 2.979.800.000,00 0519 Penjualan lainnya bertambah dengan 5.852.100.000,00 0520 Penjualan aset tetap bertambah dengan 8.499.000.000,00 0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah bertambah dengan 6.484.500.000,00 0522 Penjualan kendaraan bermotor bertambah dengan 162.600.000,00 0523 Penjualan sewa beli bertambah dengan 1.500.000.000,00 0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan bertambah dengan 351.900.000,00 0530 Penerimaan sewa bertambah dengan 2.508.500.000,00 0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri bertambah dengan 651.300.000,00 0532 Sewa gedung, bangunan, gudang bertambah dengan 901.100.000,00 0533 Sewa benda-benda bergerak bertambah dengan 456.100.000,00 0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya bertambah dengan 500.000.000,00 0540 Penerimaan jasa I bertambah dengan 167.949.300.000,00 0541 Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya bertambah dengan 5.872.500.000,00 0542 Penerimaan tempat hiburan, taman, museum bertambah dengan 502.400.000,00 0543 Penerimaan surat keterangan, Visa, Paspor dan SIM, STNK, BPKB bertambah dengan 6.100.000.000,00 0544 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah bertambah dengan 73.000.000.000,00 0545 Penerimaan hak dan perijinan bertambah dengan 81.469.200.000,00 0546 Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan bertambah dengan 83.100.000,00 0547 Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan bertambah dengan 5.700.000,00 0548 Penerimaan jasa kantor urusan agama bertambah dengan 558.000.000,00 0549 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan bertambah dengan 358.400.000,00 0550 Penerimaan jasa II bertambah dengan 124.539.700.000,00 0551 Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bertambah dengan 1.451.700.000,00 0552 Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda bertambah dengan 53.999.500.000,00 0553 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin bertambah dengan 825.000.000,00 0554 Penerimaan jasa kantor catatan sipil bertambah dengan 7.067.500.000,00 0555 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa bertambah dengan 500.000.000,00 0556 Penerimaan uang pewarganegaraan bertambah dengan 1.425.000.000,00 0559 Penerimaan jasa lainnya bertambah dengan 59.271.000.000,00 0560 Penerimaan rutin dari luar negeri bertambah dengan 23.200.000.000,00 0569 Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri bertambah dengan 23.200.000.000,00 0580 Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana bertambah dengan 533.617.600.000,00 0581 Penerimaan penjualan swadana bertambah dengan 120.100.000,00 0582 Penerimaan sewa swadana bertambah dengan 12.600.000,00 0583 Penerimaan jasa swadana bertambah dengan 533.484.900.000,00 0610 Penerimaan kejaksaaan dan peradilan bertambah dengan 12.636.000.000,00 0611 Legalisasi tanda tangan bertambah dengan 2.000.000,00 0612 Pengesahan surat di bawah tangan bertambah dengan 1.000.000,00 0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan bertambah dengan 2.000.000,00 0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya bertambah dengan 9.754.000.000,00 0615 Ongkos perkara bertambah dengan 83.000.000,00 0619 penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya bertambah dengan 2.794.000.000,00 0710 Penerimaan dari investasi bertambah dengan 400.000.000.000,00 0713 Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman) bertambah dengan 400.000.000.000,00 0810 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan bertambah dengan 21.871.200.000,00 0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan 3.606.200.000,00 0812 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan 1.000.000.000,00 0813 Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan 9.000.000.000,00 0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan 8.248.000.000,00 0816 Pembetulan pembukuan PPN, Pph tahun anggaran berjalan bertambah dengan 15.000.000,00 0817 Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi bea masuk bertambah dengan 2.000.000,00 0820 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu bertambah dengan 16.242.000.000,00 0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan 4.856.800.000,00 0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan 2.610.000.000,00 0823 Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan 2.650.000.000,00 0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan 1.609.600.000,00 0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan 4.502.600.000,00 0826 Pembetulan pembukuan PPN, PPh tahun anggaran yang lalu bertambah dengan 13.000.000,00 0880 Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan 1.500.000.000,00 0881 Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan 1.500.000.000,00 0890 Penerimaan lain-lain bertambah dengan 484.193.400.000,00 0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji bertambah dengan 458.500.000,00 0892 Penerimaan denda keterlambatan, penyelesaian pekerjaan bertambah dengan 4.083.500.000,00 0893 Penerimaan kembali ganti rugi bertambah dengan 3.156.400.000,00 0899 Penerimaan anggaran lainnya bertambah dengan 476.495.000.000,00
(2)
Berkurangnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:
Penjelasan: Cukup jelas
a.
Bantuan program sebesar nihil;
b.
Bantuan proyek berkurang dengan Rp 1.365.469.800.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
Pasal 3
(1)
Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.405.907.200.000,00 (empat triliun empat ratus lima miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
Penjelasan: Cukup jelas
(2)
Tambahan Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
Penjelasan: Cukup jelas
a.
Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 5.454.259.000.000,00 (lima triliun empat ratus lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
b.
Pengeluaran Pembangunan berkurang dengan Rp 1.048.351.800.000,00 (satu triliun empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
(3)
Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari:
Penjelasan: Cukup jelas
a.
Pengeluaran Pembangunan Rupiah bertambah dengan Rp 317.118.000.000,00 (tiga ratus belas miliar seratus delapan belas juta rupiah);
b.
Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor berkurang dengan Rp 1.365.469.800.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
Pasal 4
(1)
Tambahan Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari: (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan 1.626.000.000,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan 549.904.000.000,00 03 SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan 2.295.000.000,00 04 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan 4.542.144.000.000,00 05 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAB GEOFISIKA bertambah dengan 831.000.000,00 06 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan 18.397.000.000,00 07 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan 9.954.000.000,00 08 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan 171.421.000.000,00 09 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan 1.817.000.000,00 10 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan 232.799.000.000,00 11 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan 4.653.000.000,00 12 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan 225.000.000,00 13 SEKTOR AGAMA bertambah dengan 30.272.000.000,00 14 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan 6.830.000.000,00 15 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 1.365.000.000,00 16 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan 228.921.000.000,00 17 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan 2.763.000.000,00 18 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan 40.572.000.000,00
Penjelasan: Cukup jelas
(2)
Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
Penjelasan: (dalam rupiah) PENGELUARAN RUTIN bertambah dengan 5.454.259.000.000,00 01 SEKTOR INDUSTRI 1.626.000.000,00 01.1 Subsektor Industri bertambah dengan 1.626.000.000,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan 549.904.000.000,00 02.1 Subsektor Pertanian 471.000.000,00 02.2 Subsektor Kehutanan 549.433.000.000,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan 2.295.000.000,00 04.1 Subsektor Tenaga Kerja bertambah dengan 2.295.000.000,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI bertambah dengan 4.542.144.000.000,00 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri berkurang dengan 1.264.000.000,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan 4.331.000.000,00 05.4 Subsektor Keuangan bertambah dengan 4.547.739.000.000,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan 831.000.000,00 06.1 Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan 400.000.000,00 06.3 Subsektor Transportasi Darat bertambah dengan 1.231.000.000,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan 18.397.000.000,00 07.1 Subsektor Pertambangan bertambah dengan 18.397.000.000,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan 9.954.000.000,00 08.1 Subsektor Pariwisata berkurang dengan 2.046.000.000,00 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan 7.908.000.000,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan 171.421.000.000,00 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah berkurang dengan 171.421.000.000,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan 1.817.000.000,00 10.2 Subsektor Tata Ruang berkurang dengan 1.817.000.000,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan 232.799.000.000,00 11.1 Subsektor Pendidikan bertambah dengan 227.698.000.000,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan bertambah dengan 5.070.000.000,00 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertambah dengan 31.000.000,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan 4.653.000.000,00 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan 1.300.000.000,00 13.2 Subsektor Kesehatan berkurang dengan 3.353.000.000,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan 225.000.000,00 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan 225.000.000,00 15 SEKTOR AGAMA bertambah dengan 30.272.000.000,00 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama bertambah dengan 10.343.000.000,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama bertambah dengan 19.929.000.000,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan 6.830.000.000,00 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan dasar berkurang dengan 6.908.000.000,00 16.3 Subsektor kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan teknologi berkurang dengan 105.000.000,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan 376.000.000,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik bertambah dengan 559.000.000,00 17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 1.365.000.000,00 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan 1.365.000.000,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan 228.921.000.000,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan 226.394.000.000,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan bertambah dengan 2.527.000.000,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan 2.763.000.000,00 19.1 Subsektor Politik bertambah dengan 2.763.000.000,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan 40.572.000.000,00 20.2 Subsektor ABRI bertambah dengan 40.572.000.000,00
(3)
Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari : (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan 210.782.500.000,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan 146.092.500.000,00 03 SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan 61.391.900.000,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan 9.616.000.000,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan 522.905.700.000,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAB GEOFISIKA berkurang dengan 395.831.500.000,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan 49.904.000.000,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan 4.735.900.000,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan 284.682.800.000,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan 16.119.500.000,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan 233.942.500.000,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan 13.896.200.000,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan 60.605.800.000,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan 117.776.000.000,00 15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan 8.896.000.000,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan 40.339.000.000,00 17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 18.040.000.000,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan 36.213.500.000,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan 7.536.700.000,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan 227.499.000.000,00
Penjelasan: Cukup jelas
(4)
Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalampenjelasan ayat ini.
Penjelasan: (dalam rupiah) PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH bertambah dengan 317.118.000.000,00 01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan 210.782.500.000,00 01.1 Subsektor Industri bertambah dengan 210.782.500.000,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan 146.092.500.000,00 02.1 Subsektor Pertanian bertambah dengan 146.674.000.000,00 02.2 Subsektor Kehutanan berkurang dengan 581.500.000,00 03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan 61.391.900.000,00 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air berkurang dengan 18.658.900.000,00 03.2 Subsektor Irigasi berkurang dengan 42.733.000.000,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan 9.616.000.000,00 04.1 Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan 9.616.000.000,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI bertambah dengan 522.905.700.000,00 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri bertambah dengan 5.696.700.000,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan 2.809.000.000,00 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional bertambah dengan 494.522.500.000,00 05.4 Subsektor Keuangan bertambah dengan 3.328.600.000,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil bertambah dengan 22.166.900.000,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan 395.831.500.000,00 06.1 Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan 354.475.500.000,00 06.2 Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan 17.063.900.000,00 06.3 Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan 12.417.800.000,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan 10.915.900.000,00 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan 958.400.000,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan 49.904.000.000,00 07.1 Subsektor Pertambangan berkurang dengan 2.252.500.000,00 07.2 Subsektor Energi berkurang dengan 47.651.500.000,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan 4.735.900.000,00 08.1 Subsektor Pariwisata berkurang dengan 2.590.000.000,00 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan 2.145.900.000,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan 284.682.800.000,00 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah bertambah dengan 290.738.800.000,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan berkurang dengan 6.056.000.000,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan 16.119.500.000,00 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan 11.984.700.000,00 10.2 Subsektor Tata Ruang berkurang dengan 4.134.800.000,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan 232.942.500.000,00 11.1 Subsektor Pendidikan berkurang dengan 221.548.000.000,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan 6.702.600.000,00 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan 3.432.300.000,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olahraga berkurang dengan 2.259.600.000,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan 13.896.200.000,00 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan 13.896.200.000,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan 60.605.800.000,00 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan 4.542.300.000,00 13.2 Subsektor Kesehatan berkurang dengan 52.181.400.000,00 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja berkurang dengan 3.882.100.000,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan 117.776.000.000,00 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan 116.548.800.000,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan 1.227.200.000,00 15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan 8.896.000.000,00 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama berkurang dengan 1.202.500.000,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan 7.693.500.000,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan 40.339.000.000,00 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan 9.074.200.000,00 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan dasar berkurang dengan 4.646.200.000,00 16.3 Subsektor kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan 15.297.000.000,00 16.4 Subsektor Kelautan berkurang dengan 3.502.500.000,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan 1.596.000.000,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan 6.223.100.000,00 17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 18.040.000.000,00 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan 750.800.000,00 17.2 Subsektor Pembinaan Apartur Hukum berkurang dengan 2.117.200.000,00 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum berkurang dengan 15.172.000.000,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan 36.213.500.000,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara berkurang dengan 33.571.400.000,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan 2.642.100.000,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan 7.536.700.000,00 19.1 Subsektor Politik berkurang dengan 1.336.400.000,00 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri berkurang dengan 298.500.000,00 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan 5.901.800.000,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan 227.499.000.000,00 20.2 Subsektor ABRI bertambah dengan 227.499.000.000,00
(5)
berkurangnya Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari: (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan 210.782.500.000,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan 146.092.500.000,00 03 SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan 61.391.900.000,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan 9.616.000.000,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan 522.905.700.000,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAB GEOFISIKA berkurang dengan 395.831.500.000,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan 49.904.000.000,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan 4.735.900.000,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan 284.682.800.000,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan 16.119.500.000,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan 233.942.500.000,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan 13.896.200.000,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan 60.605.800.000,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan 117.776.000.000,00 15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan 8.896.000.000,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan 40.339.000.000,00 17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 18.040.000.000,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan 36.213.500.000,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan 7.536.700.000,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan 227.499.000.000,00 (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalampenjelasan ayat ini. (5) berkurangnya Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari: (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan 32.968.900.000,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN berkurang dengan 49.749.100.000,00 03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan 137.305.100.000,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan 2.952.600.000,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI berkurang dengan 22.134.000.000,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAB GEOFISIKA berkurang dengan 314.673.900.000,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan 147.905.100.000,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan 254.340.300.000,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan 31.670.000.000,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan 32.248.100.000,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan 100.474.000.000,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan 5.514.300.000,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan 30.146.100.000,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan 80.214.300.000,00 15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan 8.331.500.000,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan 21.898.800.000,00 17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 1.435.500.000,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan 17.109.700.000,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan 4.754.500.000,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan 69.644.000.000,00
Penjelasan: Cukup jelas
(6)
Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
Penjelasan: (dalam rupiah) PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG DIBIAYAI DENGAN BANTUAN PROYEK DAN KREDIT EKSPOR berkurang dengan 1.365.469.800.000,00 01 SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan 32.968.900.000,00 01.1 Subsektor Industri berkurang dengan 32.968.900.000,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN berkurang dengan 49.749.100.000,00 02.1 Subsektor Pertanian berkurang dengan 46.312.700.000,00 02.2 Subsektor Kehutanan berkurang dengan 3.436.400.000,00 03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan 137.305 100.000,00 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air berkurang dengan 63.966.200.000,00 03.2 Subsektor Irigasi berkurang dengan 73.338.900.000,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan 2.952.600.000,00 04.1 Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan 2.952.600.000,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI berkurang dengan 22.134.000.000,00 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri berkurang dengan 23.000.000,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan 1.788.000.000,00 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional berkurang dengan 3.664.000.000,00 05.4 Subsektor Keuangan berkurang dengan 12.970.000.000,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil berkurang dengan 3.689.000.000,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan 314.673.900.000,00 06.1 Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan 84.010.300.000,00 06.2 Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan 98.900.300.000,00 06.3 Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan 54.629.300.000,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan 75.258.000.000,00 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan 1.876.000.000,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan 147.905.100.000,00 07.1 Subsektor Pertambangan berkurang dengan 6.600.000.000,00 07.2 Subsektor Energi berkurang dengan 141.305.100.000,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan 254.340.300.000,00 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan 254.340.300.000,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan 31.670.000.000,00 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah berkurang dengan 26.333.500.000,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan berkurang dengan 5.336.500.000,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan 32.248.100.000,00 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan 25.350.200.000,00 10.2 Subsektor Tata Ruang berkurang dengan 6.897.900.000,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan 100.474.000.000,00 11.1 Subsektor Pendidikan berkurang dengan 95.371.800.000,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan 4.992.200.000,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olahraga berkurang dengan 110.000.000,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan 5.514.300.000,00 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan 5.514.300.000,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan 30.146.100.000,00 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan 10.499.000.000,00 13.2 Subsektor Kesehatan berkurang dengan 18.705.600.000,00 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja berkurang dengan 941.500.000,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan 80.214.300.000,00 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan 74.164.600.000,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan 6.049.700.000,00 15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan 8.331.500.000,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan 8.331.500.000,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan 21.898.800.000,00 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan 6.108.300.000,00 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan 3.554.100.000,00 16.3 Subsektor kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan 1.780.100.000,00 16.4 Subsektor Kelautan berkurang dengan 9.093.700.000,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan 954.200.000,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan 408.400.000,00 17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 1.435.500.000,00 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan 1.386.000.000,00 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum berkurang dengan 49.500.000,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan 17.109.700.000,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara berkurang dengan 16.983.400.000,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan 126.300.000,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan 4.754.500.000,00 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan 4.754.500.000,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN berkurang dengan 69.644.000.000,00 20.2 Subsektor ABRI berkurang dengan 69.644.000.000,00
BAB V
DICANTUMKAN DALAM PENJELASAN AYAT INI
Pasal 5
(1)
Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 yang pada akhir Tahun Anggaran 1996/1997 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1997/1998.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal daro pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34,
(2)
Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan sebesar Rp 817.971.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1997/1998 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pasal 6
Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Statsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1996.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 27
Penjelasan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperlukan beberapa perubahan.
Dalam Tahun Anggaran 1996/1997, realisasi pendapatan negara diperkirakan lebih tinggi daripada yang direncanakan. Lebih tingginya pendapatan negara tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri mengalami peningkatan yang cukup besar dari rencananya, terutama disebabkan oleh tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaranya, serta penerimaan di luar migas yang juga diperkirakan lebih tinggi dari rencananya.
Di sisi belanja negara, realisasi pengeluaran rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya pengeluaran rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya belanja barang, pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya dari yang dianggarkan sebelumnya. Semantara itu, realisasi pengeluaran pembangunan diperkirakan sedikit lebih rendah dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh lebih rendahnya pembiayaan pembangunan yang berasal dari bantuan proyek.
Dengan adanya perubahan tersebut, maka Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah sebesar Rp 5.223.878.200.000,00 (lima triliun dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.405.907.200.000,00 (empat triliun empat ratus lima miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian terdapat sisa anggaran lebih sebesar %p 817.971.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34,

Paper Terkait

PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DI PENGADILAN ANAK

armanila febri, Gusliana H.B., Davit Ramadhan
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 2014
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.25041/fiatjustisia.v8no1.287
Detail Sumber

Berita Terkait

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.