Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2006

Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2007 dilakukan dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang dimaksud, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2007 berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2007 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2007 antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. APBN Tahun Anggaran 2007 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2007. Di samping itu, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2007 juga diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu: (a) penanggulangan kemiskinan; (b) peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor; (c) revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan; (d) peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; (e) penegakkan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi; (f) penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik; (g) rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Nias (Sumatera Utara), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah, serta mitigasi dan penanggulangan bencana; (h) percepatan pembangunan infrastruktur; serta (i) pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.
Berbagai besaran APBN Tahun Anggaran 2007 sangat dipengaruhi oleh asumsi makro yang mendasarinya, yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga SBI 3 (tiga) bulan, harga minyak internasional, dan tingkat produksi (lifting) minyak Indonesia.
Dengan memperhatikan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, membaiknya pola dan kualitas pertumbuhan, meningkatnya peran investasi yang didukung oleh perbaikan infrastruktur, kebijakan perbaikan iklim investasi, dan perbaikan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2007 diperkirakan akan mencapai sekitar 6,3 (enam koma tiga) persen. Sementara itu, melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Stabilitas nilai tukar rupiah ini mempunyai peranan penting terhadap pencapaian sasaran inflasi tahun 2007, dan perkembangan suku bunga perbankan. Dalam tahun 2007, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, dan terjaminnya pasokan dan lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok, yang didukung oleh kebijakan penetapan harga oleh pemerintah (administered price), maka laju inflasi diperkirakan dapat ditekan pada level 6,5 (enam koma lima) persen. Sejalan dengan itu, rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai rata-rata 8,5 (delapan koma lima) persen pada tahun 2007. Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhan permintaan minyak dunia yang tetap kuat, terutama oleh industri Cina dan India, serta ketatnya spare capacity di negara-negara produsen minyak karena investasi
di sektor perminyakan yang relatif lambat, maka rata-rata harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dalam tahun 2007 diperkirakan akan berada pada kisaran US$63,0 (enam puluh tiga koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, sedangkan tingkat lifting minyak mentah diperkirakan sekitar 1,0 (satu koma nol) juta barel per hari.
Berdasarkan arah perkembangan kerangka ekonomi makro Indonesia tahun 2007 tersebut, maka kebijakan fiskal tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro namun tetap mendukung momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, tantangan pokok yang dihadapi kebijakan fiskal dalam tahun 2007 akan banyak berkaitan dengan upaya untuk terus menurunkan defisit APBN, dan mengurangi tingkat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam rangka mencapai kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), seraya mengupayakan stimulus fiskal dalam batas-batas yang dapat ditopang oleh sumber-sumber pembiayaan yang tersedia.
Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya strategi kebijakan fiskal tahun 2007 diarahkan pada dua langkah mendasar. Pertama, memadukan secara sinergi antara langkah-langkah konsolidasi fiskal untuk mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), dengan upaya menstimulasi perekonomian dengan kualitas pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penanggulangan kemiskinan. Kedua, dalam hal pengelolaan utang, mengupayakan penurunan beban utang, pembiayaan yang efisien, dan menjaga kredibilitas pasar modal. Hal ini akan diupayakan melalui pengendalian defisit anggaran tahun 2007 menjadi sekitar 1,1 (satu koma satu) persen. Defisit anggaran tersebut akan diupayakan melalui berbagai langkah pembaharuan (reformasi) perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja negara, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan anggaran.
Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara, maka kebijakan perpajakan dalam tahun 2007, selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Hal ini akan dilakukan antara lain melalui pemberian beberapa fasilitas perpajakan di bidang-bidang dan sektor-sektor tertentu dengan tetap menjaga iklim usaha yang kondusif, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar pengenaan pajak yang sehat dan kompetitif, agar tidak mengganggu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Berkaitan dengan itu, kebijakan perpajakan dalam tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai. Penerimaan perpajakan meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Bea Masuk, Pajak/Pungutan Ekspor, dan pajak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, kebijakan PNBP akan lebih dititikberatkan melalui peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada masing-masing Kementerian/Lembaga, antara lain melalui: (i) penyusunan peraturan perundang-undangan PNBP, serta evaluasi dan penyempurnaan tarif di bidang PNBP, dan (ii) melakukan verifikasi besaran PNBP dan penegakan hukum (law enforcement) di bidang PNBP. Di lain pihak, optimalisasi penerimaan hibah akan dilakukan antara lain melalui monitoring pencairan atas komitmen para donor dalam rangka hibah, khususnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena musibah bencana. Di bidang Belanja Pemerintah Pusat, kebijakan tahun 2007 akan diarahkan pada langkah-langkah strategis untuk mempertajam prioritas alokasi anggaran, yaitu
antara lain untuk: (i) perbaikan pendapatan aparatur negara dan pensiunan; (ii) pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang; (iii) peningkatan kualitas pelayanan dan operasional pemerintahan serta pemeliharaan aset negara; (iv) investasi pemerintah di bidang infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional; (v) pemberian subsidi untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa yang berdampak luas ke masyarakat; (vi) peningkatan anggaran pendidikan sejalan dengan amanat UUD 1945; serta (vii) kesinambungan bantuan langsung ke masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.
Di bidang belanja ke daerah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab, juga diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara proporsional, demokratis, adil dan transparan, dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Terkait dengan hal tersebut, kebijakan belanja ke daerah dalam tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk: (i) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance); (ii) mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah (public service provision gap); (iii) mendukung kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dalam kebijakan ekonomi makro (iv) meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD); (v) meningkatkan efisiensi sumber daya nasional; serta (vi) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas alokasi belanja ke daerah.
Dengan berbagai langkah kebijakan di atas, dalam APBN Tahun Anggaran 2007 diperkirakan masih terdapat defisit anggaran, yang akan dibiayai dengan menggunakan sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut, akan dilakukan langkah-langkah kebijakan guna memperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat risiko yang dapat ditolerir. Langkah-langkah kebijakan di sisi pembiayaan dalam negeri tersebut akan ditempuh antara lain dengan: (i) melakukan pengelolaan portofolio surat utang negara (SUN) melalui langkah-langkah pembayaran bunga dan pokok obligasi negara secara tepat waktu, penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, penukaran utang (debt switching) serta pembelian kembali (buyback) obligasi negara; (ii) melanjutkan kebijakan privatisasi yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar modal; (iii)memanfaatkan dana eks moratorium untuk membiayai program rekonstruksi dan rehabilitasi NAD-Nias; (iv) menggunakan sebagian dana simpanan pemerintah; dan (v) memberikan dukungan dana bagi percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka kemitraan Pemerintah-Swasta.
Sementara itu, di sisi pembiayaan luar negeri, langkah-langkah yang ditempuh antara lain meliputi: (i) mengamankan pinjaman luar negeri yang telah disepakati dan rencana penyerapan pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, dan (ii) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang sudah jatuh tempo. Dalam rangka membiayai pembiayaan defisit anggaran, Pemerintah akan mengedepankan prinsip kemandirian, dengan lebih memprioritaskan pendanaan yang bersumber dari dalam negeri. Pendanaan dari luar negeri akan dilakukan lebih selektif dan berhati-hati, dengan mengupayakan beban pinjaman yang paling ringan melalui penarikan pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah dan tenggang waktu yang panjang, dan tidak mengakibatkan adanya ikatan politik, serta diprioritaskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang produktif. APBN diarahkan untuk melaksanakan amanat konstitusi untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; jaminan
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat, dan mendapat pendidikan yang layak. Di samping itu, keseimbangan pembangunan termasuk didalamnya penganggaran perlu tetap harus dijaga agar dapat mencapai prioritas-prioritas perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pelaksanaan tugas kenegaraan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional, negara memprioritaskan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen APBN dan APBD untuk pendidikan nasional. Namun mengingat amanat konstitusi untuk memperhatikan berbagai bidang lainnya secara keseluruhan, dalam tahun 2007 anggaran pendidikan diperkirakan masih mencapai sekitar 11,8 (sebelas koma delapan) persen dari APBN. Perhitungan anggaran pendidikan sebagai prosentase terhadap APBN tersebut adalah nilai perbandingan (dalam persen) antara alokasi anggaran pada fungsi pendidikan di dalam belanja negara (tidak termasuk gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan) terhadap keseluruhan belanja negara (tidak termasuk keseluruhan gaji). Definisi anggaran pendidikan yang dipakai dalam tahun 2007 tersebut tetap konsisten dengan amanat dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, pengalokasian anggaran pendidikan juga harus sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah menetapkan fungsi pendidikan (beserta anggarannya) dilimpahkan ke Daerah, serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mendukung perbaikan kesejahteraan para pendidik. Dengan demikian, anggaran pendidikan perlu dilihat sebagai keseluruhan anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan nasional yang mencakup seluruh program dan aktivitas yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, baik di Pusat maupun di Daerah sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945.
Mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, pemenuhan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen bukan hanya kewajiban APBN tetapi juga bagi APBD, sehingga ke depan dengan menggunakan definisi anggaran pendidikan tersebut di atas diharapkan pemenuhan amanat konstitusi dapat dicapai, baik di APBN maupun APBD. Sejalan dengan upaya pemenuhan anggaran pendidikan, yang juga sangat penting untuk disiapkan adalah program-program peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang akan menjadi panduan nasional agar pengalokasian anggaran pendidikan dapat efektif dan nyata.