Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2020

Penjelasan: Cukup jelas.

Penjelasan: Cukup jelas.

Penjelasan: Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara dan Badan Lainnya. Yang dimaksud dengan "badan lainnya" adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau untuk mendukung Kementerian Negara/Lembaga yang secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara struktural kepada Menteri/Pimpinan Lembagat tertentu, seperti Dewan Energi Nasional, Dewan Pertimbangan Presiden, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan: Cukup jelas.

Penjelasan: Cukup jelas.

Penjelasan: Cukup jelas.

Penjelasan: Cukup jelas.

Penjelasan: Cukup jelas.

Penjelasan: Cukup jelas.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan"asas neto atas realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam" adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai pendapatan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama, antara lain pengembalian Pajak Pertambahan Nilai, under lifting, pajak daerah, dan fee kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam. Yang dimaksud dengan "asas neto atas pendapatan Badan Layanan Umum dari Kerja Sama Operasi" adalah pendapatan Badan Layanan Umum diakui sebagai pendapatan negara dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra Kerja Sama Operasi.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "aset" adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "kewajiban" adalah utang pemerintah yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan"ekuitas"adalah kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "beban operasional" adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnyakewajiban, yang digunakan 1untuk penyelenggaraan kegiatan utama pemerintahan.

Penjelasan: Cukup jelas.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "surplus dari kegiatan non-operasional" adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban, yang sifatnya tidak rutin, yang berasal dari transaksi-transaksi antara lain penjualan aset non lancar, penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan kegiatan non operasional lainnya.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "surplus/defisit dari pos luar biasa" adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban, yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Penjelasan: Cukup jelas.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan"aktivitas operasi" adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Yang dimaksud dengan "aktivitas investasi" adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "aktivitas pendanaan" adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "aktivitas transitoris" adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas ini tidak mempengaruhi pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pendapatan, belanja, dan pembiayaan).

Penjelasan: Cukup jelas.

Penjelasan: Cukup jelas.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "transaksi antar entitas" adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, antar Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, maupun antara Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dengan Bendahara Umum Negara.

Penjelasan: Cukup jelas.

Penjelasan: Opini Wajar Tanpa Pengecualian disertai beberapa temuan yang tidak mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagai berikut: a. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern: 1. Terdapat Penggunaan Rekening Pribadi untuk Pengelolaan Dana yang Bersumber dari APBN, Saldo Kas Tidak Sesuai dengan Fisik, Sisa Kas Terlambat/ Belum Disetor dan Penggunaan Kas yang Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban pada 34 Kementerian/Lembaga; 2. Terdapat Ketidaksesuaian Pencatatan Persediaan dengan Ketentuan pada 53 Kementerian/Lembaga; 3. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak serta Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belum Optimal; 4. Penghapusan Piutang Negara atas Pemberian Pinjaman yang Seharusnya Menjadi Kewenangan Presiden Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan; 5. Pengelolaan Piutang yang Berasal dari Pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo kepada Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya Belum Memadai; 6. Penyajian Akun-Akun LKPP Tahun 2019 terkait Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asabri (Persero) dan Nilai Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola PT Asabri (Persero) Belum didukung Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019(Audited) dan Kewajiban Pemerintah Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) Sebagaimana Diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Belum Diukur/Diestimasi; 7. Akun-Akun terkait Investasi Permanen PMN LKPP 2019 (Audited) Belum didukung Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 (Audited) dan Kewajiban Pemerintah Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Sebagaimana Diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Belum Diukur, Diestimasi, dan Dilaporkan; 8. Terdapat Pencatatan Ganda atas Aset Sebesar Rp1,47 Triliun yang Diakui Sebagai Aset Tetap pada LK PTNBH Universitas Indonesia Tahun 2019 dan Persediaan pada LK Kemenristekdikti Tahun 2019; 9. Proses PMN atas Pengembalian Aset BPYBDS Jaringan Gas dan SPBG dari PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM sebesar Rp3,68 Triliun Berlarut-larut; 10.Penyajian Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LKPP Audited Tahun 2019 Tidak Akurat; 11.Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap pada 77 Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tetap yang Tidak Sesuai Ketentuan; 12.Hasil Identifikasi Pemerintah atas Akun-Akun terkait Transaksi Konsesi Jasa Berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengaturan Konsesi Jasa Belum Didukung dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan Dokumen Sumber yang Memadai; 13.Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada 32 Aset Tak Berwujud yang Tidak Sesuai Ketentuan; 14.Pengendalian atas Pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS)Belum Memadai; 15. Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas Aset yang Berasal dari Pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)Belum Memadai; 16.Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 Sebesar Rp2.876,76 Triliun belum didukung Standar Akuntansi dan Perhitungan Aktuaria yang Akurat, serta Terdapat Potensi Kewajiban Pemerintah atas Unfunded Past Service Liability (UPSL) Tunjangan Hari Tua (THT) PT Asabri (Persero) yang Belum Ditagihkan; 17.Barang Milik Negara Sebagai Underlying Asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Belum Mencerminkan Nilai Wajar Aset SBSN Termutakhir dan Berpotensi Tidak Mencukupi Nilai SBSN yang Diterbitkan; 18.Kewajiban Pemerintah Kepada PT Pertamina (Persero) atas Fee Penjualan Migas Bagian Negara Belum Dapat Diukur Dengan Andal; 19. Pencatatan Saldo dan Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Masih Belum Akurat; 20. Penyajian Aset yang Berasal dari Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp44,20 Triliun pada 34 Kementerian/Lembaga Tidak Seragam, serta Terdapat Permasalahan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang tidak Sesuai Ketentuan; 21.Kebijakan Penyelesaian Kompensasi Bahan Bakar Minyak dan Listrik Belum Didukung dengan Mekanisme Penganggaran yang Memadai; 22.Pemanfaatan Sisa Anggaran Belanja Subsidi untuk Penyelesaian Kurang Bayar Subsidi Belum Optimal; 23.Pengalokasian Dana Alokasi Umum Tambahan pada APBN TA 2019 Sebesar Rp6,50 Triliun Tidak Selaras dengan UU Nomor 33 Tahun 2004; 24.Perhitungan Alokasi Transfer Daerah pada 11 Bidang/Subbidang DAK Fisik Belum Didukung Dokumentasi dan Penjelasan yang Memadai dari K/L Teknis; 25.Pengelolaan Dana Desa Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan dan Belum Dilaksanakan secara Memadai; 26.Skema Pengalokasian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengadaan Tanah PSN pada Pos Pembiayaan Masih Sama Dengan TA2018 Mengakibatkan LKPPTahun 2019Belum Menggambarkan Informasi Belanja dan Defisit Sesungguhnya. b. Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan: 1. Direktorat Jenderal Pajak Belum Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas Kekurangan Setor Sebesar Rp12,64 Triliun dan Keterlambatan Penyetoran Pajak dengan Sanksi Sebesar Rp2,69 Triliun dan USD4.05 Juta; 2. Pemberian Fasilitas Transaksi Impor yang Dibebaskan dan/atau Tidak Dipungut PPN dan PPh-Nya pada Direktorat Jenderal Pajak Terindikasi Bukan Merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Terdapat Potensi Kekurangan Penetapan Penerimaan Negara dari Pendapatan Bea Masuk/Bea Masuk Anti Dumping dan PDRI pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 3. Direktorat Jenderal Pajak Tidak Segera Memproses Pembayaran Restitusi Pajak yang Telah Terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) senilai Rp11,62 Triliun dan Terindikasi Belum Menerbitkan SKPKPP senilai Rp72,86 Miliar dan USD57.91 Ribu serta Terlambat Menerbitkan SKPKPP senilai Rp6,O7 Miliar; 4. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 40 K/L Minimal Sebesar Rp709,64 Miliar, serta Pengelolaan Piutang pada 16 Kementerian/Lembaga Sebesar Rp1,78 Triliun Belum Sesuai Ketentuan; 5. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 85 Kementerian/Lembaga Minimal Sebesar Rp10,65 Triliun dan USD29.40 Juta Tidak Sesuai Ketentuan. Laporan Keuangan Penierintah Pusat Tahun 2019 disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2019 yang telah diaudit dan diberi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Khusus untuk Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2019 diaudit dan diberi opini oleh Kantor Akuntan Publik. Dari jumlah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tersebut, 84 (delapan puluh empat) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga mendapat opini"Wajar Tanpa Pengecualian", 2 (dua) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga mendapat opini “WajarDengan Pengecualian", 1 (satu) Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga mendapat opini "Tidak Menyatakan Pendapat", dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian". Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya merupakan bagian dari Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Rincian opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 dan Tahun 2019 adalah sebagai berikut: Opini No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat WTP 2. Dewan Perwakilan Rakyat 3. Badan Pemeriksa Keuangan 4. Mahkamah Agung 5. Kejaksaan Agung 6. Sekretariat Negara 7. Kementerian Dalam Negeri 8. Kementerian Luar Negeri 9. Kementerian Pertahanan 10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 11. Kementerian Keuangan 12. Kementerian Pertanian 13. Kementerian Perindustrian 14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 15. Kementerian Perhubungan 16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 17. Kementerian Kesehatan 18. Kementerian Agama 19. Kementerian Ketenagakerjaan Opini No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018 20. Kementerian Sosial WTP 21. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 22. Kementerian Kelautan dan Perikanan 23. Kementerian Pekerjaan Umum dan WDP Perumahan Rakyat 24. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 25. Koordinator Bidang Perekonomian 26. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Kebudayaan 27. Kementerian Pariwisata 28. Badan Usaha Milik Negara 29. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 31. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 32. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 33. Badan Intelijen Negara Opini No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018 34. Badan Siber dan Sandi Negara WTP WDP 35. Dewan Ketahanan Nasional 36. Badan Pusat Statistik 37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Nasional 38. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 39. Perpustakaan Nasional 40. Komunikasi dan Informatika 41. Kepolisian Negara 42. Badan Pengawas Obat dan Makanan 43. Lembaga Ketahanan Nasional 44. Badan Koordinasi Penanaman Modal 45. Badan Narkotika Nasional 46. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 47. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 48. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 49. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Opini No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018 50. Komisi Pemilihan Umum WDP 51. Mahkamah Konstitusi WTP 52. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 53. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 54. Badan Tenaga Nuklir Nasional 55. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 56. Penerbangan Antariksa Nasional 57. Badan Informasi Geospasial 58. Badan Standardisasi Nasional 59. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 60. Lembaga Administrasi Negara 61. Arsip Nasional Republik Indonesia 62. Badan Kepegawaian Negara 63. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 64. Kementerian Perdagangan 65. Kementerian Pemuda dan Olah Raga 66. Komisi Pemberantasan Korupsi 67. Dewan Perwakilan Daerah Opini No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018 68. Komisi Yudisial WTP 69. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 70. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 71. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 72. Nasional Pencarian dan Pertolongan 73. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 74. Pengembangan Wilayah Suramadu 75. Ombudsman RI 76. Pengelola Perbatasan 77. Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 78. badan Nasional Penanggulangan Terorisme 79. Sekretariat Kabinet 80. Badan Pengawas Pemilihan Umum 81. Lembaga Penyiaran Publik Radio 82. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Opini No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018 83. Badan Pengusahaan Kawasan WTP Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 84. Kementerian koordinator Bidang Kemaritiman 85. Badan Keamanan Laut TMP 86. Badan Ekonomi Kreatif 87. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila *) 88. Bendahara Umum Negara *) Kementerian/Lembaga mulai dibentuk pada tahun 2o19.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan “Laporan HasilPemeriksaan” adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 19a/LHP/XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 atas LaporanKeuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (LKPP Tahun 2019) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2019 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 27 Maret 2020. Namun, karena adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), terdapat kendala yang mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian jadwal pemeriksaan LKPP Tahun 2019 (unaudited) dan penyelesaian LKPP Tahun 2019 (audited). Penyesuaian jadwal pemeriksaan LKPP Tahun 2019 (unaudited) dan penyelesaian LKPP Tahun 2019 (audited) dimaksud mengakibatkan perlunya penyesuaian jadwal penyampaian asersi final yang disusun oleh Pemerintah atas LKPP Tahun 2019 pada tanggal 15 Juni 2020, beserta penyampaian dokumen pendukungnya yang dilakukan secara bertahap sesuai hasil koordinasi dengan BPK. LKPP Tahun 2019 yang telah diperiksa oleh BPK (audited) dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya menjadi Lampiran Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 ini.