Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1964

1. Berdasarkan kenyataan bahwa penggolongan bahan-bahan galian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1960 tentang. Penggolongan Bahan-bahan Galian adalah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknik dibidang Pertambangan dan perkembangan kegunaan bahan-bahan galian dalam dunia mineral dewasa ini, maka apabila Peraturan Pemerintah tersebut diperlakukan terus akan mengakibatkan penghambatan dalam pelaksanaannya.
Terutama apa yang menjadi dasar atau alasan penempatan bahan-bahan galian kedalam golongan-golongan tersebut perlu dirubah dan disempurnakan guna kelancaran Pembangunan Negara dibidang pertambangan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana dengan adanya perubahan prinsipil tersebut dianggap perlu untuk mencabut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1960 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian dan menggantikannya dengan suatu Peraturan Pemerintah baru.
Adapun penggolongan Bahan-bahan galian yang baru tetap didasarkan pada pasal 3 Undang-undang No.37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan dengan mengingat pertimbangan/alasan-alasan dibawah ini:
1. terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (gesese);
2.penggunaan bahan-bahan dalam industri;
3. nilai(vitalitas/strategis) bahan galian terhadap Negara;
4. teknik pengolahan bahan galian;
5. banyak tidaknya sesuatu bahan galian terdapat di Indonesia:
6. arti ekonomi sesuatu bahan galian terhadap Negara.
Di samping itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar pada penggolongan bahan-bahan galian yang baru ini diperhitungkan pula apakah pada suatu bahan galian bergantung kepentingan hidup rakyat banyak atau tidak. Cara pengaturan penggolongan bahan-bahan galian bergantung kepentingan hidup rakyat banyak atau tidak. Cara Pengaturan penggolongan bahan-bahan galian sedemikian itu dianggap lebih sesuai dan lebih baik untuk memperlancar terselenggaranya usaha dibidang pertambangan pada khususnya dan pembangunan Negara pada umumnya.
2. Berhubung dengan kemajuan teknik yang sangat pesat dibidang pertambangan. maka seringkali terjadi bahwa suatu bahan galian yang semula termasuk dalam sesuatu golongan tertentu, berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan tersebut pada ad 1, dalam Peraturan Pemerintah ini dipindahkan kedalam golongan lain, pemindahan mana ditetapkan dengan peraturan Pemerintah sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (2), Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan.
3. Bilamana diketemukan suatu bahan galian yang belum termasuk dalam pasal 1 ayat (1), maka kedalam golongan mana akan dimasukkan bahan-bahan tersebut, ditetapkan pula dengan Peraturan Pemerintah.
PENJELASAN