Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1971
TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa penggunaan kendaraan perorangan dinas milik Negara masih memerlukan penertiban, terutama mengenai ketentuan-ketentuan pejabat yang memang perlu dan berhak menggunakan kendaraan dinas;
b.
bahwa pemeliharaan kendaraan-kendaraan perorangan dinas milik Negara yang ada dewasa ini merupakan beban yang tidak ringan terhadap Keuangan Negara;
c.
bahwa dalam rangka effisiensi penggunaan kendaraan perorangan dinas milik Negara serta penghematan pembiayaan untuk pemeliharaan kendaraan perorangan dinas milik Negara, tanpa mengurangi kelancaran pelaksanaan tugas Departemen dan Badan-badan/Lembaga-lembaga Pemerintah dan Negara dianggap perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas MilikNegara.
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961;
3.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969;
4.
Pasal 14 Undang-undang Perbendaharaan Negara/Indische Comptabiliteitswet (Stbl.1925Nomor 448).
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK NEGARA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Kendaraan perorangan dinas milikNegara dari Departemen danBadan-badan/Lembaga-lembaga Pemerintah dan Negara yang telah berumur dan atau dipergunakan selama lima tahun atau lebih, sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dapat dijual kepada PegawaiNegeri dan Pejabat Negara bukan Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan Pasal:
Kendaraan perorangan dalam pengertian ini adalah kendaraan bermotor angkutan darat yang lazimnya dipergunakan untuk kendaraan angkutan perorangan seperti sedan, jeep, station wagon, speda motor dan scooter. Yang tidak termasuk dalam pengertian kendaraan dinas bermotor dalam ketentuan Pasal ini, adalah kendaraan dinas bermotor milik negara yang mempunyai ciri-ciri khusus, dan dipergunakan untuk pelayanan/kepentingan khusus seperti kendaraan untuk mengangkut jenazah, kendaraan untuk mengangkut orang sakit, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan dinas berupa bus/microbus, truck atau pick-up, baik yang dipergunakan di lingkungan instansi ABRI maupun instansi sipil. Kendaraan. dinas bermotor yang mempunyai ciri-ciri khusus dan dipergunakan untuk pelayanan/kepentingan khusus tersebut merupakan kekayaan/milik negara yang hanya dapat dijual, apabila sudah dinyatakan dihapuskan karena berlebih, tidak dapat digunakan lagi atau karena alasan-alasan lain, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Penghapusan Stbl. 1915 No. 3 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1956(Lembaran-NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Ordonansi 28 Pebruari 1908 (Vendu Reglement) Stb1. 1908 No. 189 jo. Stbl. 1940 No.56.
Pasal 2
(1)
. Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas milik Negara ialah:
a.
Pegawai Negeri (termasuk ABRI) sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 18 Tahun 1961 beserta Penjelasannya yang pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini telah mempunyai masa kerja pada suatu Departemen dan atau Badan/Lembaga Pemerintah danNegara sekurang-kurangnya5 (lima) tahun;
b.
Pejabat-pejabat Negara bukan Pegawai Negeri yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Presiden.
(2)
. Dalam pelaksanaan hak membeli seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, Pegawai Negeri yang mempunyai kedudukan dan atau pangkat yang lebih tinggi dan atau pemegang kendaraan, dipertimbangkan akan kemungkinan untuk mendapatkan prioritas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
(1)
. Pembelian kendaraan perorangan baru sebagai pengganti kendaraan perorangan yang dijual oleh dinas yang bersangkutan, baru dapat dilakukan, apabila:
a.
telah ada ketentuan yang pasti mengenai jabatan-jabatan apa yang perlu disediakan dan berhak menggunakan mobil perorangan dinas;
b.
telah tersedia anggarannya dalam A.P.B.N. dari Departemen/Lembaga yang bersangkutan.
(2)
. Ketentuan mengenai tersebut (a) ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, setelah mendapatkan persetujuan Presiden.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
PELAKSANAAN PENJUALAN
Pasal 4
(1)
. Pelaksanaan penjualan kendaraan seperti tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini baru dapat dilakukan setelah ada persetujuan atas permohonan untuk membeli kendaraan perorangan dinas yang diajukan oleh seorang Pegawai Negeri seperti tersebut Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.
(2)
. Persetujuan tersebutdiberikan oleh
a.
Presiden atau Pejabat yang ditunjuk olehnya bagi para Menteri atau Pimpinan Badan/Lembaga Pemerintah dan Negara;
b.
Menteri dan Pimpinan Badan/Lembaga Pemerintah dan Negara atau Pejabat yang ditunjuk olehnya bagi jabatan-jabatan yang lebih rendah dari pada jabatan Menteri.
(3)
. Pemberian persetujuan tersebut tdilakukan, setelah mempertimbangkan:
a.
Kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari Departemen/lingkungan kerja tidak akan terganggu;
b.
Effisiensi penggunaan kendaraan yang bersangkutan bagi Pemerintah.
Penjelasan Pasal:
Setiap Pegawai Negeri yang diberi kesempatan untuk membeli kendaraan perorangan dinas milik Negara harus mengajukan surat permohonannya kepada Menteri/Pimpinan yang membawahi Departemen dan atau Badan-badan/Lembaga-lembaga Pemerintah dan Negara di lingkungan tempat kerjanya. Menteri/Pimpinan tersebutlah yang akan memberikan persetujuan atas permohonan tersebut. Menteri/Pimpinan dari Badan-badan/Lembaga-lembaga Pemerintah dan Negara tersebut dapat pula mendelegasikan kekuasaan/pelaksanaannya kepada pejabat/Panitia yang dibentuk/ditunjuk olehnya khusus untuk maksud ini.
Pasal 5
Harga jual kendaraan perorangan dinas milikNegara ditentukan sebagai berikut:
a.
Bagi kendaraan yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40%(empat puluh perseratus) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
b.
Bagi kendaraan yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya adalah 20% (dua puluh perseratus) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Untuk menentukan harga umum/pasaran yang berlaku, digunakan daftar harga jual kendaraan bermotor untuk menghitung SWP3D tahun yang bersangkutan yang berlaku di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dasar pemberian pengurangan harga penjualan seperti ditentukan dalam Pasal ini antara lain adalah untuk memperhitungkan kemungkinan ongkos-ongkos pemeliharaan kendaraan sebelum dan sesudah dilakukan perjanjian jual-beli, yang dibebankan kepada pegawai yang bersangkutan.
Pasal 6
Guna pelaksanaan penjualan kendaraan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini serta untuk menentukan harga jual atas kendaraan-kendaraan tersebut sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini pada tiap-tiap Departemen atau Badan-badan/Lembaga Pemerintah dan Negara diadakan Panitia Penaksir harga yang ketentuan-ketentuan pembentukannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
(1)
. Pembayaran harga pembelian kendaraan dilakukan dengan mengangsur, yang baru dapat dilunaskan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun dan harus sudah dilunaskan selama-lamanya dalam 5 (lima) tahun.
(2)
. Semua pengeluaran untuk perbaikan kendaraan yang akan dibeli, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam jangka waktu1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan pegawai pembeli dan harus dibayar secara tunai sebelum dilakukan pembelian tersebut.
Penjelasan Pasal:
(1) Pembayaran harga jual kendaraan tidak ditentukan secara tunai melainkan ditentukan secara mengangsur, yang harus dibayar oleh pegawai yang bersangkutan setiap bulannya. Besarnya angsuran setiap bulannya ditentukan secara khusus, dalam surat persetujuan jual beli yang bersangkutan. Maksud pembayaran secara angsuran adalah untuk membantu dan meringankan pegawai yang bersangkutan.
(2) Apabila terhadap kendaraan yang akan dijual masih terdapat biaya-biaya perbaikan kendaraan yang belum dibayarkan oleh Pemerintah atas kwitansi-kwitansi selama I tahun terakhir sebelum dikeluarkannya keputusan persetujuan penjualan maka biaya-biaya tersebut menjadi tanggungan si pemohon. Demikian pula biaya-biaya perbaikan kendaraan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah selama 1 tahun sebelum adanya persetujuan penjualan harus dilunasi secara tunai oleh pegawai pembeli sebelum dilakukan pembelian atas kendaraan tersebut. Hal ini untuk menghindarkan penyalah-gunaan - penyalah-gunaan yang mungkin timbul dengan jalan secara sengaja mengadakan perbaikan-perbaikan atas kendaraan yang akan dibeli yang pembiayaannya dibebankan kepada Negara.
Pasal 8
Selama kendaraan perorangan dinas milik Negara yang dijual kepada Pegawai Negeri/Pejabat-pejabat Negara bukan Pegawai Negeri dengan cara termaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini belum dibayar lunas, makaberlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a.
Pemerintah masih tetap menjadi pemilik kendaraan tersebut;
b.
Kendaraan tersebut tetap dipergunakan oleh pegawai yang bersangkutan untuk keperluan dinas, sedangkan biaya perbaikan/pemeliharaannya menjadi tanggung-jawab pegawai yang bersangkutan;
c.
Pegawai yang bersangkutan dilarang menjual, memindahtangankan, menyewakan, menggadaikan atau meminjamkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga.
Penjelasan Pasal:
Selama pembayaran belum dilunasi oleh pemohon maka kendaraan tersebut masih tetap sebagai milik Pemerintah. Oleh karena kendaraan tersebut masih tetap sebagai milik Pemerintah, maka selama pembayarannya belum lunas, kendaraan tersebut tetap harus dipergunakan oleh pegawai yang bersangkutan untuk kepentingan dinas. Selama kendaraan tersebut belum lunas dibayar, pegawai yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk merawat kendaraan tersebut sebaik-baiknya dan dilarang pula untuk merobah status hukum kendaraan yang bersangkutan, seperti menjual, menggadaikan dan sebagainya.
Pasal 9
Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini, dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas milikNegara.
Penjelasan Pasal:
Apabila pegawai yang bersangkutan melalaikan kewajibannya untuk membayar angsurannya, maka Pemerintah dapat mencabut hak pegawai yang bersangkutan untuk membeli kendaraan milik Negara dan dapat menunjuk pemohon lain untuk membeli kendaraan tersebut, sedangkan uang angsuran yang telah dibayarkan oleh pemohon tidak dikembalikan.
Pasal 10
Para Pegawai Negeri/Pejabat-pejabat Negara bukan Pegawai Negeri yang telah pernah membeli kendaraan dinas milik Negara baik berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ataupun atas dasar Peraturan yang terdahulu, baru diberikan hak untuk membeli lagi atas dasar Peraturan Pemerintah ini setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.
Penjelasan Pasal:
Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi pejabat-pejabat yang telah pernah membeli kendaraan dari Pemerintah. Akan tetapi apabila kesempatan tersebut telah melebihi jangka waktu 10 tahun kepada pejabat tersebut dapat mengajukan permohonan membeli kendaraan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 11
Hasil pendapatan dari penjualan kendaraan-kendaraan perorangan dinas milikNegara disetor padaKasNegara.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 12
Menteri atau Pimpinan Badan/Lembaga Pemerintah dan Negara yang bersangkutan mengatur lebih lanjut penjualan kendaraan perorangan dinas milik Negara yang dipergunakan di lingkungan Perusahaan-perusahaan milik Negara dan Bank-bank Pemerintah dengan mempergunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sebagai pedoman.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksudkan dengan Perusahaan-perusahaan Negara dalam Pasal ini, adalah PERUM dan PERDJAN.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Segala peraturan mengenai penjualan kendaraan perorangan dinas milik Negara serta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan Pasal:
(Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 59).
Pasal 14
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Penjelasan Pasal:
(Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 59).
Pasal 15
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Penjelasan Pasal:
(Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 59).
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1971.
Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ALAMSJAH.
Letnan Jenderal T.N.I.
Penjelasan Umum
Dalam rangka penyehatan keuangan Negara, Pemerintah telah menggariskan bahwa perlu diadakan berbagai usaha penghematan pengeluaran keuangan negara dan tindakan effisiensi yang secermat-cermatnya, baik mengenai bidang kepegawaian, peralatan maupun yang menyangkut kekayaan/milik Negara.
Salah satu kebijaksanaan Pemerintah untuk penghematan pengeluaran keuangan negara tersebut, adalah menertibkan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas milik Negara dari Departemen dan Badan-badan/Lembaga-lembaga Pemerintah dan Negara.
Penggunaan kendaraan dinas oleh masing-masing instansi Pemerintah tersebut ternyata memerlukan pemeliharaan dan pembiayaan yang setiap tahunnya merupakan beban yang berat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang semakin lama semakin bertambah meningkat, mengingat kondisi kendaraan pada umumnya sudah tidak memadai lagi dengan besarnya frekwensi penggunaan kendaraan untuk keperluan dinas.
Di samping untuk penghematan, penjualan kendaraan ini juga untuk menertibkan penggunaan dan pemakaian kendaraan bermotor bagi pegawai.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah menganggap perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan bahwa semua kendaraan perorangan dinas milik Negara dari Departemen dan Badan-badan Lembaga-lembaga Pemerintah dan Negara yang telah berumur dan atau dipergunakan selama 5 tahun atau lebih, dapat dijual kepada Pegawai Negeri, termasuk ABRI dan pejabat negara bukan Pegawai Negeri.
Dalam hubungannya dengan kebijaksanaan Pemerintah ini, yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan dari pada kebijaksanaan tersebut tidak boleh menimbulkan gangguan atau hambatan terhadap kelancaran kerja dan tugas di masing-masing instansi Pemerintah.
Dengan penjualan kendaraan dinas itu, tidak dengan sendirinya Pemerintah mesti mencarikan ganti mobil baru.
Penggantian/pembelian mobil baru hanya dilakukan apabila telah ada pengaturan tentang siapa-siapa penjabat yang berhak dan perlu mempergunakan kendaraan serta memang telah tersedianya dalam APBN untuk tahun yang bersangkutan.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka pengaturan mengenai penjualan kendaraan dinas sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1966 dinyatakan tidak berlaku, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menyatakan, bahwa Pemerintah diberi wewenang untuk mengatur kembali berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden dan menuangkannya ke dalam peraturan perundang-undangan atau dijadikan bahan bagi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materinya masing-masing.
i. PENJELASAN
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
07 Okt 2026
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
