Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 1960

Dalam mewujudkan masyarakat sosialis a la Indonesia, salah satu jalan penting yang harus ditempuh oleh Pemerintah ialah menaikkan taraf hidup rakyat secara merata, dengan mempertinggi produksi, pendapatan dengan swadaya masyarakat desa.
Mengingat bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia hidup didesa-desa, serta mengingat bahwa masyarakat desa telah mengambil peranan yang_ sangat besar dalam revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan segala pengorbanan-pengorbanan dan jasa-jasanya, maka Pemerintah wajib menaruh perhatianpenuh terhadap Pembangunan Masyarakat Desa, dan Pembangunan Masyarakat Desa itu harus diselenggarakan untuk seluruh masyarakat desa secara masal dan integral.
Masal berarti bahwa Pembangunan Masyarakat Desa diselenggarakan diseluruh Indonesia. Integral berarti Pembangunan Masyarakat Desa itu meliputi segala segi kehidupan masyarakat desa, baik kehidupan kejasmanian maupun kerokhanian.
Mengingat urgensinya, pada taraf perkembangan dewasa ini titik berat pembangunan masyarakat desa harus diietakkan pada pembangunan dibidang sosial ekonomi, yakni pembangunan materiil yang ditujukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat secara merata, yang diselenggarakan secara seimbang sehingga meliputi segala segi kehidupan ekonomi masyarakat desa. Pada dasarnya penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa ditekan kepada swadaya sehat masyarakat desa, dan Pemerintah memupuk serta membimbing swadaya rakyat dengan berbagai usaha dan bantuan-bantuan. Sumber-sumber potensi masyarakat desa, baik berupa kekayaan alam maupun tenaga kerja rakyat harus dikerahkan secara gotong royong berdasarkan atas azas kekeluargaan.
Sesuai dengan dasar susunan perekonomian _yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945_ pasal 33, organisasi penyelenggaraan perekonomian desa adalah koperasi. Dengan demikian tiap-tiap kenaikan produksi dan pendapatan rakyat menjamin pembagian yang rata.
Berbagai usaha dari instansi-instansi Pemerintah yang bergerak dalam
Pembangunan Masyarakat Desa harus dikoordinir sebaik-baiknya, sehingga terdapat kerja-sama dan tercapai dayaguna yang sebesar-besarnya. Koordinasi/kerja-sama antara instansi-instansi Pemerintah terse- but diselenggarakan dari taraf pusat sampai kedaerah-daerah dan desa-desa, dengan Kepala-kepala Daerah/Desa yang bersangkutan menjadi pusat dan pimpinan koordinasi/kerja-samanya.
Ini tidak berarti bahwa jawatan-jawatan/instansi-instansi tersebut akan kehilangan garis-garis hierarchienya maupun kewibawaannya;
tersebut tetap bekerja dalam bidangnya masing-masing.
Untuk melancarkan koordinasi/kerja-sama antara tersebut perlu diselenggarakan admnistrasi yang teratur dengan pertanggungan-jawab jelas.
Tugas penyelenggaraan administrasi ini dibebankan pada Departemen Transmigrasi, Koperasidan Pembangunan Masyarakat Desa c.q. Biro Pembangunan Masyarakat Desa.
Dengan terbentuknya Departemen Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, maka organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1957 perlu diubah dan disesuaikan dengan sistim pemerintahan Kabinet Kerja dan Undang-undang Dasar 1945. Berhubung dengan itu maka Peraturan Pemerintah No. 2, 27 dan 66 tahun 1957 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perlu dicabut. Pasal 1 Dengan adanya ketentuan ini, tidak berarti bahwa pembangunan dibidang lain dikesampingkan misalnya: kerochanian, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan. Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan umum, maka dalam pasal ini dapat dibaca pula bahwa pada dasarnya penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa ditekankan pada swadaya sehat dalam masyarakat desa. Organisasinya disesuaikan dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar, ialah koperasi.
Pasal 2 Ketentuan ini menunjukkan peranan dari Kepala-kepala Daerah dalam hal Pembangunan Masyarakat Desa, hal mana sesuai pula dengan kedudukannya didalam rangka Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959. Agar tugas kewajiban dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya mereka dibantu secara langsung oleh Biro Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.
Pasal 3 Ayat 1: Dalam ayat ini disebutkan pokok-pokok tugas dari Badan-badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa pada umumnya dari taraf Pemerintahan Pusat sampai kedaerah-daerah/desa, sebagai telah disinggung dalam penjelasan umum.
ada:
menunjukkan sekali lagi, bahwa pada dasarnya usaha Pembangunan Masyarakat Desa ini harus keluar dari swadaya masyarakat desa sendiri: dan fihak Pemerintah pada pokoknya hanya memberikan dorongan, bimbingan, asuhan dan sebagainya. ad b:
Cukup jelas.
adc:
Maksudnya ialah agar penggunaan dari segala macam bantuan itu dapat diatur sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan
Pembangunan Masyarakat Desa dapat mencapai hasil yang sebesar-besarnya.
ad d dan c: Cukup jelas.
Ayat 2: Dengan diadakannya Dewan Penasehat ini diharapkan agar Badan Koordinasi taraf Pusat tersebut memperoleh kewibawaan yang secukupnya dan dapat menjalankan tugasnya sebaik-baiknya.
Pasal 4 Ayat 1:
Cukup jelas.
Ayat2:
Yang dimaksud dalam ayat ini dengan:
: Wakil Men-teri/Penguasa Perang Tertinggi, ialah seorang pejabat/pegawai yang oleh Menteri yang bersangkutan/Peperti ditunjuk untuk duduk dalam B.K.P.M.D. Pusat sebagai wakilnya.
Ayat 3:
Ketentuan ini diadakan berdasarkan atas pertimbangan praktis, satu dan lain menambah-nambah kelancaran dan efficiency kerja. Pasal 5.
Ayat1:
b. K.P.M.D.
Pusat dalam menyelenggarakan kerja-sama antara anggota-anggotanya berusaha memperoleh keputusan- keputusan yang mengikat dan diikuti oleh instansi-instansi dari anggota-anggotanya. Ayat 2:
Ketentuan ini menunjukkan bahwa Biro Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Masyarakat Desa tidak akan campur tangan dalam bidang g wewenang teknis penyelenggaraan dari departemen-departemen masing-masing Pasal 6 ad a:Cukup jelas.
ad b:Cukup jelas.
ad c: Dengan adanya ketentuan ini dimungkinkan dikut-serta-kannya misalnya Kepala Bagian Desa dari Kantor Gubernur, satu dan lain atas dasar pengalaman.
ad d:Ketentuan ini bersifat sementara. Yang penting ialah bahwa atas pertimbangan-pertimbangan praktis tugas tersebut dibebankan kepada seorang pegawai/pejabat dari Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa. Dalam waktu yang akan datang mungkin akan diadakan seorang pejabat yang khusus untuk itu.
Pasal 7 Pasal 8 ad a: Cukup jelas.
ad b:Cukup jelas.
ad c:Dalam ketentuan inidiberikan kemungkinan pula untuk mengikut-sertakan seorang wakil dari instansi lain, jika hal yang demikian itu dianggap perlu.
ad d: Conform penjelasan pada pasal 6 ad d.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10 Daerah Kecamatan adalah Daerah dimana pembangunan masyarakat desa dikerjakan (operational area). B.K.P.M.D. Daerah Kecamatanbenar-benar merupakan Badan yang mengkoordinir pelaksanaan pembangunan masyarakat desa. ada:Cukup jelas.
ad b:Cukup jelas.
ad c:Yang dimaksud dengan wakil dari Badan/badan/Instansi-instansi disini ialah yang mempunyai perhatian terhadap usaha pembangunan masyarakat desa dan bukanlah orang-orang yang mewakili suatu aliran/politik dalam masyarakat.
ad d: Cukup jelas.
Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 dan 16 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 82 DAN