Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1976

1. Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, maka secara resmi wilayah Timor Timur menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tersebut yang berbunyi "Membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang wilayahnya meliputi wilayah bekas koloni Portugis di Timor Timur."
2. Pengaturan pembentukan suatu Daerah ditetapkan dalam suatu Undang-undang yang mengatur mengenai nama, batas, ibukota, hak dan wewenang urusan serta modal pangkal Daerah. Tetapi materi tersebut belum ditampung dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tersebut menyatakan bahwa : Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan di wilayah Timor Timur.
3. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut dan pertimbangan agar jarak waktu antara ditetapkannya Undang-undang mengenai pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan segera terwujudnya mekanisme pemerintahan baik ditingkat Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur maupun di Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur, maka pengaturan pelaksanaan dari pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Hal ini merupakan pengaturan status pemerintahan di Timor Timur sebagai konsekwensi logis dari penyatuan wilayah tersebut ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan demikian materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ialah :
a. Kedudukan pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
b. Pembagian wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur ke dalam Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dengan ibukotanya masing-masing dan pembagian wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II tersebut ke dalam Kecamatan-kecamatan;
c. Penetapan kewenangan pangkal Daerah;
d. Modal pangkal Daerah yang dalam hal ini berupa pembiayaan yang didukung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Agar Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur dapat segera melaksanakan tugas dan fungsinya maka perlu segera ditetapkan sarana-sarana pemerintahannya.
Menetapkansarana-sarana pemerintahan tersebut sejauh mungkin disesuaikan dengan sarana-sarana pemerintahan dari Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II lainnya di wilayah Timor Timur dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
Namun demikian mengingat Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur mempunyai sejarah dan pertumbuhan yang berlainan sehingga terdapat perbedaan-perbedaan mengenai keadaan masyarakatnya, sistim hukumnya, sistim pemerintahannya, sistim perekonomiannya, sistim pendidikannya serta sistim pertahanan dan keamanannya, maka perlu adanya kebijaksanaan secara khusus mengenai pembangunan pelaksanaan pemerintahan, baik ditingkat Propinsi Daerah Tingkat I maupun di tingkat Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II.
5. Oleh karena itu maka Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal yang telah nyata-nyata ada untuk dapat berjalan memenuhi kebutuhan dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi yang ada di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.