Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2010

Abstrak Peraturan

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) Tahun Anggaran 2010disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh pada pokok-pokok kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 dan seiring dengan adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskalsehingga diperlukan adanya perubahan atas APBNTahun Anggaran 2010. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010, perlu segera dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2010dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasionalsesuai dengan program pembangunan nasionaL. 2. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 47 Tahun 2009. 3. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5075) diubah.

Tentang

:Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Otoritas

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Undang-Undang

Bentuk Singkat

:UU

Nomor

Tahun

:2010

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:25 Mei 2010

Tanggal Pengundangan

:25 Mei 2010

Tanggal Berlaku

:25 Mei 2010

Status

:Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LN. 2010/ No. 69, TLN NO. 5132 , LL SETNEG : 36 HLM

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/38537/uu-no-2-tahun-2010

Status Verifikasi

Belum diverifikasi

Sektor Utama

Keuangan, Moneter, dan Fiskal

Subsektor

APBN

Sub Subsektor

Penyusunan & Penetapan APBN Pelaksanaan & Pelaporan

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Undang-undang (UU) Nomor 47 Tahun 2009

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen keempat, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. RAPBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. RAPBN Tahun Anggaran 2010 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 2. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen Keempat, UU No. 13 Tahun 1985, UU No. 12 Tahun 1994, UU No. 20 Tahun 1997, UU No. 18 Tahun 2000, UU No. 20 Tahun 2000, UU No. 24 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 3 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 17 Tahun 2006, UU No. 28 Tahun 2007, UU No. 39 Tahun 2007, UU No. 19 Tahun 2008, UU No. 35 Tahun 2008, dan UU No. 36 Tahun 2008. 3. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2010 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2010 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2010 yang diperkirakan mencapai sekitar 5,5% (lima koma lima persen).

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh pada pokok-pokok kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 dan seiring dengan adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal sehingga diperlukan adanya perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2010;

bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010, perlu segera dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2010 dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional;

bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPD Nomor 22/DPD/III/2009-2010 tanggal 19 April 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Mejelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

MEMUTUSKAN:

menetapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I

2010

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 18, angka 30, angka 35, angka 39, angka 41, dan angka 42 diubah, di antara angka 27 dan angka 28 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 27a, angka 27b, dan angka 27c, di antara angka 28 dan angka 29 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 28a, di antara angka 34 dan angka 35 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 34a, di antara angka 35 dan angka 36 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 35a dan 35b, di antara angka 41 dan angka 42 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 41a, dan angka 31 dan angka 36 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

Penjelasan: Cukup jelas.

Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.

Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU).

Cost recovery adalah pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka operasi perminyakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasil produksi minyak dan/atau gas bumi (migas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan oleh pihak swasta dalam negeri dan pemerintah daerah serta sumbangan oleh pihak swasta luar negeri dan pemerintah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus, dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu.

Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah.

Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga (K/L), sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan dijalankan.

10.

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

11.

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

12.

Belanja pegawai adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

13.

Belanja barang adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan.

14.

Belanja modal adalah belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

15.

Pembayaran bunga utang adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.

16.

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

17.

Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi dan/atau menjual bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar nabati (BBN), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

18.

Belanja hibah adalah belanja Pemerintah Pusat yang bersifat sukarela dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, pemerintah daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah.

19.

Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.

20.

Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja Pemerintah Pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 19 (sembilan belas), dan dana cadangan umum.

21.

Transfer ke daerah adalah pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

22.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

23.

Dana bagi hasil, selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

24.

Dana alokasi umum, selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

25.

Dana alokasi khusus, selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

26.

Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

27.

Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.

27a.

Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah (DPDF-PPD) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendukung percepatan pembangunan daerah melalui penyediaan dan pengembangan bidang infrastruktur dan non-infrastruktur serta sarana pendukung lainnya yang menjadi urusan daerah.

27b.

Dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur di daerah yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

27c.

Dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan (DPPIP) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan kabupaten/kota.

28.

Sisa lebih pembiayaan anggaran, selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.

28a.

Saldo Anggaran Lebih, selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun-tahun sebelumnya.

29.

Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.

30.

Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang terdiri atas hasil pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas dana investasi Pemerintah, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah, penyertaan modal negara, pinjaman kepada PT PLN (Persero), dan cadangan pembiayaan.

31.

Dihapus.

32.

Surat berharga negara, selanjutnya disingkat SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

33.

Surat utang negara, selanjutnya disingkat SUN, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

34.

Surat berharga syariah negara, selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

34a.

Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya yang selanjutnya disebut BPYBDS adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) atau pada Badan Usaha Milik Negara.

35.

Dana Investasi Pemerintah adalah dukungan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha dan Badan Layanan Umum.

35a.

Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

35b.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan endowment fund yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity) yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

36.

Dihapus.

37.

Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

38.

Kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau BUMD dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditor sesuai perjanjian pinjaman.

39.

Pembiayaan luar negeri neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.

40.

Pinjaman program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai (cash financing) dimana pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak seperti matrik kebijakan (policy matrix) atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.

41.

Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu kementerian negara/lembaga dan/atau pemerintah daerah dan BUMN melalui penerusan pinjaman.

41a.

Penerusan Pinjaman adalah Pinjaman Luar Negeri atau Pinjaman Dalam Negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

42.

Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

43.

Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.

44.

Tahun anggaran 2010 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)

Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2010 diperoleh dari sumber-sumber:

Penjelasan: Cukup jelas.

Penerimaan perpajakan;

Penerimaan negara bukan pajak; dan

Penerimaan hibah.

(2)

Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp743.325.906.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga triliun tiga ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus enam juta rupiah).

Penjelasan: Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp742.738.045.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh lima juta rupiah).

(3)

Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp247.176.367.998.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh triliun seratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

(4)

Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp1.896.516.000.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus enam belas juta rupiah).

Penjelasan: Penerimaan hibah semuladirencanakan sebesar Rp1.506.766.000.000,00 (satu triliun lima ratus enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah).

(5)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp992.398.789.998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Penjelasan: Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran semula direncanakan Rp949.656.115.114.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan triliun enam ratus lima puluh enam miliar seratus lima belas juta seratus empat belas ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) tetap, dan penjelasan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)

Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

Penjelasan: Cukup jelas.

Pajak dalam negeri; dan

Pajak perdagangan internasional.

(2)

Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp720.764.533.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:

Penjelasan: Penerimaan pajak dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp715.534.543.000.000,00 (tujuh ratus lima belas triliun lima ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah). DTP PPh atas eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebesar Rp495.330.195.959,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) terdiri atas: 1. Piutang pajak eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp382.790.746.915,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah). 2. Piutang pajak eks Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebesar Rp112.539.449.044 (seratus dua belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah). DTP PPN atas transaksi murabahah perbankan syariah sebesar Rp328.454.138.718,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) diberikan kepada: 1. Bank Muamalat sebesar Rp76.414.071.500,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus empat belas juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), 2. Bank Negara Indonesia sebesar Rp150.083.563.896,00 (seratus lima puluh miliar delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), 3. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp25.542.431.822,00 (dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), dan 4. Bank Bukopin sebesar Rp76.414.071.500,00 (tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah). DTP PPN atas piutang pajak eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebesar Rp1.292.028.466.101,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam seratus satu rupiah) diberikan kepada: 1. Piutang pajak eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp1.086.026.613.632,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) Piutang pajak eks Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebesar Rp82.595.602.885,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) Piutang pajak eks PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp123.406.249.584,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)

Pajak penghasilan sebesar Rp362.219.020.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua triliun dua ratus sembilan belas miliar dua puluh juta rupiah), termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas:

komoditas panas bumi sebesar Rp624.250.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

bunga dan imbal hasil atas Surat Berharga Negara yang diterbitkan di pasar internasional sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);

hibah dan pembiayaan internasional dari lembaga keuangan multilateral sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan korban lumpur Sidoarjo sebesar Rp205.000.000.000,00 (dua ratus lima miliar rupiah);

bahan bakar nabati (BBN) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

Piutang pajak eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebesar Rp495.330.195.959,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah); yang dalam pelaksanaannya, masing-masing pajak penghasilan ditanggung Pemerintah tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebesar Rp262.962.992.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), termasuk pajak pertambahan nilai ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas:

Bahan bakar minyak, bahan bakar nabati, dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi sebesar Rp5.897.545.000.000,00 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah);

Pajak dalam rangka impor (PDRI) eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);

Minyak goreng dan impor gandum/terigu sebesar Rp1.091.800.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah);

Transaksi murabahah perbankan syariah sebesar Rp328.454.138.718,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah); dan

Piutang pajak eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebesar Rp1.292.028.466.101,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus satu rupiah); yang dalam pelaksanaannya, masing-masing pajak pertambahan nilai ditanggung Pemerintah tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp25.319.148.000.000,00 (dua puluh lima triliun tiga ratus sembilan belas miliar seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp7.155.525.000.000,00 (tujuh triliun seratus lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Cukai sebesar Rp59.265.922.000.000,00 (lima puluh sembilan triliun dua ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah).

Pajak Lainnya sebesar Rp3.841.926.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah).

(3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp22.561.373.000.000,00 (dua puluh dua triliun lima ratus enam puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:

Penjelasan: Penerimaan pajak perdagangan internasional semula direncanakan sebesar Rp27.203.502.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun dua ratus tiga miliar lima ratus dua juta rupiah).

Bea masuk sebesar Rp17.106.813.000.000,00 (tujuh belas triliun seratus enam miliar delapan ratus tiga belas juta rupiah), termasuk bea masuk ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor tertentu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bea keluar sebesar Rp5.454.560.000.000,00 (lima triliun empat ratus lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).

(4)

Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Penjelasan: Penerimaan perpajakan semula direncanakan Rp742.738.045.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh lima juta rupiah). Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) Semula Menjadi 411Pendapatan pajak dalam negeri 715.534.543.000.000,00 720.764.533.000.000.00 4111 Pendapatan pajak penghasilan (PPh) 350.957.982.000.000,00 362.219.020.000.000,00 41111 Pendapatan PPh migas 47.023.410.000.000,00 55.382.380.000.000,00 411111 Pendapatan PPh minyak bumi 18.138.110.000.000,00 22.557.780.000.000,00 Pendapatan PPh gas bumi 28.885.300.000.000,00 32.824.600.000.000,00 41112 Pendapatan PPh nonmigas 303.934.572.000.000,00 306.836.640.000.000,00 Pendapatan PPh pasal 21 61.573.357.000.000,00 61.573.360.000.000.00 Pendapatan PPh pasal 22 5.893.812.000.000,00 5.433.280.000.000,00 Pasal 22 impor 29.834.213.000.000,00 23.913.640.000.000,00 Pendapatan PPh pasal 23 21.517.191.000.000,00 19.961.450.000.000,00 Pendapatan PPh pasal 25/29 orang pribadi 4.295.864.000.000,00 4.295.860.000.000,00 25/29badan 132.383.494.000.000,00 126.655.400.000.000,00 Pendapatan PPh pasal 26 17.715.756.000.000,00 22.865.390.000.000,00 411128 Pendapatan PPh final 29.957.162.000.000,00 42.098.690.000.000,00 41113 Pendapatan PPh fiskal 763.723.000.000.00 39.570.000.000,00 411131 Pendapatan PPh fiskal luar negeri 4112 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah 269.537.049.000.000,00 262.962.992.000.000,00 4113 Pendapatan pajak bumi dan bangunan 26.506.421.000.000,00 25.319.148.000.000,00 4114PendapatanBPHTB 7.392.899.000.000,00 7.155.525.000.000,00 4115Pendapatan cukai 57.289.169.000.000,00 59.265.922.000.000,00 41151 Pendapatan cukai 411511 Pendapatan cukai hasil tembakau 55.926.553.000.000,00 55.865.922.000.000,00 Pendapatancukai ethyl alkohol 520.196.000.000,00 419.237.000.000.00 411513 Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol 842.420.000.000,00 2.980.763.000.000,00 4116 Pendapatan pajak lainnya 3.851.023.000.000,00 3.841.926.000.000,00 412 Pendapatan pajak perdagangan internasional 27.203.502.000.000,00 22.561.373.000.000,00 4121 Pendapatan bea masuk 19.569.865.000.000,00 17.106.813.000.000,00 4122 Pendapatan bea keluar 7.633.637.000.000,00 5.454.560.000.000,00

Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (4), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ayat (8) dihapus, ayat (13) tetap, dan penjelasan ayat (13) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)

Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:

Penjelasan: Cukup jelas.

Penerimaan sumber daya alam;

Bagian Pemerintah atas laba BUMN;

Penerimaan negara bukan pajak lainnya; dan

Pendapatan BLU.

(2)

Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp164.726.732.000.000,00 (seratus enam puluh empat triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Penjelasan: Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp132.030.206.894.000,00 (seratus tiga puluh dua triliun tiga puluh miliar dua ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

(2a)

Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penerimaan yang berasal dari penyelesaian kewajiban migas PT Pertamina (Persero) sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), yang seluruhnya dipergunakan untuk pembayaran kepada PT Pertamina (Persero) atas penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) oleh TNI.

Penjelasan: Cukup jelas.

(3)

Dana yang dicadangkan untuk kegiatan pemulihan lokasi perminyakan yang ditinggalkan (abandonment and site restoration) oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) harus ditempatkan pada perbankan nasional.

Penjelasan: Cukup jelas.

(4)

Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp29.500.000.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun lima ratus miliar rupiah).

Penjelasan: Penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN semula direncanakan sebesar Rp24.000.000.000.000,00 (dua puluh empat triliun rupiah).

(5)

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

Penjelasan: Sambil menunggu dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan: Cukup jelas.

(7)

Penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk penerimaan bagian Pemerintah atas laba PT PLN (Persero) pada tahun buku 2009 sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sebagai akibat dari pemberian margin usaha sebesar 5% (lima persen) kepada PT PLN (Persero).

Penjelasan: Pemberian margin kepada PT. PLN (Persero) tahun anggaran 2009 ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

(8)

Dihapus.

Penjelasan: Dihapus.

(9)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp43.462.758.949.000,00 (empat puluh tiga triliun empat ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Penjelasan: Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula direncanakan sebesar Rp39.894.220.171.000,00 (tiga puluh sembilan triliun delapan ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

(10)

Target PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan dalam tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp450.026.112.000,00 (empat ratus lima puluh miliar dua puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah), didasarkan pada kebijakan pemisahan (spin off) penerimaan Air Traffic Services (ATS) PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II untuk dijadikan Perum.

Penjelasan: Target PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan semula direncanakan sebesar Rp450.026.111.697,00 (empat ratus lima puluh miliar dua puluh enam juta seratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(11)

Target PNBP Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp10.255.607.931.000,00 (sepuluh triliun dua ratus lima puluh lima miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), sebagian di antaranya diperoleh dari penerimaan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi yang dipertimbangkan karena adanya perubahan regulasi/kebijakan BHP frekuensi dari perhitungan BHP frekuensi berbasis kanal (trx) menjadi BHP frekuensi berbasis pita frekuensi (bandwidth) untuk penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler.

Penjelasan: Target PNBP Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika semula direncanakan sebesar Rp9.032.607.931.050,00 (sembilan triliun tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah).

(12)

Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar Rp9.486.877.049.000,00 (sembilan triliun empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu rupiah).

Penjelasan: Penerimaan BLU direncanakan sebesar Rp9.486.877.049.000,00 (sembilan triliun empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu rupiah).

(13)

Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (9), dan ayat (12) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Penjelasan: Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp205.411.304.114.000,00 (dua ratus lima triliun empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat juta seratus empat belas ribu rupiah). Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) Jenis Penerimaan Semula Menjadi 421 Penerimaan sumber daya alam 132.030.206.894.000,00 164.726.732.000.000,00 Pendapatan minyak bumi 89.226.510.000.000,00 112.515.090.000.000,00 42111 Pendapatan minyak bumi Pendapatan gas bumi 31.303.240.000.000,00 39.204.780.000.000,00 42121 Pendapatan gas bumi Pendapatan pertambangan umum 8.231.620.894.000,00 9.738.026.000.000,00 421311 Pendapatan iuran tetap 117.583.611.000,00 155.517.000.000,00 421312 Pendapatan royalti 8.114.037.283.000,00 9.582.509.000.000,00 Pendapatan kehutanan 2.874.416.000.000,00 2.874.416.000.000.00 Pendapatan dana reboisasi 1.631.650.000.000,00 Pendapatan provisi sumber daya hutan 1.123.025.000.000,00 Pendapatan IIUPH 19.741.000.000,00 421431 Pendapatan IIUPH tanaman industri 741.000.000,00 421434 Pendapatan IIUPH hutan alam 19.000.000.000.00 19.000.000.000,00 Pendapatan penggunaan kawasan hutan 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 421441 Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan A N Pendapatan perikanan 150.000.000.000,00 150.000.000.000.00 421511 Pendapatan perikanan Pendapatan pertambangan panas bumi 244.420.000.000.00 421611 Pendapatan pertambangan panas bumi 244.420.000.000,00 244.420.000.000,00 422 Pendapatan Bagian Laba BUMN 24.000.000.000.000,00 29.500.000.000.000,00 4221 Bagian Pemerintah atas laba BUMN 423 Pendapatan PNBP Lainnya 39.894.220.171.000,00 43.462.758.949.000,00 4231Pendapatan penjualan dan sewa 13.949.497.483.000,00 13.628.121.128.000,00 42311 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan 6.971.514.760.000,00 5.572.998.385.000,00 423111 Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan 4.789,531.000.00 4.789.531.000,00 Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan 19.301.289.000,00 tambang 6.861.420.375.000,00 5.462.904.000.000,00 Pendapatan penjualan hasil sitaan/ rampasan dan harta peninggalan 22.620.558.000,00 22.620.558.000,00 Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya 12.428.725.000,00 Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya 47.330.848.000,00 47.330.848.000.00 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 422.755.000.00 422.755.000,00 423119 Pendapatan penjualan lainnya 3.200.679.000,00 42312 Pendapatan penjualan aset 44.195.477.000,00 Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah 323.813.000,00 Pendapatan penjualan kendaraan bermotor 1.288.763.000,00 Pendapatan penjualan sewa beli 40.628.701.000,00 423129 Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan 1.954.200.000,00 42313 Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas 6.840.930.000.000,00 7.918.070.000.000,00 423132 Pendapatan minyak mentah DMO 42314 Pendapatan sewa 92.857.246.000,00 92.857.266.000,00 423141 Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri 33.919.110.000,00 Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang 44.457.438.000,00 423143 Pendapatan sewa benda-benda bergerak 4.385.814.000,00 423149 Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya 10.094.884.000,00 10.094.904.000,00 4232 Pendapatan jasa 19.501.461.817.000,00 20.719.691.836.000,00 42321 Pendapatan jasaI 13.303.063.042.000,00 14.526.063.042.000,00 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya 75.603.726.000,00 Pendapatan tempat hiburan/ taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA) 14.431.240.000,00 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dan BPKB 1.281.211.064.000.00 Pendapatan hak dan perijinan 8.636.457.549.000,00 9.846.457.549.000,00 Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan 90.661.422.000,00 423216 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC (jasa pekerjaan dari cukai) 2.400.098.424.000,00 2.413.098.424.000.00 423217 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama 80.365.500.000,00 423218 Pendapatanjasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian 724.234.117.000.00 724.234.117.000,00 42322 Pendapatan jasa II 780.122.266.000.00 775.352.285.000,00 423221 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 76.130.052.000,00 423222 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 580.963.233.000.00 576.193.252.000,00 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa 4.026.275.000,00 423226 Pendapatan uang pewarganegaraan 3.500.000.000,00 Pendapatan bea lelang 44.047.706.000,00 Pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara 67.705.000.000,00 67.705.000.000.00 Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi 3.750.000.000.00 3.750.000,.000.00 42323 Pendapatan jasa luar negeri 399.007.610.000,00 423231 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia 103.245.960.000.00 103.245.960.000,00 423232 Pendapatan darijasa pengurusan dokumen konsuler289.750.400.000,00 289.750.400.000,00 Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri 6.011.250.000,00 42324 Pendapatan layanan jasa perbankan 770.000,00 423241 Pendapatan layanan jasa perbankan 42325 Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (treasury single account /TSA) dan/atau atas penempatan uang negara 3.008.103.524.000.00 3.008.103.524.000,00 423251 Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA 8.103.524.000,00 423252 Pendapatan atas penempatan uang negara di bank umum 1.110.000.000.000,00 Pendapatan dari pelaksanaan Treasury Notional Pooling 60.000.000.000,00 Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia 3.000.000.000.000,00 1.830.000.000.000.00 42326 Pendapatan jasa kepolisian 1.988.623.375.000.00 423261 Pendapatan surat izin mengemudi(SIM) 754,875,000.000.00 754.875,000,000.00 423262 Pendapatan surat tanda nomor kendaraan(STNK) 425.000.000.000,00 Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK) 367.500.000,00 Pendapatanbuku pemilikan kendaraanbermotor(BPKB) 567.700.000.000,00 Pendapatan tanda nomor kendaraanbermotor(TNKB) 214.000.000.000,00 Pendapatan tes klinik pengemudi (Klipeng) 25.000.000.000,00 25.000.000.000.00 Pendapatan pemberian ijin senjata api (Senpi) 1.680.875,000.00 1.680.875.000,00 42329 Pendapatanjasa lainnya 22.541.230.000,00 423291Pendapatan jasa lainnya 4233 Pendapatan bunga 1.674.741.000.000,00 3.174.741.000.000,00 42331 Pendapatan bunga 423313 Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman 1.674.740.000.000,00 3.174.740.000.000,00 423319 Pendapatan bunga lainnya 1.000.000,00 4234 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 27.645.342.000,00 42341Pendapatan kejaksaan dan peradilan 423411Pendapatan legalisasi tanda tangan450.000.000,00 450.000.000,00 423412 Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan 150.000.000.00 150.000.000,00 423413 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan) Pendapatan hasil denda/ tilang dan sebagainya 19.012.000.000.00 423415 Pendapatan ongkos perkara 7.635.842.000.00 7.635.842.000,00 423419 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya 247.500.000.00 247.500.000,00 4235 Pendapatan pendidikan 4.150.842.462.000,00 42351 Pendapatan pendidikan 423511 Pendapatan uang pendidikan 3.292.090.864.000,00 423512 Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhirpendidikan 79.682.052.000,00 423513 Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik 32.712.544.000,00 423519Pendapatanpendidikanlainnya746.357.002.000,00 746.357.002.000,00 4236Pendapatangratifikasidanuangsitaanhasilkorupsi49.020.000.000,00 49.020.000.000,00 42361 Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi 423611 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan 8.224.800.000,00 Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara 2.000.000.000,00 Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan 38.795.200.000,00 4237 Pendapatan iuran dan denda 526.796.886.000.00 526.796.886.000,00 42371 Pendapatan iuran badan usaha 473.300.830.000,00 423711 Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM 345.385.414.000,00 Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa 87.915.416.000,00 423713 Iuran badan usaha di bidang pasarmodal dan lembaga keuangan 40.000.000.000,00 40.000.000.000.00 42372 Pendapatan dana pengamanan hutan 16.638.431.000.00 16.638.431.000,00 423721 Pendapatan dana pengamanan hutan 42373 Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasialam 34.524.511.000,00 423731 Pendapatan iuran menangkap/ mengambil/mengangkutsatwaliar/ mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup atau mati 7.150.000.000.00 7.150.000.000,00 Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA) 1.056.374.000.00 1.056.374.000,00 Pungutanmasukobyekwisataalam25.680.137.000,00 25.680.137.000,00 Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA) 638.000.000.00 638.000.000,00 4A0An 42375Pendapatan denda 2.333.114.000.00 423752 Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah 2.333.114.000,00 2.333.114,000.00 4239 Pendapatan lain-lain 14.215.181.000,00 1.185.900.295.000,00 42391 Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu (TAYL) 8.355.130.000,00 1.180.040.244.000,00 423911 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL 2.414.521.000,00 Penerimaan kembali belanja pensiunTAYL 6.167.000,00 lainnya rupiah murni TAYL 3.664.416.000,00 423914 Penerimaan kembali belanja lainnya pinjaman luar negeri TAYL 3.000.000,00 Penerimaan kembali belanja lainnya hibahTAYL 2.000.000,00 423919 Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL 2.265.026.000.00 1.173.950.140.000,00 42392 Pendapatan pelunasan piutang 2.917.202.000,00 Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara 45.590.000.00 45.590.000,00 423922 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masukTP/TGR)bendahara 2.871.612.000,00 2.871.612.000.00 42399 Pendapatan lain-lain 2.942.849.000,00 423991 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji 1.630.133,000.00 1.630.133.000,00 423999 Pendapatan anggaran lain-lain 1.312.716.000,00 424 Pendapatan badan layanan umum (BLU) 9.486.877.049.000,00 4241 Pendapatan jasa layanan umum 8.734.592.860.000,00 42411 Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat 8.215.786.529.000,00 424111 Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit 3.613.150.998.000,00 Pendapatan jasa pelayanan pendidikan 2.932.996.003.000,00 2.932.996.003.000.00 Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi 45.404.497.000.00 45.404.497.000,00 424114 Pendapatan jasa pencetakan 2.845.790.000,00 424116 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 1.433.103.837.000,00 pemasaran 3.500.000.000,00 Pendapatan jasa penyediaan barang danjasa lainnya 184.785.404.000,00 42412 Pendapatandaripengelolaan wilayah/ kawasan tertentu 158,482.305.000.00 158.482.305.000,00 424123 Pendapatan pengelolaan fasilitas umum milikPemerintah 27.600.000,00 424129 Pendapatan pengelolaan kawasan lainnya 158.454.705.000,00 42413Pengelolaandanakhusus untuk masyarakat 360.324.026.000.00 360.324.026.000,00 424133 Pendapatan program modal ventura 3.437.496.000,00 3.437.496.000.00 424134 Pendapatan program dana bergulir sektoral 47.030.126.000,00 Pendapatan program dana bergulir syariah 2.501.353.000,00 Pendapataninvestasi 304.942.751.000,00 424139 Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya 2.412.300,000.00 2.412.300.000,00 4242 Pendapatan hibahbadanlayanan umum 102.868.085.000,00 42421 Pendapatan hibah terikat 101.768.085.000,00 424211 Pendapatan hibah terikat dalam negeri-perorangan 351.750.000,00 Pendapatan hibah terikat dalam negeri-lembaga/badan usaha 19.296.335.000,00 19.296.335.000,00 dalam negeri-Pemda 4.000.000.000,00 424216 Pendapatan hibah terikat luar negeri-negara 78.120.000.000,00 42422Pendapatanhibahtidakterikat 1.100.000.000,00 424221 Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri perorangan 75.000.000,00 424229 Pendapatan hibah tidak terikat lainnya 1.025.000.000,00 4243 Pendapatan hasil kerja sama BLU 520.282.927.000,00 42431Pendapatan hasil kerja sama BLU 424311 Pendapatan hasil kerja perorangan 4.782.600.000,00 4.782.600.000,00 424312 Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha 513.000.327.000,00 424313 Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah 2.500.000.000,00 4249 Pendapatan BLU Lainnya 129.133.177.000,00 42491 Pendapatan BLU Lainnya 424911 Pendapatan jasa layanan perbankan BLU 129,133.177.000.00 129,133.177,000.00

Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 terdiri atas:

Penjelasan: Cukup jelas.

Anggaran belanja pemerintah pusat; dan

Anggaran transfer ke daerah.

(2)

Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp781.533.546.832.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Penjelasan: Anggaran belanja pemerintah pusat diperkirakan sebesar Rp781.533.546.832.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), termasuk Banking Comission atas hibah Pemerintah Jepang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam akun Belanja PembayaranKewajiban/Utang, dan penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, meliputi: 1. Mass rapid transit (MRT) project sebesar Rp34.386.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah); 2. Program local basic education capacity (L-BEC) sebesar Rp80.080.000.000,00 (delapan puluh miliar delapan puluh juta rupiah); 3. Program hibah air minum Rp106.150.000.000,00 (seratus enam miliar seratus lima puluh juta rupiah); 4. Program Hibah air limbah terpusat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 5. Water and sanitation Program - Sub program D (WASAP-D)sebesar Rp12.602.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus dua juta rupiah). Anggaran belanja pemerintah pusat semula direncanakan Rp725.243.010.910.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun dua ratus empat puluh tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

(3)

Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp344.612.929.480.000,00 (tiga ratus empat puluh empat triliun enam ratus dua belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Penjelasan: Anggaran transfer ke daerah semula direncanakan sebesar Rp322.423.032.080.000,00 (tiga ratus dua puluh dua triliun empat ratus dua puluh tiga miliar tiga puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).

(4)

Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp1.126.146.476.312.000,00 (satu kuadriliun seratus dua puluh enam triliun seratus empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Penjelasan: Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp1.047.666.042.990.000,00 (satu kuadriliun empat puluh tujuh triliun enam ratus enam puluh enam miliar empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sedangkan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)

Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

Penjelasan: Cukup jelas.

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi;

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan

Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.

(2)

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp781.533.546.832.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Penjelasan: Belanja pemerintah pusat menurut organisasi semula direncanakan sebesar Rp725.243.010.910.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun dua ratus empat puluh tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Belanja pemerintah pusat menurut fungsi semula Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja semula

(3)

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp781.533.546.832.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

(4)

Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp781.533.546.832.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

(5)

Dihapus.

Penjelasan: Dihapus.

(6)

Perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dirinci lebih lanjut dalam Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).

Penjelasan: Cukup jelas.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Nabati (BBN) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp88.890.776.000.000,00 (delapan puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Penjelasan: Subsidi BBM, BBN, dan LPG Tahun Anggaran 2010 semula ditetapkan sebesar Rp68.726.700.000.000,00 (enam puluh delapan triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah).

(2)

Pengendalian anggaran subsidi BBM dalam Tahun Anggaran 2010 dilakukan melalui efisiensi terhadap biaya distribusi dan margin usaha (alpha), serta melakukan kebijakan penghematan konsumsi BBM bersubsidi.

Penjelasan: Kebijakan penghematan BBM bersubsidi antara lain melalui: (a) penerapan secara bertahap sistem pendistribusian BBM bersubsidi dengan pola tertutup;(b) melanjutkan program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG tabung (tiga)kilogram; dan (c) Peningkatan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi.

(3)

Dalam hal perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price /ICP) dalam 1 (satu) tahun mengalami kenaikan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga yang diasumsikan dalam APBN-Perubahan 2010, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Penjelasan: Cukup jelas.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penjelasan: Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2010 semula ditetapkan sebesar Rp37.800.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh triliun delapan ratus miliar rupiah). Huruf a Dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT. PLN (Persero), pemberian margin kepada PT. PLN (Persero) diperkirakan sebesar 8% (delapan persen) pada tahun 2011 dan sebesar 3% (tiga persen) tahun 2012. Huruf b Huruf c Tarif yang bertujuan untuk mendorong penghematan tenaga listrik, antara lain daya max plus. Sedangkan pelayanan khusus adalah kesepakatan tingkat layanan tertentu antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan. Huruf d Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini adalah Menteri yang bidang tugasnya bertanggung jawab di bidang energi, sedangkan DPR RI adalah komisi yang membidangi energi.

(1)

Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp55.106.300.000.000,00 (lima puluh lima triliun seratus enam miliar tiga ratus juta rupiah).

(2)

Pengendalian anggaran subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2010 dilakukan melalui:

Pemberian margin kepada PT. PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT. PLN (Persero) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) tahun 2010;

Penerapan tarif dasar listrik (TDL) sesuai harga keekonomian secara otomatis untuk pemakaian energi di atas 30% (tiga puluh persen) konsumsi rata-rata nasional tahun 2009 bagi pelanggan rumah tangga (R), bisnis (B), dan publik (P) dengan daya mulai 6.600 VA ke atas;

Penerapan kebijakan tarif yang bertujuan untuk mendorong penghematan tenaga listrik dan pelayanan khusus, yang selama ini sudah dilaksanakan, tetap diberlakukan; dan

Penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)

Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp18.411.462.000.000,00 (delapan belas triliun empat ratus sebelas miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah), terdiri atas:

Penjelasan: Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2010 semula ditetapkan sebesar Rp14.757.259.000.000,00(empat belas triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

subsidi harga sebesar Rp14.750.662.000.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus lima puluh miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah);

bantuan langsung pupuk sebesar Rp2.160.800.000.000,00 (dua triliun seratus enam puluh miliar delapan ratus juta rupiah);

kurang bayar tahun 2008 sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

(2)

Pemerintah mengutamakan kecukupan pasokan gas yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan gas.

Penjelasan: Cukup jelas.

(3)

Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi pertanian terutama pupuk pada masa yang akan datang, Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik.

Penjelasan: Cukup jelas.

(4)

Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Penjelasan: Cukup jelas.

10.

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D, dan Pasal 9E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp13.925.123.000.000,00 (tiga belas triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta rupiah).

Penjelasan: Subsidi Pangan dalam Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp11.387.322.035.700,00 (sebelas triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 9B

Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp2.856.389.530.000,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penjelasan: Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp5.337.723.030.000,00 (lima triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 9C

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp18.434.407.800.778,00 (delapan belas triliun empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Penjelasan: Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran semula direncanakan sebesar Rp16.872.800.000.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 9D

Subsidi benih dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp2.263.523.000.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah).

Penjelasan: Subsidi benih dalam tahun anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp1.563.523.000.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah)

Pasal 9E

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9C dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan kewajiban Pemerintah atas subsidi pajak ditanggung Pemerintah, termasuk kekurangan subsidi pajak ditanggung pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan kemampuan keuangan Negara.

Penjelasan: Pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

11.

Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)

Sebagai tindak lanjut pemotongan/pengurangan pagu belanja kementerian negara/lembaga dan pagu alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2010 yang tidak sepenuhnya melaksanakan kegiatan stimulus fiskal tahun anggaran 2009, pagu belanja kementerian tahun anggaran 2010 yang dipotong dan dikurangi adalah sebagai berikut:

Penjelasan: Cukup jelas.

Kementerian Perhubungan sebesar Rp11.150.862.000,00 (sebelas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp916.100.000,00 (sembilan ratus enam belas juta seratus ribu rupiah).

(2)

Revisi DIPA atas pemotongan pagu belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sepanjang:

Penjelasan: Cukup jelas.

Sasaran prioritas nasional yang menjadi tanggung jawabnya dapat tercapai serta menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan;

Tidak mengurangi alokasi anggaran untuk gaji, honorarium, tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, pembayaran tunggakan, dan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari PHLN, Rupiah Murni Pendamping, dan PNBP.

(3)

Tata cara revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan revisi DIPA tersebut dilakukan paling lambat 30 Juni 2010.

Penjelasan: Cukup jelas.

(4)

Pagu alokasi transfer ke daerah yang menerima belanja Stimulus Fiskal 2009 melalui bantuan teknis dan pendanaan dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan/tugas pemerintah daerah tidak dikenakan pemotongan/pengurangan.

Penjelasan: Cukup jelas.

12.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Penjelasan: Huruf a Yang dimaksud dengan "hasil optimalisasi” adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama. Huruf b Yang dimaksud dengan "perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)" adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku. Huruf c Yang dimaksud dengan "perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN)/pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN)" adalah peningkatan pagu PHLN/PHDN sebagai akibat adanya luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri/pinjaman dan hibah dalam negeri yang bersifat multi years dan/atau percepatan penarikan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri. Perubahan pagu PHLN/PHDN tersebut termasuk (a) hibah luar negeri/hibah dalam negeri dan hibah yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN 2010 ditetapkan dan (b) pinjaman yang diterushibahkan. Akan tetapi, perubahan pagu PHLN/PHDN tersebut tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2010 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pinjaman komersial dan fasilitas kredit ekspor, yang bukan merupakan kelanjutan multi years project.

(1)

Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah Pusat berupa:

pergeseran anggaran belanja:

dari Bagian Anggaran 999.08 (Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L);

antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran;

antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi dan tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan; dan/atau

antarjenis belanja dalam satu kegiatan.

perubahan anggaran belanja yang bersumber dari kelebihan realisasi di atas target penerimaan negara bukan pajak (PNBP);

perubahan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN dan PHDN, termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan; dan

perubahan pinjaman luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri (drop loan); ditetapkan oleh Pemerintah.

(2)

Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di atas pagu APBN untuk perguruan tinggi yang bukan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan BLU ditetapkan oleh Pemerintah.

Penjelasan: Cukup jelas.

(3)

Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.

Penjelasan: Cukup jelas.

(4)

Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah.

Penjelasan: Cukup jelas.

(5)

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaporkan Pemerintah kepada DPR RI dalam APBN Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Penjelasan: Yang dimaksud dengan"dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan" adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan 2010 kepada DPR. Sedangkan yang dimaksud dengan "dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat" adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2010 setelah APBN Perubahan 2010 kepada DPR.

13.

Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, dan Pasal 16C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)

Hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) butir a.3) hanya dapat digunakan pada tahun anggaran 2011 untuk kegiatan dan program yang sama atau sebagai kegiatan baru (new initiative), kecuali untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah.

Penjelasan: Cukup jelas.

(2)

Tata cara perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat, termasuk penggunaan hasil optimalisasi, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Penjelasan: Cukup jelas.

Pasal 16B

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam negeri dapat dilaksanakan dengan tahun jamak.

Penjelasan: Cukup jelas.

Pasal 16C

(1)

Rincian alokasi belanja K/L diselesaikan oleh seluruh Komisi DPR hingga batas waktu tanggal 15 Mei 2010.

(2)

Dalam hal rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan oleh Komisi terkait, maka Badan Anggaran berhak untuk menyelesaikannya dalam waktu satu minggu setelah batas waktu tersebut.

(3)

Seluruh rincian transfer ke daerah dan dana pendidikan ke daerah ditetapkan oleh Badan Anggaran selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2010.

Penjelasan: Cukup jelas.

14.

Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Penjelasan: Cukup jelas Dana perimbangan semula direncanakan sebesar Rp306.023.418.400.000,00 (tiga ratus enam triliun dua puluh tiga miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).

(1)

Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

Dana perimbangan;

Dana otonomi khusus dan penyesuaian;

(2)

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp314.363.315.800.000,00 (tiga ratus empat belas triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).

(3)

Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp30.249.613.680.000,00 (tiga puluh triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Penjelasan: Cukup jelas.

15.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c), ayat (5d), ayat (5e), dan ayat (5f) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

Penjelasan: Cukup jelas.

Dana bagi hasil;

Dana alokasi umum; dan

Dana alokasi khusus.

(2)

Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp89.618.446.100.000,00 (delapan puluh sembilan triliun enam ratus delapan belas miliar empat ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Penjelasan: Dana bagi hasil semula direncanakansebesar Rp81.404.801.400.000,00 (delapan puluh satu triliun empat ratus empat miliar delapan ratus satu juta empat ratus ribu rupiah).

(3)

Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk sebagian kurang bayar dana bagi hasil SDA minyak dan gas bumi serta kurang bayar dana bagi hasil pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan SDA kehutanan.

(4)

Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp203.606.484.500.000,00 (dua ratus tiga triliun enam ratus enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), termasuk DAU tambahan untuk tunjangan profesi guru sebesar Rp10.994.892.500.000,00 (sepuluh triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta koreksi alokasi DAU Kabupaten Indramayu sebesar Rp121.250.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Penjelasan: Dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2010, Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto merupakan hasil perhitungan antara pendapatan dalam negeri yang merupakan hasil penjumlahan dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah yaitu dana bagi hasil (DBH), anggaran belanja yang sifatnya diarahkan (earmarked) berupa belanja PNBP Kementerian Negara/Lembaga, subsidi pajak, serta beberapa subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM, subsidi listrik, subsidipupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.

(4a)

Koreksi alokasi DAU Tahun Anggaran 2010 untuk kabupaten/kota lainnya akan diperhitungkan dalam DAU Tahun Anggaran 2011.

Penjelasan: Cukup jelas.

(5)

Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp21.138.385.200.000,00 (dua puluh satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) termasuk koreksi alokasi DAK Kabupaten Indramayu sebesar Rp5.002.700.000,00 (lima miliar dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Penjelasan: Cukup jelas.

(5a)

Koreksi alokasi DAK Tahun Anggaran 2010 untuk kabupaten/kota lainnya akan diperhitungkan dalam DAK Tahun Anggaran 2011.

Penjelasan: Cukup jelas.

(5b)

Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Pendidikan harus terlebih dahulu dikonsultasikan/mendapatkan persetujuan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitasnya, maka pelaksanaan DAK Pendidikan harus menggunakan metode pengadaan barang dan jasa yang mengacu kepada mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak dalam bentuk block grant/hibah ke penerima manfaat atau sekolah.

Penjelasan: Cukup jelas.

(5c)

Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2010 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2010, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan: Cukup jelas.

(5d)

Dalam hal terdapat sisa realisasi penerimaan yang belum dibagihasilkan sebagai dampak belum teridentifikasinya daerah penghasil, Menteri Keuangan menempatkan sisa penerimaan dimaksud sebagai dana cadangan dalam rekening Pemerintah.

Penjelasan: Cukup jelas.

(5e)

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5c) dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam satu tahun anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2010.

Penjelasan: Cukup jelas.

(5f)

Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5c) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan: Cukup jelas.

(6)

Perhitungan dan pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Penjelasan: Cukup jelas.

(7)

Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Penjelasan: Dana perimbangan sebesar Rp314.363.315.800.000,00 (tiga ratus empat belas triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), terdiri atas: (dalam rupiah) Semula Menjadi 1. Dana Bagi Hasil (DBH) 81.404.801.400.000,00 89.618.446.100.000,00 a. DBH Pajak 46.921.445.900.000,00 44.513.496.852.000.00 (1) DBH Pajak Penghasilan (PPh) 13.173.844.200.000,00 13.177.283.527.000,00 - Pajak penghasilan Pasal 21 12.314.671.400.000,00 12.314.672.000.000,00 - Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi 859.172.800.000,00 859.172.000.000,00 - Kurang bayar DBH PPh 3.439.527.000,00 (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan 25.236.171.600.000,00 23.063.369.885.000,00 - DBH PBB 23.061.043.984.000,00 -Kurang bayar DBH PBB 2.325.901.000,00 (3) DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 7.392.899.000.000,00 7.155.525.000.000,00 (4) DBH Cukai 1.118.531.100.000,00 1.117.318.440.000,00 b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) 34.483.355.500.000,00 45.104.949.248.000,00 (1) DBH SDA Migas 26.015.650.000.000,00 35.196.362.157.000,00 - DBH SDA minyak bumi 14.078.470.000.000,00 17.143.110.000.000,00 - DBH SDA gas bumi 9.937.180.000.000,00 11.925.190.000.000,00 -Sebagian kurang bayar DBH migas tahun 2008 2.000.000.000.000,00 6.128.062.157.000,00 (2) DBH SDA Pertambangan Umum 6.585.296.700.000,00 7.790.420.800.000,00 -Iuran Tetap 94.066.900.000,00 124.413.600.000,00 -Royalti 6.491.229.800.000,00 7.666.007.200.000,00 (3) DBH SDA Kehutanan 1.566.872.800.000,00 1.802.630.291.000,00 - Provisi Sumber Daya Hutan 898.420.000.000,00 - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 15.792.800.000,00 - Dana Reboisasi 652.660.000.000.00 -Kurang bayar SDA kehutanan 235.757.491.000,00 (4)DBH SDA Perikanan 120.000.000.000,00 (5) DBH SDA Pertambangan Panas Bumi 195.536.000.000,00 2.Dana Alokasi Umum (DAU) 203.485.234.500.000,00 203.606.484.500.000.00 a. DAU Murni 192.490.342.000.000,00 b. DAU Tambahan untuk tunjangan profesi guru 10.994.892.500.000,00 c. Koreksi alokasi DAU Kab. Indramayu 121.250.000.000,00 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 21.133.382.500.000,00 21.138.385.200.000,00 a. DAK b. Koreksi alokasi DAK Kabupaten Indramayu 5.002.700.000,00

16.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b), dan ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)

Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

Penjelasan: Cukup jelas.

dana otonomi khusus; dan

dana penyesuaian, yang terdiri atas:

dana tambahan tunjangan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD);

dana insentif daerah;

kurang bayar DAK 2008;

kurang bayar dana infrastruktur sarana dan prasarana (DISP) 2008;

Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah(DPDF-PPD);

Dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD); dan

Dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan (DPPIP).

(2)

Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp9.099.613.680.000,00 (sembilan triliun sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Penjelasan: Dana otonomi khusus semula direncanakan sebesar Rp9.099.613.680.000,00 (sembilan triliun sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

(3)

Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp21.150.000.000.000,00 (dua puluh satu triliun seratus lima puluh miliar rupiah).

Penjelasan: Dana penyesuaian semula direncanakansebesar Rp7.300.000.000.000,00 (tujuh triliun tiga ratus miliar rupiah).

(3a)

Dana tambahan tunjangan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 1 diperkirakan sebesar Rp5.800.000.000.000,00 (lima triliun delapan ratus miliar rupiah).

Penjelasan: Dana tambahan tunjangan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) direncanakan sebesar Rp5.800.000.000.000,00 (lima triliun delapan ratus miliar rupiah)

(4)

Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 2 diperkirakan sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).

Penjelasan: insentif daerah semula direncanakan sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).

(4a)

Kurang bayar DAK 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 3 diperkirakan sebesar Rp80.200.000.000,00 (delapan puluh miliar dua ratus juta rupiah).

Penjelasan: Kurang bayar DAK 2008 semula direncanakan sebesar Rp80.200.000.000,00 (delapan puluh miliar dua ratus juta

(4b)

Kurang bayar DISP 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 4 diperkirakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).

Penjelasan: Kurang bayar DISP 2008 semula direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).

(5)

Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan kriteria tertentu adalah: Daerah yang berprestasi yaitu antara lain: daerah yang telah melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerahnya. menyampaikan Perda APBD secara tepat waktu.

(6)

Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.5 diperkirakan sebesar Rp7.100.000.000.000,00 (tujuh triliun seratus miliar rupiah).

Penjelasan: Cukup jelas.

(7)

Dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. 6 diperkirakan sebesar Rp5.500.000.000.000,00 (lima triliun lima ratus miliar rupiah).

Penjelasan: Cukup jelas.

(8)

Dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan (DPPIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.7 diperkirakan sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Penjelasan: Cukup jelas.

(9)

Penetapan alokasi dan pedoman umum penggunaan DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan: Cukup jelas.

(10)

Dana Transfer ke daerah untuk propinsi, kabupaten, dan kota yang alokasinya ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan peraturan daerah tentang APBD, pemerintah daerah dapat melaksanakan program dan kegiatannya dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pimpinan DPRD. Apabila program dan kegiatan yang akan didanai dari dana transfer ke daerah dialokasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Perubahan ditetapkan, maka pemerintah daerah melaporkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

Penjelasan: Cukup jelas.

17.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)

Anggaran pendidikan adalah sebesar Rp225.229.295.262.400,00 (dua ratus dua puluh lima triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Penjelasan: Anggaran pendidikan sebesar Rp225.229.295.262.400,00 (dua ratus dua puluh lima triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), terdiri atas: (dalam rupiah) Semula Menjadi Anggaran Pendidikan melalui Belanja PemerintahPusat 83.170.009.475.000,00 96.480.267.862.400,00 (1) Kementerian Pendidikan Nasional 54.704.324.253.000,00 62.955.224.253.000,00 Kementerian Agama 23.663.565.732.000.00 26.524.524.119.400.00 (3) Kementerian Negara/Lembaga lainnya 4.802.119.490.000,00 7.000.519.490.000,00 2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah 126.367.577.800.000,00 127.749.027.400.000,00 DBH Pendidikan 617.048.800.000,00 748.498.400.000,00 (2) DAK Pendidikan 9.334.882.000.000,00 DAU Pendidikan 95.923.070.400.000,00 (4) Tambahan Tunjangan Guru PNSD 5.800.000.000.000,00 (5) DAU Tambahan untuk Tunjangan Profesi Guru 10.994.892.500.000,00 (6) Dana Insentif Daerah 1.387.800.000.000,00 (7) Dana Otonomi Khusus Pendidikan 2.309.884.100.000,00 2.309.884.100.000.00 (8) (9) Dana Percepatan Pembangunan InfrastrukturPendidikan (DPPIP) 1.250.000.000.000,00 3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan 1.000.000.000.000,00 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

(2)

Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp1.126.146.476.312.000,00 (satu kuadriliun seratus dua puluh enam triliun seratus empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Penjelasan: Cukup jelas.

(3)

Di dalam alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Penjelasan: Cukup jelas.

18.

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sedangkan ayat (3) tetap dan penjelasan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)

Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp992.398.789.998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil daripada jumlah anggaran belanja negara sebesar Rp1.126.146.476.312.000,00 (satu kuadriliun seratus dua puluh enam triliun seratus empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sehingga dalam Tahun Anggaran 2010 terdapat defisit anggaran sebesar Rp133.747.686.314.000,00 (seratus tiga puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.

Penjelasan: Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2010 semula sebesar Rp949.656.115.114.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan triliun enam ratus lima puluh enam miliar seratus lima belas juta seratus empat belas ribu rupiah), jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran semula sebesar Rp1.047.666.042.990.000,00 (satu kuadriliun empat puluh tujuh triliun enam ratus enam puluh enam miliar empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga dalam Tahun Anggaran 2010 terdapat defisit anggaran sebesar Rp98.009.927.876.000,00 (sembilan puluh delapan triliun sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2010 berubah dari semula Rp98.009.927.876.000,00 (sembilan puluh delapan triliun sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp133.747.686.314.000,00 (seratus tiga puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu

(2)

Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:

Penjelasan: a. Pembiayaan dalam negeri Rp107.891.435.453.000,00 (seratus tujuh triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah); b. Pembiayaan luar negeri neto semula sebesar negatif Rp9.881.507.577.000,00 (sembilan triliun delapan ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp133.903.232.818.000,00 (seratus tiga puluh tiga triliun sembilan ratus tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah); dan

Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif Rp155.546.504.000,00 (seratus lima puluh lima miliar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah).

(3)

Rincian pembiayaan defisit anggaran Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini.

Penjelasan: Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp133.747.686.314.000,00 (seratus tiga puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) terdiri atas: 1. Dalam Negeri Rp133.903.232.818.000,00 (seratus tiga puluh tiga triliun sembilan ratus tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) terdiri atas: (dalam rupiah) Semula Menjadi a. Perbankan dalam negeri 7.129.150.000.000,00 45.477.096.818.000,00 (1) Rekening dana investasi 5.504.150.000.000,00 (2) Rekening pembangunan hutan 625.000.000.000.00 625.000.000.000,00 (3) Saldo Anggaran Lebih 1.000.000.000.000,00 39.347.946.818.000,00 b. Non-perbankan dalam negeri 100.762.285.453.000,00 88.426.136.000.00,00 Privatisasi 1.200.000.000.000,00 Hasil pengelolaan aset Surat berharga negara (neto) 104.429.085.453.000,00 107.500.385.000.000,00 (4) Pinjaman dalam negeri (5) Dana investasi pemerintah dan penyertaan modal negara -3.902.500.000.000,00 -12.924.249.000.000,00 a. Investasi Pemerintah -927.500.000.000,00 -3.610.549.000.000.00 b. Penyertaan modalnegara-2.000.000.000.000,00 -6.038.700.000.000,00 -Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia -2.000.000.000.000,00 PT Penjaminan InfrastrukturIndonesia -1.000.000.000.000,00 PTAskrindo danPerum Jamkrindo (kredit usaha rakyat) -1.800.000.000.000,00 PerusahaanPenerbit SBSN Indonesia II -100.000.000,00 Perusahaan Penerbit PT Sarana Multi Infrastruktur PT Askrindo (hibah saham dari Bank Indonesia) -220.000.000.000,00 PTBPUI (hibah saham -18.500.000.000.00 c. Dana bergulir -975.000.000.000.00 -3.275.000.000.000,00 -Dana bergulir kehutanan-625.000.000.00o,0o -625.000.000.000,00 -Dana bergulir LPDB KUKM -350.000.000.000.00 -350.000.000.000,00 Dana bergulir untuk pengadaan tanah (BPJT) -2.300.000.000.000.00 (6) Dana pengembangan pendidikan nasional (7) Pinjaman kepada PT PLN (Persero) -7.500.000.000.000,00 (8) Kewajiban Penjaminan -1.050.000.000.000,00 a. Kewajiban penjaminan untuk PT.PLN(Persero) -1.000.000.000.000,00 b. Kewajiban penjaminan untuk PDAM -50.000.000.000,00 (9) Cadangan Pembiayaan -914.300.000.000,00 Surat berharga negara (SBN) neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baikSBN konvensional maupun SBSN (Sukuk). Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai. Penerbitan SBN tersebut akan di back up oleh sisa pinjaman siaga yang tidak dapat direalisasikan/ditarik pada tahun 2009 guna mengantisipasi penerbitan SBN yang tidak dapat dilakukan secara optimal akibat kondisi pasar. Pinjaman dalam negeri (PDN) merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan. Tambahan penerimaan pembiayaan melalui utang dilakukan apabila kondisi sudah mendesak dan sudah tidak ada sumber pembiayaan nonutang yang tersedia. Dalam rangka mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan1 bidang lainnya, Pemerintah menyediakan alokasi dana investasi sebesar Rp927.500.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk mendukung program bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBM) termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah Rp2.683.049.000.000,00 (dua triliun enamratus delapan puluh tiga miliar empat puluh sembilan juta rupiah) yang bersumber dari realokasi subsidi bunga kredit program untuk kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh). Tambahan dana PMN untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PIl) Persero sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), akan digunakan untuk meningkatkan kredibilitas penjaminan, memberikan persepsi positif bagi investor, serta mengurangi exposure langsung APBN terhadap klaim. Pembahasan tambahan dana PMN untuk PT PII tersebut akan diselesaikan sebelum tanggal 15 Juni 2010 antara Pemerintah dan Komisi XI DPR RI. Tambahan dana PMN untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) Persero sebesar sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), dimaksudkan mengoptimalkan sumber pendanaan PT SMI melalui kegiatan fund raising, serta meningkatkan modal PT SMI sebagai BUMN yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur mengatasi financing gappembangunan infrastruktur yang dihadapi Pemerintah. Pembahasan tambahan dana PMN untuk PT SMI tersebut akan diselesaikan sebelum tanggal 15 Juni 2010 antara Pemerintah dan Komisi XI DPR RI. Alokasi dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol melalui Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BLU BPJT) sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus miliar rupiah), dimaksudkan sebagai dana talangan untuk memperlancar proses pengadaan tanah untukpembangunan jalan 1tol, yang direncanakan untuk pengadaan tanah bagi 22 ruas jalan tol sesuai dengan program Pemerintah dan direncanakan selesai paling lambat tahun 2013. Pembahasan tambahan dana bergulir tersebut akan Pemerintah, Komisi V dan Komisi XI DPR RI. Dana pengembangan pendidikan nasional sebesar rupiah) merupakan bagian dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan endowment fund yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity) pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) dibidang pendidikan, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Pinjaman kepada PTPLN (Persero) sebesar Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah) diberikan untuk menutup financing gap PT PLN (Persero) akibat pengadaan dan penggantian trafo, serta penguatan instalasi transmisi dan distribusi, serta investasi lainnya. Pembahasan tambahan pinjaman kepada PT PLN (Persero) tersebut akan diselesaikan sebelum tanggal 30 Juli 2010 antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI. Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW (sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batu bara oleh PT PLN (Persero), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur (payment default). Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman Pemerintah yang diberikan kepada PT PLN (Persero) apabila terealisasi. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PT PLN (Persero) tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka percepatan penyediaan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi penduduk oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) atas kewajiban pembayaran kembali atas kredit PDAM kepada kreditur perbankan. Dana jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur (payment default). Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman Pemerintah. pinjaman PDAM tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pembiayaan Luar Negeri neto sebesar negatif Rp155.546.504.000,00 (seratus lima puluh lima miliar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah) terdiri atas: (dalam rupiah) Semula Menjadi a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto 57.605.758.608.000,00 70.777.081.102.000,00 (1)Pinjaman program 24.443.000.000.000,00 29.421.800.000.000,00 (2) Pinjaman proyek 33.162.758.608.000,00 41.355.281.102.000,00 Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 24.518.985.423.000,00 24.558.667.056.000,00 -Penerimaan penerusan pinjaman 8.643.773.185.000,00 16.796.614.046.000,00 b. Penerusan pinjaman -8.643.773.185.000,00 -16.796.614.046.000,00 c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri -58.843.493.000.000,00-54.136.013.560.000,00 Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri namun tidak termasuk penerbitan surat berharga negara di pasar internasional. Pinjaman proyek Pemerintah Pusat sebesar Rp24.558.667.056.000,00 (dua puluh empat triliun lima ratus lima puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) termasuk tambahan pinjaman proyek Improvement of TV Transmitting Station (ITTS) dari Spanyol untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp36.709.660.000,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan pinjaman proyek Integrated Citarum Water Resources Mangement Investment Program-Project 1 (ICWRMIP) dari ADB untuk Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebesar Rp2.971.956.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

19.

Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1)

Pemerintah memberikan pinjaman dengan persyaratan lunak kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero).

Penjelasan: Yang dimaksud pinjaman dengan persyaratan lunak adalah pinjaman dengan masa pengembalian 10-15 tahun dengan masa tenggang maksimal 5 tahun, jika dibayarkan secara amortisasi, dan tingkat suku bunga yang rendah guna mempertimbangkanpemenuhan covenant utang-utang PT PLN (Persero).

(2)

Pemerintah memberikan penugasan kepada Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) untuk melaksanakan pemberian pinjaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Peraturan Presiden.

Penjelasan: Cukup jelas.

(3)

Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

Penjelasan: Cukup jelas.

Pasal 22B

Penjelasan: Cukup jelas.

(1)

Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari DIK/DIP/DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada Neraca BUMN sebagai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan Penyertaan Modal Negara pada BUMN tersebut.

(2)

Persetujuan DIPA Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 atas pengadaan BMN yang akan dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN, sekaligus menjadi persetujuan untuk pengalihan BMN tersebut sebagai Penyertaan Modal Negara pada BUMN yang mempergunakan/mengoperasikan BMN tersebut.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyertaan modal negara pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 22C

Perubahan rincian lebih lanjut dari pembiayaan defisit anggaran berupa perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri akibat dari luncuran dan percepatan penarikan penerusan pinjaman luar negeri, ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Penjelasan: Yang dimaksud dengan perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri adalah peningkatan pagu penerusan pinjaman luar negeri akibat adanya luncuran penerusan pinjaman luar negeri yang bersifat multiyears dan/atau percepatan penarikan penerusan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan penerusan pinjaman luar negeri. Perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri tersebut tidak termasuk penerusan pinjaman baru yang belum dialokasikan dalam APBN-P 2010. Pembahasan Penerusan Pinjaman (Subsidiary Loan Agreement) tersebut akan diselesaikan sebelum 30 Juli 2010 antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI.

Pasal 22D

(1)

Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010, sisa anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran 2010 dapat diluncurkan pada tahun anggaran 2011.

Penjelasan: Cukup jelas.

(2)

Pengajuan usulan luncuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA Luncuran (DIPA-L) paling lambat tanggal 31 Januari 2011.

(3)

Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan DIPA–L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 22E

Penjelasan: Cukup jelas.

(1)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2010 sebesar Rp39.347.946.818.000,00 (tiga puluh sembilan triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

(2)

Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit khusus atas penggunaan SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SAL/SILPA dari tahun ke tahun.

20.

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)

Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan haircut piutang pokok sampai dengan 100% (seratus persen).

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan: Termasuk di dalamnya mengenai tata cara dan kriteria penyelesaian piutang eks-BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

21.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)

Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau penyesuaian belanja negara.

Penjelasan: Cukup jelas. Penerbitan sBN yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan APBN tahun anggaran berikutnya (pre-financing) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan target penerbitan SBN tahun anggaran berikutnya.

(2)

Setelah terpenuhinya kebutuhan pembiayaan melalui utang untuk tahun anggaran berjalan, Pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran berikutnya (pre-financing).

(3)

Pemerintah dapat melakukan pembelian SBN untuk kepentingan stabilisasi pasar dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Penjelasan: Cukup jelas.

(4)

Dalam hal terdapat alternatif sumber pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang tanpa menyebabkan perubahan pada total pembiayaan utang tunai.

Penjelasan: Komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi Surat Berharga Negara, Pinjaman Dalam Negeri, dan Pinjaman Luar Negeri. Utang tunai meliputi Surat Berharga Negara (neto) dan Pinjaman Program.

(5)

Dalam kondisi pasar keuangan yang memburuk sehingga menyebabkan kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil (yield) surat berharga negara secara signifikan, Pemerintah dapat melakukan penarikan pinjaman siaga baik dari kreditor bilateral maupun multilateral.

Penjelasan: Kenaikan imbal hasil (yield) surat berharga negara yang menyebabkan tambahan biaya penerbitan SBN secara signifikan tercermin dalam: a. tidak adanya yield penawaran yang dimenangkan dalam benchmark Pemerintah dalam 2 (dua) kali lelang berturut-turut; dan/atau b. terjadi kecenderungan peningkatan yield sekurang-kurangnya sebesar 30o (tiga ratus) basis points (bps) dalam 1(satu) bulan.

(6)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dalam APBN Perubahan 2010 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010.

Penjelasan: Cukup jelas.

Bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal:

Cukup jelas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 69

Paper Terkait

KAJIAN AKADEMIK TENTANG PEMOTONGAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SEDANG MENEMPUH TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA

Indrawati Indrawati, Rr. Herini Siti Aisyah

Yuridika Vol. 25 No. 2 2010

12 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v25i2.5976

Detail Sumber

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAHAYA KONTEN DI MEDIA ELEKTRONIK DAN CETAK BAGI ANAK â€“ ANAK DI ERA GLOBALISASI

Handayani, Ainurnisa, Putra, Yongki Apriadi

VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 3 No. 1 2021

4 Peraturan Terhubung DOI: 10.15575/vh.v3i1.12548

Detail Sumber

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAHAYA KONTEN DI MEDIA ELEKTRONIK DAN CETAK BAGI ANAK – ANAK DI ERA GLOBALISASI

Ainurnisa Handayani, Yongki Apriadi Putra

VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 3 No. 1 2021

4 Peraturan Terhubung DOI: 10.15575/vh.v3i1.12548

Detail Sumber

PERIZINAN BERUSAHA DI SEKTOR HULU MINYAK DAN GAS BUMI: EVALUASI SISTEM TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza

Jurnal Ius Constituendum Vol. 6 No. 2 2021

10 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/jic.v6i2.4146

Detail Sumber

Berita Terkait

07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya

03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya

02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya

02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya

Memuat konsolidasi…

Contact Info

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2010

Abstrak Peraturan

Peraturan Terkait

Undang-undang (UU) Nomor 47 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I

2010

Paper Terkait

KAJIAN AKADEMIK TENTANG PEMOTONGAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SEDANG MENEMPUH TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAHAYA KONTEN DI MEDIA ELEKTRONIK DAN CETAK BAGI ANAK â€“ ANAK DI ERA GLOBALISASI

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAHAYA KONTEN DI MEDIA ELEKTRONIK DAN CETAK BAGI ANAK – ANAK DI ERA GLOBALISASI

PERIZINAN BERUSAHA DI SEKTOR HULU MINYAK DAN GAS BUMI: EVALUASI SISTEM TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Berita Terkait

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Syarat dan Ketentuan

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010