Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang

:Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Otoritas

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Peraturan Pemerintah

Bentuk Singkat

:PP

Nomor

:6

Tahun

:1990

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:11 Februari 1990

Tanggal Pengundangan

:11 Februari 1990

Tanggal Berlaku

:11 Februari 1990

Status

:Tidak Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LN. 1990, LL Setkab : 60 HLM

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/58537/pp-no-6-tahun-1990

Status Verifikasi

:

Belum diverifikasi

Sektor Utama

:

Pertahanan dan Keamanan

Subsektor

:

Pertahanan Negara

Sub Subsektor

:

Kebijakan & Strategi Pertahanan

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Dicabut dengan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2010

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Mencabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1973

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Mencabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1965

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Mencabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 176 Tahun 1961 Tentang Uang Saku, Uang Konpensasi, Uang Pesangon Dan Tunjangan-Tunjangan Bagi Militer Wajib

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Mencabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1959

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Mencabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1959

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Mencabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 1958 Tentang Ikatan Dinas Dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Mencabut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1952

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

TINJAUAN YURIDIS HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP PERMOHONAN PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK DALAM HAL UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN PENDAFTARAN MASUK TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 17

Rizki Nesia Putri, S. Endang Prasetyawati, Indah Satria

jurnal hukum das sollen Vol. 8 No. 2 2022

8 Peraturan Terhubung DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2136

Detail Sumber

Berita Terkait

Bus Persib U-18 Diserang di Rest Area Tol Batang, Satu Suporter Jadi Tersangka

16 Okt 2026

Bus Persib U-18 Diserang di Rest Area Tol Batang, Satu Suporter Jadi Tersangka

Bus rombongan Persib U-18 diserang di Rest Area KM 360 Tol Batang, Jawa Tengah, Minggu malam (11/10/2026). Polisi menetapkan seorang suporter Persija berinisial BPA (33) sebagai tersangka dan masih mencari pelaku lain.

Baca selengkapnya

Detasemen Khusus 88 Tangkap 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

07 Okt 2026

Detasemen Khusus 88 Tangkap 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menangkap 11 tersangka terorisme di enam provinsi sejak 2 Oktober 2026. Mereka diduga berperan dalam perekrutan, propaganda, hingga pelatihan bagi jaringan pendukung Daulah Islamiyah.

Baca selengkapnya

Jadi Garda Terdepan Rusia, Bagaimana Status Kewarganegaraan 8 WNI?

03 Sep 2026

Jadi Garda Terdepan Rusia, Bagaimana Status Kewarganegaraan 8 WNI?

Kasus dugaan perekrutan delapan WNI sebagai tentara Rusia menimbulkan persoalan mengenai status kewarganegaraan mereka. Meskipun dinas militer asing dapat menjadi dasar kehilangan kewarganegaraan, status tersebut tidak hilang secara otomatis dan tetap melekat hingga terdapat keputusan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Baca selengkapnya

Kehadiran Komponen Cadangan di Aksi Demonstrasi Memantik Persoalan Hukum

02 Jul 2026

Kehadiran Komponen Cadangan di Aksi Demonstrasi Memantik Persoalan Hukum

Kemunculan personel Komponen Cadangan (Komcad) di sekitar aksi demonstrasi pada 13 Juni 2026 memantik persoalan hukum. Koalisi masyarakat sipil menilai bahwa pelibatan Komcad tanpa pernyataan mobilisasi oleh Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Para ahli menegaskan bahwa pengamanan unjuk rasa merupakan ranah kepolisian, bukan fungsi Komcad yang dirancang untuk menghadapi ancaman militer.

Baca selengkapnya

Komisi I DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan dengan Turki dan Malaysia

02 Jul 2026

Komisi I DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan dengan Turki dan Malaysia

Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyetujui dua Rancangan Undang-Undang (RUU) ratifikasi kerja sama pertahanan Indonesia dengan Turki dan Malaysia dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Persetujuan tingkat I ini menjadi tahapan penting sebelum kedua RUU dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan tingkat II dan disahkan menjadi undang-undang.

Baca selengkapnya

Memuat konsolidasi…