Lewati ke konten utama

Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)

Berita hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia di sektor Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ), dikumpulkan dan saling ditautkan oleh Peta Hukum.

Sub-sektor

Jalan & Angkutan Umum Kendaraan & Pengemudi

Berita Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)

Lihat di daftar berita
Kemenhub Ungkap Alasan Ojol Masuk Kategori Transportasi Umum dalam RUU LLAJ Perhubungan

Kemenhub Ungkap Alasan Ojol Masuk Kategori Transportasi Umum dalam RUU LLAJ

Kemenhub memasukkan ojek daring (ojol) ke kategori transportasi umum dalam RUU Perubahan Ketiga UU LLAJ dengan alasan keselamatan dan untuk... Kejagung Jerat PT CNI dan Eks Sekjen ESDM dalam Kasus Korupsi Nikel Rp401 Miliar Perhubungan

Kejagung Jerat PT CNI dan Eks Sekjen ESDM dalam Kasus Korupsi Nikel Rp401 Miliar

Kejaksaan Agung menetapkan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dan empat orang, termasuk mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Mochamad Te... Direksi Perusahaan Angkutan Umum Wajib Lulus Asesmen Keselamatan Mulai Oktober 2026 Perhubungan

Direksi Perusahaan Angkutan Umum Wajib Lulus Asesmen Keselamatan Mulai Oktober 2026

Kemenhub mewajibkan direksi perusahaan angkutan umum, terutama direktur operasi, lulus asesmen dan mengantongi sertifikat Sistem Manajemen K...

Peraturan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)

Semua Peraturan
Perda No. 12 / 2024

Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Berlaku Perpres No. 79 / 2023

Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)...

Berlaku PP No. 74 / 2021

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penj...

Berlaku PP No. 30 / 2021

Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Berlaku PP No. 38 / 2018

Tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri

Berlaku Perda No. 7 / 2012

Tentang Pengaturan Lalulintas Di Ruas Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan Dan Perkebunan

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.