Lewati ke konten utama

Daftar Peraturan Presiden

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Jenis peraturan 1
Reset

846 peraturan

Perpres No. 193 / 2014

Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero Untuk Melakukan Percepatan P...

Berlaku Perpres No. 194 / 2014

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero Untuk Melakukan Percepatan Pemb...

Berlaku Perpres No. 191 / 2014

Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Berlaku Perpres No. 159 / 2014

Tentang Pengesahan Convention On Mutual Administrative Assistance In Tax Matters (Konvensi Tentang Bantuan Administratif Bersama Di Bidang Perpajakan)

Berlaku Perpres No. 154 / 2014

Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan

Berlaku Perpres No. 175 / 2014

Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Berlaku Perpres No. 129 / 2014

Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Berlaku Perpres No. 142 / 2014

Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember

Tidak Berlaku Perpres No. 130 / 2014

Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Berlaku Perpres No. 131 / 2014

Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Berlaku Perpres No. 146 / 2014

Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa

Berlaku Perpres No. 144 / 2014

Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya Menjadi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya

Tidak Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.