Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2016

Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin cYannnnalb hidup negara tersebut.
Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.
Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.
Kerja sama antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding (MoU) between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany concerning Cooperation in the Field of Defence) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2012 di Berlin dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.
Materi muatan dalam Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain:
1. Lingkup kerja sama, meliputi:
a. kebijakan pertahanan;
b. kebijakan keamanan dan militer;
c. pelatihan;
d. penelitian dan pengembangan; dan
e. bidang-bidang lainnya yang telah disetujui.
2. Kerja sama antara kedua belah pihak dalam bentuk:
a. kunjungan-kunjungan resmi dari para pejabat tinggi, perwakilan-perwakilan baik militer dan sipil dari Kementerian Pertahanan kedua Negara;
b. kunjungan-kunjungan kerja dan belajar;
c. menjadi peserta kursus, pelatihan dan latihan bersama angkatan bersenjata antara kedua Negara;
d. hubungan yang setara antara lembaga-lembaga militer kedua Negara;
e. pembicaraan bilateral para ahli;
f. pertukaran informasi dan pengalaman; dan
g. bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip timbal balik yang saling menguntungkan. 3.
Pembentukan forum Dialog Pertahanan Indonesia-Jerman (Indonesia - Germany Defence Dialogue/ IGDD) yang bertugas untuk memonitor,menangani, dan mengulas pelaksanaan MoU.
4.
Kedua belah pihak menjamin bahwa informasi dan intelijen yang dicapai sebagai hasil dari kontak bilateral akan dilindungi sesuai dengan peraturan yang ada.
5.
Kedua belah pihak akan menanggung biaya masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan MoU ini.
6.
Penyelesaian persengketaan diselesaikan secara tersendiri melalui konsultasi dan negosiasi kedua belah pihak.