Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2006

1.Latar Belakang Pengesahan Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Kerja sama antarnegara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan wewenang kepada Presiden Republik Indonesia, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk membuat perjanjian dengan negara lain.
Dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memberantas tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan sehubungan dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dengan adanya landasan hukum tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan tindak pidana terorisme.
Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan komitmen Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap upaya memberantas segala bentuk tindak pidana baik yang bersifat nasional maupun transnasional, terutama tindak pidana terorisme, maka bangsa Indonesia bertekad untuk memberantas tindak pidana terorisme tersebut baik melalui bilateral, regional, maupun internasional.
2.Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997). Tindakan terorisme sesungguhnya merupakan kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang tidak membeda-bedakan target serta korban. Ciri-ciri kejahatan terorisme tersebut membedakannya dengan kejahatan yang lain.
Indonesia telah mengalami akibat tindakan terorisme yang secara keseluruhan telah menimbulkan korban jiwa dan materi dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian tersebut menjadi lebih luas dengan timbulnya kerugian ekonomi dan citra buruk terhadap keamanan di Indonesia.
Mengingat tindakan terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dengan skala global, maka penanggulangannya secara efektif harus dilakukan melalui kerjasama internasional meliputi tiga hal utama:
a. pembakuan aturan yang merupakan rujukan bersama masyarakat internasional;
b. pengembangan lembaga dan peraturan perundang-undangan nasional serta kerjasama antar lembaga; dan
c. pemberantasan terorisme dan jaringannya.
Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai komitmen untuk melakukan aksesi terhadap International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris,1997) sebagai salah satu upaya dalam memberantas tindak pidana terorisme melalui kerja sama bilateral, regional maupun internasional.
3. Pokok-pokok Isi Konvensi Konvensi ini mengatur ketentuan tindak pidana dan penanganannya yang terdapat dalam paragraf operasional Konvensi, kewajiban negara untuk mengambil tindakan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana serta mengatur kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Konvensi tersebut terdiri atas Pembukaan dan 24 (dua puluh empat) pasal.
Pembukaan Konvensi menegaskan kembali komitmen negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengecam dan memberantas secara sungguh-sungguh seluruh tindakan, metode, dan praktik terorisme sebagai tindak pidana, yang dilakukan di mana pun dan oleh siapa pun.
Pembukaan Konvensi juga mengamanatkan negara melakukan dan meningkatkan kerja sama dalam mencegah dan memberantas aksi terorisme mengingat serangan teroris, khususnya dengan cara pengeboman, telah menimbulkan keprihatinan yang dalam bagi masyarakat internasional.
Pasal 1 memberikan definisi fasilitas negara atau pemerintah, fasilitas infrastruktur, bahan peledak, angkatan bersenjata suatu negara, tempat umum, dan sistem transportasi publik.
Pasal 2 mengatur tindak pidana yang menjadi ruang lingkup Konvensi. Konvensi ini menetapkan bahwa setiap orang dianggap telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut secara melawan hukum dan sengaja mengirimkan, menempatkan, melepaskan atau meledakkan suatu bahan peledak atau alat mematikan lainnya di, ke dalam, atau terhadap tempat umum, fasilitas negara atau pemerintah, sistem transportasi masyarakat, atau fasilitas infrastruktur yang dilakukan dengan tujuan untuk menyebabkan kematian, luka berat atau dengan tujuan untuk menghancurkan tempat, fasilitas atau sistem yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Ketentuan ini berlaku juga bagi orang yang melakukan percobaan atas tindak pidana tersebut dan bagi mereka yang turut serta dalam terjadinya tindak pidana tersebut.
Pasal 3 mengatur batasan yurisdiksi dari Konvensi ini yang menyatakan bahwa Konvensi tidak berlaku untuk tindak pidana terorisme yang dilakukan dalam wilayah suatu negara yang tersangka pelaku dan korban adalah warga negara dari negara tersebut dan tidak ada negara lain yang memiliki yurisdiksi berdasarkan Konvensi ini.
Pasal 4 mengatur tindakan yang harus dilakukan oleh Negara Pihak, berkaitan dengan tindak pidana terorisme, yaitu dengan menetapkannya sebagai suatu tindak pidana dalam hukum nasionalnya dan menjadikan tindak pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang pantas. Pasal 5 mengatur bahwa Negara Pihak harus pula melakukan upaya untuk menjamin tindak pidana tersebut tidak dapat diberi pembenaran berdasarkan pertimbangan politik, filosofi, ideologi, ras, etnik, dan agama.
Pasal 6 mengatur persyaratan bagi suatu Negara Pihak untuk dapat memberlakukan yurisdiksinya, yaitu apabila tindak pidana dilakukan di dalam wilayahnya, di atas kapal laut atau pesawat terbang berbendera negara tersebut, atau yang terdaftar di negara tersebut pada saat tindak pidana dilakukan dan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga negara dari negara tersebut. Negara Pihak juga memiliki yurisdiksi apabila tindak pidana dilakukan terhadap warga negaranya, fasilitas negara atau pemerintah di luar negeri, atau apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang berdomisili di negara tersebut, dilakukan sebagai upaya memaksa negara tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan serta apabila tindak pidana dilakukan di atas pesawat terbang yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal ini juga mengatur kewajiban negara untuk memberlakukan yurisdiksi terhadap pelaku apabila negara tersebut tidak melakukan ekstradisi kepada negara lain yang memiliki yurisdiksi berdasarkan Konvensi. Terhadap Pasal ini Indonesia menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 Konvensi akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.
Pasal 7 mengatur kewajiban Negara Pihak untuk melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana untuk tujuan penuntutan atau ekstradisi setelah memiliki bukti penahanan yang cukup. Pasal ini juga mengatur hak tersangka pelaku tindak pidana yang ditahan, terutama hak untuk berkomunikasi dan dikunjungi oleh perwakilan negaranya. Pasal 8 mengatur kewajiban Negara Pihak untuk segera melakukan proses peradilan sesuai dengan hukum nasional apabila negara tersebut tidak melakukan ekstradisi terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berada di wilayahnya.
Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 mengatur prosedur kerja sama hukum berupa ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik antarnegara Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tiap-tiap negara. Negara Pihak dapat mempertimbangkan Konvensi sebagai dasar hukum untuk melakukan ekstradisi apabila negara tersebut tidak mensyaratkan adanya perjanjian ekstradisi untuk dapat melakukan ekstradisi. Pasal 11 mengatur bahwa tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi harus dianggap bukan sebagai suatu tindak pidana politik atau tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh motif politik dan oleh karena itu permohonan ekstradisi tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana politik atau tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh motif politik. Pasal 12 mengatur bahwa negara dapat menolak permohonan ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik apabila permohonan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghukum seseorang berdasarkan ras, agama, bangsa, suku, pandangan politik atau dapat merugikan orang yang dimintakan ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik.
Pasal 13 mengatur permintaan untuk menghadirkan pelaku tindak pidana di suatu negara ke negara lain, dengan syarat tertentu dengan maksud untuk mengidentifikasi, memberi kesaksian, dan memberikan bantuan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana seperti ditetapkan dalam Pasal 2. Pasal 14 mengatur jaminan pemberian perlakuan yang adil dan hak lain dari orang yang ditahan atau dihukum sesuai dengan hukum nasional dan hukuminternasional.
Pasal 15 mengatur kewajiban bagi Negara Pihak untuk bekerja sama melalui penyesuaian hukum nasional dan pertukaran informasi, termasuk upaya kerja sama alih teknologi untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang diatur dalam Konvensi.
Pasal 16 mengatur kewajiban Negara Pihak untuk memberi tahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keputusan akhir suatu proses pengadilan terhadap terpidana. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa memberitahukan keputusan akhir tersebut kepada Negara Pihak yang lain.
Pasal 17 mengatur kewajiban Negara Pihak untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Konvensi dengan tetap berpegang pada prinsip kedaulatan yang sejajar dan integritas wilayah negara serta prinsip tidak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri Negara Pihak lain.
Pasal 18 mengatur larangan bagi Negara Pihak untuk menerapkan yurisdiksinya di wilayah Negara Pihak lain berdasarkan hukum nasionalnya.
Pasal 19 menyatakan bahwa Konvensi tidak mempengaruhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab negara dan individu sesuai dengan hukum internasional, khususnya tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum humaniter internasional. Konvensi ini tidak mengatur kegiatan angkatan bersenjata yang terlibat dalam konflik bersenjata.
Pasal 20 mengatur ketentuan penyelesaian perbedaan interpretasi atau sengketa pelaksanaan Konvensi, yaitu Mahkamah Internasional berwenang mengadili sengketa tersebut atas permintaan salah satu Negara Pihak yang bersengketa. Terhadap pasal ini Indonesia menyatakan pensyaratan untuk tidak terikat karena Indonesia berpendirian bahwa pengajuan suatu sengketa ke Mahkamah Internasional hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang bersengketa.
Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 memuat ketentuan penutup Konvensi yang berisi ketentuan yang bersifat prosedural, seperti pembukaan penandatanganan, mulai berlakunya, prosedur ratifikasi, prosedur pengunduran diri, dan bahasa yang digunakan pada naskah otentik.