Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2020

Abstrak Peraturan

1. Untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) pada tanggal 5 Agustus 2016 di Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang. 2. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 3. UU ini mengatur mengenai pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence).

Tentang
:Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kabinet Menteri Ukraina Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Cabinet Of Ministers Of Ukraine On Cooperation In The Field Of Defence)
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:4
Tahun
:2020
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:05 Agustus 2020
Tanggal Pengundangan
:06 Agustus 2020
Tanggal Berlaku
:06 Agustus 2020
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2020/NO.187, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/143974/uu-no-4-tahun-2020
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pertahanan dan Keamanan Luar Negeri
Subsektor
:
Pertahanan Negara Perjanjian Internasional
Sub Subsektor
:
Kebijakan & Strategi Pertahanan Ratifikasi & Aksesi MOU & Perjanjian Bilateral
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 1
TUJUAN Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk memberikan kerangka umum untuk mempromosikan kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara Para Pihak di bidang kepentingan bersama, berdasarkan hukum dan peraturan negara Para Pihak, dan prinsip-prinsip saling menghormati, kepercayaan, dan manfaat.
Pasal 2
BIDANG KERJA SAMA
1.
Bidang kerja sama Persetujuan ini dapat mencakup:
a.
pertukaran kunjungan dari pejabat tinggi, termasuk Angkatan Bersenjata;
b.
pengembangan kerja sama militer-teknis;
c.
pengembangan kerja sama dalam industri pertahanan dan logistik;
d.
kerja sama dalam pertahanan lingkup ilmiah-teknologi;
e.
pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer;
f.
pengembangan pendidikan dan pelatihan militer;
g.
meningkatkan kerja sama antara Angkatan Bersenjata Negara Pihak;
h.
bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
2.
Dalam pengembangan kerja sama militer-teknis, serta industri pertahanan dan logistik yang ditentukan dalam huruf"b" dan huruf"c" Paragraf 1 Pasal ini, Para Pihak dapat melakukan kerja sama dalam bidang berikut:
a.
pengadaan persenjataan dan produk militer dalam kerangka proyek umum dan produksi;
b.
persediaan atau persenjataan, peralatan militer dan produk lainnya dari penggunaan militer-teknis;
c.
pemeliharaan, perbaikan dan modernisasi persenjataan, peralatan militer dan memberikan jasa lainnya di bidang militer-teknis;
d.
penjualan lisensi pada produksi persenjataan dan peralatan militer, memberikan dukungan teknis dalam produksi;
e.
penelitian dan pengembangan umum karya-karya di bidang militer-teknis dan saling tukar hasil dari karya tersebut;
f.
pertukaran pengalaman dan informasi tentang standardisasi, kodifikasi, kontrol kualitas produk militer dalam rangka memenuhi program bersama kerja sama militer-teknis;
g.
mengembangkan program-program yang tepat, penelitian bersama, produksi bersama dan pemasaran bersama peralatan pertahanan melalui antara transfer teknologi.
3.
Untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, hal-hal yang terkait dengan teknis operasional dan administrasi akan diatur dalam pengaturan tertulis terpisah yang akan disepakati oleh Para Pihak atau otoritas berwenang dari kedua Pihak.
BAB III
PIHAK
Pasal 3
KERAHASIAAN
1.
Perlindungan, penyingkapan, dan transmisi informasi rahasia yang dipertukarkan atau dihasilkan dalam kerangka Persetujuan ini akan dilaksanakan dan dijaga sesuai dengan hukum nasional dan perjanjian internasional yang dibuat oleh Para Pihak.
2.
Para Pihak tidak boleh menyingkap, melepas atau mentransfer informasi rahasia atau bahan dalam kerangka Persetujuan ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
BAB IV
INTERNASIONAL YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK
Pasal 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.
Para Pihak wajib mencegah penggunaan yang tidak sah dan pengalihan hak kekayaan intelektual ditransfer, ditukar, atau dihasilkan berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan hukum nasional masing-masing dan peraturan negara mereka serta perjanjian internasional yang negaranya merupakan negara pihak.
2.
Perlindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual termasuk perlindungan hak-hak sah pihak ketiga, serta pertimbangan bagian yang seimbang dari kepemilikan berdasarkan kontribusi dari masing-masing Pihak, akan diatur melalui pengaturan tertulis yang terpisah oleh Para Pihak mengenai bidang khusus dari kerja sama.
BAB V
MERUPAKAN NEGARA PIHAK
Pasal 5
OTORITAS BERWENANG
1.
Otoritas berwenang untuk pelaksanaan Persetujuan ini adalah:
a.
untuk Pemerintah Republik Indonesia-Kementerian Pertahanan;
b.
untuk Kabinet Menteri Ukraina-Kementerian Pertahanan.
2.
Untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, Otoritas berwenang dari Para Pihak dapat mengatur pertemuan rutin setiap saat dianggap perlu untuk memantau dan meninjau pelaksanaan Pasal 2 Persetujuan ini.
BAB VI
MERUPAKAN NEGARA PIHAK
Pasal 6
PENGATURAN KEUANGAN Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, setiap Pihak harus menanggung biaya sendiri dalam pelaksanaan Persetujuan ini dan sesuai dengan alokasi anggaran.
BAB VII
MERUPAKAN NEGARA PIHAK
Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perselisihan yang timbul antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan melalui negosiasi bilateral dan konsultasi antara Para Pihak dan, jika perlu, melalui saluran diplomatik.
BAB VIII
MERUPAKAN NEGARA PIHAK
Pasal 8
AMANDEMEN Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak dan harus dalam bentuk Protokol terpisah sebagai bagian integral dari Persetujuan ini. Protokol tersebut mulai berlaku pada penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal yang diperlukan oleh Para Pihak.
BAB IX
DIPERLUKAN OLEH PARA PIHAK
Pasal 9
MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA
1.
Persetujuan ini mulai berlaku pada penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik setelah pemenuhan persyaratan berdasarkan prosedur internal yang sesuai, yang diperlukan dalam rangka pemberlakuaan Persetujuan ini.
2.
Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk periode lima tahun berikutnya kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pihak lain dalam waktu sedikitnya 90 hari sebelum keinginannya mengakhiri Persetujuan ini.
3.
Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan memengaruhi pelaksanaan dari pengaturan, program, dan proyek yang telah disepakati sebelumnya dalam kerangka Persetujuan ini, kecuali disetujui secara tertulis oleh Para Pihak. Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. Dibuat di Jakarta pada tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua ribu enam belas, dalam dua rangkap asli, dalam bahasa Indonesia, bahasa Ukraina, dan bahasa Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan dari dalam penafsiran Perjanjian ini, naskah bahasa Inggris yang berlaku. UNTUK PEMERINTAH UNTUKKABINET MENTERI UKRAINA WWMRY RYAMIZARD RYACUDU PAVLO KLIMKIN MENTERIPERTAHANAN MENTERILUAR NEGERI yrOAA MIK YPAAOMPECNYEMIKN IHAOHE3I9 TA KAEIHETOM MIHICTPIB YKPAIHN nPO CMIBPOEITHMLTBOBOEOPOHHIMTANY3I YpaA Pecnynikn lHAoHe3ia Ta Ka6iHeT MiHicTpiB ykpaiHn(Aani- CTopoHn); axarOun nOKpauUTn Ta niACnnnTn ABOcTOpOHHE CniBpOiTHnuTeO MiK ABOma AepxaBaMn B o6opoHHinrany3i; Bn3HarOun, LO pO3BnTOKAPyKHiX BiAHOCnH Ta CniBpOiTHnLTBO MiKCTOpOHAMN 6yAe BHeckom Ao MikHapoAHoro Mnpy Ta eanekn Lngxom B3aeMHoi AoBipn, nopo3yMiHHg Ta cniBnpaui y MiKHapoAHnx BiAHocnHax; Bn3Haroun, LOpo3BnTOKoopOHHOrO CniBpoiTHnTBayAEKOpnCHnMAnaixHix BiAnoBiAHnx AepxaBHnx ycTaHoB y oopoHHinrany3i; nparHyun Ao cnpnAHHg cniBpoiTHnuTBy B oopoHHin rany3i mik ABoma AepaBaMn, cnnparoync HanpnHuunn piBHocTiB3aeMHoiBnroAn TaLinkoBnToi noBarn cyBepeHiTeTy Ta TepnTopianbHoi LinicHocTi CTopiH; noBaxaroyn 3akoHoAaBcTBOAepxaB CTOpiH; AOMoBnnncgnpoTake CTATT91 META MeToro iei yroAn E 3anpoBakeHHg 3aranbHnx npnHuniB Ang po3BnTky ABocTopoHHbOro CniBpo6iTHnLTBa B oopoHHin rany3i Mixk CTopoHamn 3a HanpAMamn, Lo CTaHoBnATb cninbHnǔiHTepeC, BiAnoBiAHO AO 3akoHoAaBcTBa AepxaB CTopiH, npnHuuniB B3aeMHoinoBarn, AoBipuiBnroAn. CTATT9 2 HANPAMNCNIBPOEITHMUTBA 1. HanpAMn cniBpoiTHnuTBa 3a iero YroAoro MoxkyTb BknrouaTn:
a.
omiH Bi3nTamn Bnunx nocaAoBnx oci, y ToMy uncni BiA 3poǔHnx cnn;
b.
po3BnTOK BiMcbKOBO-TexHiuHOrO cniBpo6iTHnuTBa;
c.
po3BnToK cniBpo6iTHnuTBa B rany3i oopoHHoi npomncnoBocTi Ta noricTukn;
d.
cniBpoiTHnuTBO BoopOHHiN HayKOBO-TexHOnoriuHiM rany3i;
e.
omiH iHφopMauiero 3 oopoHHnX Ta BincbKOBnx nnTaHb;
f.
po3BnToK BincbkoBoiocBiTn Ta niAroToBky nepcoHany;
g.
CnpnRHHA CniBpoiTHnuTBy MiK 3pOMHnmn CnnaMn AEp>KaB CTopiH;
h.
i iHuiHanpAmn CniBpoiTHnuTBa 3a B3aeMHoro 3roAoro CTopiH. 2. LoAo po3BnTky cniBpoiTHnuTBa y BiMcbKoBo-TexHiuHin rany3i, oopoHHin npomncnoBocTiTa noricTnui, ak 3a3HaueHo y niAnyHkTax“b"i“c"nyHkTy1 uiei cTaTTi, CTopoHn MOxKyTb 3AiMcHrOBaTn cniBpo6iTHnuTBO B Taknx Cdepax:
a.
3akyniBng o3poeHHg Ta BincbkoBoi npoAykuii B paMkax cninbHnx npoekTiB Ta BnpoHnuTBa;
b.
nocTayaHHs o3poeHHA, BiMcbKoBoǐ TexHikn Ta iHuoi npOAykui BincbKoBOronpn3HayeHHA;
c.
ocnyroByBaHHg, peMOHTiMOAepHi3aLig o3poEHHg, BiMcbKoBoiTexHikn Ta HaAaHHg iHunx nocnyr y BincbKoBo-TexHiuHinrany3i;
d.
npOAaKniLeH3iOAO BnpoHnuTBa O3poEHHg Ta BiMCbKOBoITexHiKn HaAaHHA TexHiuHoiniATpUMKn TaKOMy BnpoHnuTBy;
e.
cninbHi AocninKeHHg Ta po3pokn y BincbkoBo-TexHiuHin rany3i, a Takoxk B3aeMHnǔomiH pe3ybTaTaMn TakoǐAiAnbHocTi;
f.
omiH AocBinom Ta iHcopmauierooAo cTaHAapTn3aui. KoAnciKaui KOHTpOnO AKOCTi BiNCbKOBOi npOAyKui 3 METOrO 3AiMCHeHHg CninbHNX nporpam BincbkOBO-TexHiuHOro cniBpoiTHnuTBa;
g.
po3poka, y pa3i HeoxinHocTi, BinnoBiAHnx nporpam, npoBeAeHHs cninbHnx HaykoBnx AocniAxeHb, cninbHoro BnpoHnuTBa Ta cninbHOro npoAayoopoHHoro onaAHaHHg nxom BnKopnCTaHH Hn TexHonorin. 3. 3 MeToro BuKoHaHHs Liei Yronn OnepaTuBHi, aAmiHicTpaTnBHi Ta TexHiuHi nnTaHHS Bn3HayaroTbcg okpeMnMn nNCbMOBNMN AOMOBnEHOCTAMN, yknaAeHnmn ooma CTopoHamn ao KomneTeHTHnmn opraHamn oox CTopiH. CTATT9 3 KOHΦEAEHLIMHICTb 1. 3axncT, po3kpnTTg Ta nepeAaua iHφopmaui 3 omexeHnm AocTynom, omiH Akoro 3niicHroeTbcg ao ska cTBoproeTbcg 3a uiero yroAor, yAe npoBOAnTncg Ta 3axnuaTncg BiAnoBiAHO AO HaLioHanbHOro 3aKOHOAaBCTBa Ta mikHapoAHnx AoroBopiB, yknaAeHnx CTopoHamn. 2. CTopoHn He noBnHHipo3ronouyBaTn, po3kpnBaTn ao nepenaBaTn yAb-Aky iHopmauiro 3 oōmexkeHnm AocTynom ao maTepiann B pamkax iei YroAn yAb-akin Tperin cTopohi 6e3 nonepeAHboi nncbmoBoi 3roAn iHuoi CTopiHn. CTATT94 MPABAIHTENEKTYANbHOIBNACHOCTI 1. CTOpOHn BiAnOBiAHO AO 3akohogaBcTBa cBoixAepxaB, a TakoK MikHapogHnx AoroBopiB, yyacHnkamn aknx eixhiAepxaBn,3anoiraroTb HecaHKLioHoBaHoMy BnKopncTaHHro Ta nepeAaui npaB iHTenekTyanbHoi BnacHocTi, aki nepeAaHo, omiHAHo Ta HayTo B paMKax Liei yroAn. 2. 3axncT Ta po3noBchoA>KeHHg npaBiHTenekTyanbHoi BnacHocTi, Bknroyaroun 3axncT neriTuMHnx npaB TpeTboi cTopoHn, a Takox Bn3HayeHH cnpaBeAnnBoi Aoni BnacHocTi, Lo a3yeTbcg Ha BHecky BiAnoBiAHnx CTopiH, MaroTb yTn y3roAkeHi CTopoHamn oKpemnmn nNCbMOBMMN AOMOBneHOcTAMn B KOHKpeTHnx rany3Ax CniBpoiTHnLTBa. CTATT9 5 KOMNETEHTHIOPTAHN 1. KomneTeHTHnmn OpraHamnAng BnKoHaHHg Liei YroAn E:
a.
Bin ypaAy Pecnynikn IHAoHe3in - MiHicTepcTBo oopoHn;
b.
Bin Ka6iHeTy MiHicTpiB YkpaiHn-MiHicTepcTBo o6opoHn. 2. Ang BnKOHaHHA LiEI YrOAn KOMnETeHTHi OpraHn CTOpiH MOKyTb npOBOAUTN perynApHi 3ycTpi4i B yAb-AKnǔ yac 3 MeToro 3AiMcHeHHg MoHiTopnHry a6o neperngAy BukoHaHHs cTaTTi2 uiei yroAn. CTATT9 6 ΦIHAHCOBI∩NTAHHA AKuo CTopoHn HE AoMoBnaTbcg npo iHue, KoxKHa CTopoHa Hece cBoi BnacHi BnTpaTn B npOLECiBnKoHaHHg nOnOKEHb iEiYrOAn BiAnOBiAHOAO OAKeTHnx acnrHyBaHb. CTATT97 BMPIWEHHA CNOPIB yAb-gknǔ cnip, Aknǔ BnHnkae Mik CTopoHamn oAo TnyMayeHHg ao 3acTocyBaHHg nonoKeHb LieiYroAn, BnpiuyBaTnmeTbcg Lnaxom npoBeAeHHg ABocTopoHHix neperoBopiB Ta KoHcynbTauiǔ mik CTopoHaMn Ta, B pa3i Heo6xiAHocTi, AnnnomaTnyHnmn KaHanamn. CTATT98 AONOBHEHHA 3a B3aEMHOro 3rOAorO CTOpiH AO Liei YroAn MoxKyTb BHocnTncA 3MiHn ao AonoBHeHHg, aki oopmnkoroTbcg okpemnm poTokonom, uo cknaAaTume HeBin'eMHy yacTnHy Liei yroAn. Taknǔ poTokon HanpaE unHHocTi 3 AaTn OTpnMAHHg OCTaHHbOrOnnCbMOBOrO nOBiAOMnEHHA npO BnKOHaHHA CTOpOHAMn HeooxiAHnx BHyTpiuHboAepKaBHnx npoLeAyp. CTATT9 9 HAEPAHH9UMHHOCTI, CTPOKTAMPNNMHEHHRAI 1. Lg yroAa HaupaE unHHocTi 3 AaTn OTpumaHHg OcTaHHboro nnCbMoBoro noBiAoMneHHs AnnnoMaTnyHnMn KaHanaMn npo BnKoHaHHg CTopoHaMn BHyTpiwHboAepxaBHnxnpoLeAyp, HeoxiAHnxAng HapaHHg unHHocTiieo yroAOrO. Lg yroAa 3annuaeTbcg unHHoro npoTarom n'aTnpiuHoro nepioAy i aBToMaTnuHo npoAOBxyBaTuMeTbcg Ha KoKHi HacTynHi n'ATb pokiB 3a ymoBn, Lo oAHa 3i CTopiH He noBinomnTb y nnCbMoBin Φopmi AunnomaTnuHnmn KaHanamn iHuy CTopoHy LoHaMmeHue 3a 9O AHiB Ao 3aBepweHHs BiAnoBiAHoro n'ATupiuHoro nepioAy npo cBi Hamip punnHnTn niro uiei yroan. 3. MpnnnHEHHg Ai LieIYroAn He BnnnBaTnMe Ha BnKoHaHHg AOMoBnEHocTeM nporpam Ta npoekTib, uo ynn yknaqehi pahiwe B pamkax uiei yroan, kpim BunaAKiB, AKLO CTOpoHn nnCbMOBO HE AOMOBnATbCg npO iHwe. Ha nocBiguehHs uoro Ti, Lo nianncanncs Hnkye, HanexkHnm 14HOM ynoBhoBaxeHicBoimn ypAamn, niAnncannoyroAy. yuuHeHo B M.A>xakapTa 5 cepnHa 2016 poky B ABox npumipHnkax, KoxHnǔ iHAoHe3iMcbKoro, yKpaiHCbKoro Ta aHrnincbKoro MoBaMn, npn Lbomy BCi TeKCTnE aBTeHTnyHnMn.Ypa3iBnHnKHeHHg yAb-AKnx po3iKHOcTe OAOTnyMayeHH nonoxkeHb iei yroAn nepeBara HaAaeTbca TekcToBi aHrnincbkoro moBoro. 3A YP9A PECNYEMIKN 3AKAEIHET MIHICTPIB IHAOHE319 YKPAIHN PIAMI3APPIAKYY MABNOKMIMKIH MiHicTp oopOHn MiHicTp 3akopAoHHnx cnpaB AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTOF THEREPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE The Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine, hereinafter referred to as the"Parties", Desiring to enhance and strengthen the bilateral cooperation between the two states in the field of defence; Affirming that developing friendly relations and cooperation between the Parties will contribute to international peace and security by means of creating mutual confidence, understanding and cooperation in international relations; Recognizing that the strengthening of defence cooperation will be beneficial to their respective national institutions in the field of defence; Aiming to promote cooperation in the field of defence between the two states based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty and territorial integrity of the Parties; Pursuant to the prevailing laws and regulations of the Parties' states; Have agreed as follows: ARTICLE1 OBJECTIVE The objective of this Agreement is to provide a general framework for promoting bilateral cooperation in the field of defence between the Parties in areas of mutual interest, based on prevailing laws and regulations of the Parties' states, and the principles of mutual respect, trust and benefit. ARTICLE2 AREAS OF COOPERATION 1. The areas of cooperation of this Agreement may include:
a.
exchange of the visits of the high ranking officials, including armed forces;
b.
development ofmilitary-technical cooperation;
c.
development of cooperation in defence industry and logistics;
d.
cooperation in defence scientific-technologic sphere;
e.
exchange of information on the defence and military matters;
f.
development of military education and training;
g.
promoting of cooperation between the Armed Forces of the Parties states;
h.
other areas of cooperation as mutually agreed by the Parties. 2.In the development of cooperation in military-technical, and defence industry and logistics specified in positions"b"and "c" Paragraph 1 of this Article, the Parties may conduct the cooperation in the following spheres:
a.
acquisition of armament and military products within the frameworks of common projects and production;
b.
supply or armament, military equipment and other products of military-technical use;
c.
maintenance, repairing and modernization of armament, military equipment and rendering other services in the military-technical field;
d.
sale of licenses on production of armament and military equipment, providing technical support in its production;
e.
common research and development works in military-technical field and mutual exchange of the results of such work;
f.
exchange of experience and information on standardization, codification, control of quality of military products in order to fulfil joint programs of military-technical cooperation;
g.
develop where appropriate programmes, joint research, joint production and joint marketing of defence equipments through among others transfer of technology. 3.For the purpose of the implementation of this Agreement, the operational, administrative and technical matters shall be subject to separate written arrangements to be concluded by both Parties or by the competent authorities of both Parties. ARTICLE3 CONFIDENTIALITY 1.The protection, disclosure and transmission of classified information exchanged or generated within the framework of this Agreement will be handled and safeguarded in accordance with the national laws and the international agreements concluded by the Parties. 2.The Parties shall not disclose, release or transfer any classified information or materials within the framework of this Agreement to any third party without prior written consent of the other Party. ARTICLE 4 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 1.The Parties shall prevent unauthorized use and transfer of intellectual property rights transferred, exchanged or generated under this Agreement in accordance with respective national laws and regulations of their states as well as the international agreement to which their countries are party to. 2.The protection and distribution of intellectual property rights including protection of a third party's legitimate rights, as well as the consideration of equitable portion of ownership based on the contribution of the respective Parties, shall be arranged through separate written arrangements by the Parties on the specific areas of cooperation. ARTICLE5 COMPETENT AUTHORITIES 1.The competent authorities for the implementation of this Agreement are:
a.
for the Government of the Republic of Indonesia-the Ministry of Defence;
b.
for the Cabinet of Ministers of Ukraine -the Ministry of Defence. 2.For the purpose of the implementation of this Agreement, the Competent Authorities of the Parties may organize regular meetings at any time deemed necessary in order to monitor and review the implementation of Article 2 of this Agreement. ARTICLE6 FINANCIAL ARRANGEMENTS Unless decided otherwise by the Parties, each Party shall bear its own expenses in the implementation of this Agreement and in accordance with its budgetary allocations. ARTICLE7 SETTLEMENT OF DISPUTES Any dispute arising between the Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through bilateral negotiations and consultations between the Parties and, if necessary, through diplomatic channels. ARTICLE8 AMENDMENT This Agreement may be amended or revised based on the mutual consent of the Parties and shall form as a separate Protocol as an integral part of this Agreement. Such Protocol shall come into force on the receipt of the last written notification of the fulfilment of necessary internal state procedures by the Parties. ARTICLE 9 ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION 1.This Agreement shall enter into force on the receipt of the last written notification through diplomatic channels on accomplishment by the Parties of proper internal state procedures, which are necessary in order of the present Agreement to enter into force. 2.This Agreement shall remain in force for a five-years period and shall automatically be prolonged for the subsequent five-year periods unless it is denounced by either Party by giving writen notification through diplomatic channels to the other Party at least 9o days prior to its intention to terminate this Agreement. 3.The termination of this Agreement will not affect the implementation of arrangements, programs and projects concluded earlier in the framework of this Agreement, unless otherwise agreed in writing by the Parties. In witness whereof, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement. Done in Jakarta on the Fifth of August year Two thousand sixteen, in two originals, in Indonesian, Ukrainian, and English languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE CABINET OF REPUBLIC OF INDONESIA MINISTERS OF UKRAINE ywer RYAMIZARD RYACUDU PAVLO KLIMKIN MINISTER OF DEFENCE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

Paper Terkait

Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020

Ni'am, Ahmad Khoirun, Irawan, Anang Dony, Dewanto, Chaeruli Anugrah
Media of Law and Sharia Vol. 2 No. 3 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/mls.v2i3.11870
Detail Sumber

PELUANG ORMAS KEAGAMAAN MENGELOLA TAMBANG DI INDONESIA PASCA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024

Tandika, Fitria, Sadino, Sadino, Hidayat, Yusup
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Vol. 21 No. 3 2024
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.47007/lj.v21i3.8605
Detail Sumber

Constitutional Court's Limitation on the Resubmission Ofindictments

Syahird, Ahmad, Masturi, Rahmad, Kamran, Muhammad
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 5 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.35335/legal.v13i5.1132
Detail Sumber

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN

TONI HARTANTO, FAJAR RACHMAD DWI MIARSA, DJASIM SISWOJO
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 1 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.51804/jrhces.v8i1.16881
Detail Sumber

ESENSI PENETAPAN IURAN SIMPANAN TAPERA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TAPERA

Amalia, Yuli Sinta Nur, Purwanto, Gunawan Hadi, M.Yasir
JUDGE: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.54209/judge.v6i01.1052
Detail Sumber

Interpretasi Masa Daluwarsa Pengaduan Nasabah pada Pialang Berjangka

Yusriansyah, Sinaga, Niru Anita, Sudarto
IBLAM Law Review Vol. 4 No. 3 2024
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.52249/ilr.v4i3.492
Detail Sumber

PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENCE DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

Nopian Firmansyah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 1 2020
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.31602/al-adl.v12i1.4328
Detail Sumber

EKSISTENSI PERSIDANGAN ONLINE DITENGAH PANDEMI COVID19 DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA

Hanafi Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Fathan Ansori
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol. 13 No. 2 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31602/al-adl.v13i2.4493
Detail Sumber

Berita Terkait

Bus Persib U-18 Diserang di Rest Area Tol Batang, Satu Suporter Jadi Tersangka
16 Okt 2026

Bus Persib U-18 Diserang di Rest Area Tol Batang, Satu Suporter Jadi Tersangka

Bus rombongan Persib U-18 diserang di Rest Area KM 360 Tol Batang, Jawa Tengah, Minggu malam (11/10/2026). Polisi menetapkan seorang suporter Persija berinisial BPA (33) sebagai tersangka dan masih mencari pelaku lain.

Baca selengkapnya
Detasemen Khusus 88 Tangkap 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi
07 Okt 2026

Detasemen Khusus 88 Tangkap 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menangkap 11 tersangka terorisme di enam provinsi sejak 2 Oktober 2026. Mereka diduga berperan dalam perekrutan, propaganda, hingga pelatihan bagi jaringan pendukung Daulah Islamiyah.

Baca selengkapnya
Jadi Garda Terdepan Rusia, Bagaimana Status Kewarganegaraan 8 WNI?
03 Sep 2026

Jadi Garda Terdepan Rusia, Bagaimana Status Kewarganegaraan 8 WNI?

Kasus dugaan perekrutan delapan WNI sebagai tentara Rusia menimbulkan persoalan mengenai status kewarganegaraan mereka. Meskipun dinas militer asing dapat menjadi dasar kehilangan kewarganegaraan, status tersebut tidak hilang secara otomatis dan tetap melekat hingga terdapat keputusan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Baca selengkapnya
Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional
03 Sep 2026

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional

Ketidakjelasan kriteria perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 muncul karena perluasan kriteria berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 belum disertai parameter konkret. Persoalan ini turut berdampak pada pengesahan perjanjian perdagangan internasional. Diperlukan fleksibilitas dan pendekatan strategis dalam menentukan perjanjian yang wajib memperoleh persetujuan DPR.

Baca selengkapnya
Kehadiran Komponen Cadangan di Aksi Demonstrasi Memantik Persoalan Hukum
02 Jul 2026

Kehadiran Komponen Cadangan di Aksi Demonstrasi Memantik Persoalan Hukum

Kemunculan personel Komponen Cadangan (Komcad) di sekitar aksi demonstrasi pada 13 Juni 2026 memantik persoalan hukum. Koalisi masyarakat sipil menilai bahwa pelibatan Komcad tanpa pernyataan mobilisasi oleh Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Para ahli menegaskan bahwa pengamanan unjuk rasa merupakan ranah kepolisian, bukan fungsi Komcad yang dirancang untuk menghadapi ancaman militer.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.