Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1958

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui, bahwa barang siapa serempak mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok harus memilih satu diantara kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu, dengan dasar menurut kehendak yang berkepentingan sendiri. Orang perempuan dalam perkawinan, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut diatas,.juga harus memilih satu diantara dua kewarganegaraan itu, dengan dasar menurut kehendak yang berkepentingan sendiri.

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, sudah dewasa pada waktu Perjanjian ini mulai berlaku, harus memilih satu diantara dua kewarganegaraan itu dalam waktu dua tahun setelah Perjanjian ini mulai berlaku. Yang disebut orang sudah dewasa dalam Perjanjian ini ialah orang yang berumur delapan belas tahun penuh atau orang yang belum berumur delapan belas tahun penuh akan tetapi telah kawin.

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I ingin tetap mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia, harus menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok kepada petugas Republik Indonesia yang berwajib. Setelah menyatakan keterangan itu orang itu dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia menurut kehendak sendiri. Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I ingin tetap mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok harus menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada petugas Republik Rakyat Tiongkok yang berwajib. Setelah menyatakan keterangan itu orang itu dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok menurut kehendak sendiri. Petugas Republik Indonesia yang berwajib tersebut di atas ialah : Di Republik Indonesia; petugas-petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia; Di Republik Rakyat Tiongkok-, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat-konsulat Republik Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok.-jika ada -dan kantor-kantor sementara, yang menurut keperluan diadakan oleh Kedutaan Besar atau Konsulat-konsulat yang bersangkutan dan yang dilayani oleh pegawainya. Untuk mengadakan kantor sementara itu harus didapat persetujuan dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Petugas Republik Rakyat Tiongkok yang berwajib tersebut diatas ialah - di Republik Rakyat Tiongkok : petugas-petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok; - di Republik Indonesia : Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Konsulat-konsulat Republik Rakyat Tiongkok di Republik Indonesia dan kantor-kantor sementara, yang menurut keperluan diadakan oleh Kedutaan Besar atau Konsulat-konsulat yang bersangkutan dan yang dilayani oleh pegawainya. Untuk mengadakan kantor sementara itu harus didapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia. Untuk memudahkan orang-orang yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam Pasal I dalam memilih kewarganegaraan, kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui untuk memakai cara pernyataan keterangan yang sederhana. Ketentuan-ketentuan tentang cara memilih kewarganegaraan dalam pasal ini pada dasarnya berlaku juga bagi orang-orang yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui, bahwa barang siapa yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam Pasal I, telah memilih kewarganegaraan RI menurut ketentuan-ketentuan perjanjian ini dengan sendirinya kehilangan kewarganegaran RRC dan bahwa barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, telah memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui, bahwa barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan yang tersebut dalam pasal I, tidak menyatakan pilihan kewarganegaraan. dalam waktu dua tahun sebagai ditentukan dalam pasal II dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia dari pihak bapaknya berketurunan Indonesia dan dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, apabila ia dari pihak bapaknya berketurunan Tionghoa. Apabila orang itu tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya atau apabila tidak diketahui kewarganegaraan bapaknya, maka ia dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ibunya dari pihak bapak berketurunan Indonesia dan dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, apabila ibunya dari pihak bapak berketurunan Tionghoa.

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, belum dewasa pada waktu Perjanjian ini mulai berlaku, harus memilih kewarganegaraan dalam waktu satu tahun setelah ia dewasa. Sementara belum dewasa orang tersebut diatas dianggap hanya mempunyai kewarganegaraan yang dipilih oleh orang tuanya atau oleh bapaknya menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian ini. Apabila orang tersebut di atas tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya atau apabila bapaknya telah meninggal dunia sebelum menyatakan pilihan kewarganegaraan dalam waktu yang ditentukan ataupun apabila tidak diketahui kewarganegaraan bapaknya, ia dianggap hanya mempunyai kewarganegaraan yang dipilih oleh ibunya menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian ini. Apabila orang tersebut diatas setelah dewasa tidak memilih kewarganegaraan dalam waktu yang ditentukan dalam pasal ini, maka ia dianggap menurut kehendak sendiri telah memilih kewarganegaraan yang diturutnya selama ia belum dewasa.

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan kehilangan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia, setelah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok kembali atas kehendak sendiri. Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkoknya, apabila ia, setelah meninggalkan wilayah Negara Republik Rakyat Tiongkok dan bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Republik Rakyat Tiongkok, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali atas kehendak sendiri.

Anak-anak yang dilahirkan di wilayah Negara Republik Rakyat Tiongkok mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia sejak waktu lahir, apabila orang tuanya ataupun hanya bapaknya mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak-anak yang dilahirkan di wilayah Negara Republik Indonesia mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok sejak waktu lahir, apabila orang tuanya ataupun hanya mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok.

Seorang anak yang mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, apabila sebelum berumur lima tahun diangkat sah sebagai anak oleh seorang warganegara Republik Indonesia, memperoleh karena itu kewarganegaraan Republik Indonesia dan dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkoknya. Seorang anak yang mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila sebelum berumur lima tahun diangkat sah sebagai anak oleh seorang kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, memperoleh karena itu kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dan dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya.

Apabila seorang warganegara Republik Indonesia kawin dengan seorang warganegara Republik Rakyat Tiongkok, maka masing-masing tetap memiliki kewarganegaraan yang dimilikinya sebelum kawin, terkecuali apabila salah satu dari mereka dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarganegaraan dari yang lain. Apabila ia memperoleh kewarganegaraan yang lain itu, dengan sendirinya ia kehilangan kewarganegaraannya yang semula dimilikinya. Permohonan yang tersebut di atas harus diajukan kepada petugas yang berwajib dari Negara yang bersangkutan.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui demi perbaikan keadaan hidup warganegaranya masing-masing, yang berdiam dalam Negara pihak yang lain, menganjurkan kepada warganegaranya masing-masing yang berdiam dalam Negara pihak yang lain itu, yaitu warganegara Republik Indonesia yang berdiam dalam wilayah Negara Republik Rakyat Tiongkok dan warganegara Republik Rakyat Tiongkok yang berdiam dalam wilayah Negara Republik Indonesia, supaya mereka mengindahkan hukum dan adat-istiadat Negara dimana mereka berdiam dan tidak turut kegiatan-kegiatan politik dari Negara yang didiaminya. Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui saling melindungi menurut Undang-undang masing-masing hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang sah dari warganegara masing-masing hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang sah dari warganegara pihak yang lain, yang berdiam dalam wilayah Negaranya.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui, bahwa tentang soal-soal pelaksanaan, yang tidak diatur didalam Perjanjian ini, dapat diadakan pertukaran fikiran diantara kedua pihak.

Apabila diantara kedua Pihak Agung Yang Berjanji timbul perselisihan didalam menafsirkan atau melaksanakan Perjanjian ini, perselisihan itu akan diselesaikan dengan perundingan diantara kedua pihak.

Perjanjian ini akan disahkan oleh kedua Pihak Agung Yang Berjanji sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar masing-masing dan akan mulai berlaku pada hari penukaran pengesahan, yang akan dilangsungkan di Peking. Perjanjian ini berlaku untuk waktu dua puluh tahun dan sesudah waktu itu berlaku terus, terkecuali apabila salah satu pihak hendak memutuskannya. Kehendak itu harus diberitahukan dengan tertulis kepada pihak yang lain dan Perjanjian ini akan berakhir setahun setelah pemberitahuan itu disampaikan: UNTUK MENYAKSIKANNYA, maka Wakil-wakil Berkuasa Penuh telah menandatangani Perjanjian ini dan telah membubuhi pula materai mereka. Dibuat dalam rangka dua di Bandung pada hari kedua puluh dua bulan April tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima dalam bahasa Indonesia dan Tionghoa. Naskah dalam kedua bahasa itu mempunyai kekuatan yang sama. Untuk Republik Indonesia. Untuk Republik Rakyat Tiongkok SUNARIO CHOU EN-LAI Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri. Yang Mulia Mr. Ali Sastroamidjojo Perdana Menteri Republik Indonesia. PEKING Peking, 3 Juni 1955. Yang mulia. Pada tanggal 22 April 1955 Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian mengenai soal Dwikewarganegaraan. Pada waktu Yang Mulia mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok, kedua Pemerintah kita telah bertukar pikiran lebih lanjut sepenuhnya di Peking tentang tujuan dan cara pelaksanaan Perjanjian ini dan telah mencapai persesuaian faham yang sekarang saja nyatakan lagi sebagai berikut :