Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1969

1.
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan tertanggal 22 April 1958. Pada tanggal 15 Desember 1960 ditetapkan cara pelaksanaan Perjanjian mengenai soal Dwikewarganegaraan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina;
2.
Pelaksanaan Perjanjian itu antara lain telah dilakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1961;
3.
Walaupun tujuan dari Perjanjian itu yalah untuk menyelesaikan persoalan dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok namun dalam Perjanjian itu terdapat ketentuan-ketentuan yang memberikan perlakuan khusus bagi golongan tertentu, terhadap mana berlaku Undang-undang Nomor 2 Tahun 1958, untuk masa yang agak lama.
Ketentuan itu antara lain adalah:
a. Pasal VI perjanjian, yang menyatakan bahwa barangsiapa yang serempak mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, belum dewasa pada waktu perjanjian mulai berlaku, harus memilih satu diantara kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakyat Cina itu dalam waktu satu tahun setelah ia dewasa.
Dalam pelaksanaannya, ini berarti bahwa sampai tahun 1978 akan ada orang yang dapat menukar kewarganegaraan Republik Rakyat Chinanya dengan kewarganegaraan Republik Indonesia dan sebaliknya. Ini akan memakan waktu, perhatian dan administrasi yang tidak sedikit dengan kemungkinan adanya penyelewengan-penyelewengan yang akan merugikan Republik Indonesia.
b. Pasal 1 ayat (2) dari"Cara Pelaksanaan Perjanjian" itu yang menyatakan bahwa orang yang dalam jangka waktu antara 27 Desember tahun 1949 hingga 27 Desember 1951 masih belum dewasa dan yang mengikuti orangtuanya atau oleh orang tuanya ditolakkan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya dianggap masih mempunyai dwikewarganegaraan dan mereka itu mempunyai hak untuk memilih satu diantara dua kewarganegaraan itu.
Perlakuan-perlakuan khusus yang menguntungkan berhubung dengan hak-hak dan kemungkinan-kemungkinan eksepsionil yang tidak dimiliki golongan lain dalam masyarakat adalah bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum yang dijamin oleh Undang-undang Dasar.
4. Pada hakekatnya ketentuan ini membolehkan orang asing menjadi warganegara Republik Indonesia tanpa memberi hak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan saringan, hal mana dapat membahayakan keselamatan Republik Indonesia. 5.
Dengan dinyatakannya tidak berlakunya Undang-undang No. 2 tahun 1958 beserta semua peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut tidak dapat digunakan lagi 6.
Orang yang telah melakukan pilihan kewarganegaraan menurut ketentuan perjanjian itu tetap memiliki kewarganegaraan yang telah dipilihnya.
Akan tetapi anak yang pada saat berlakunya Undang-undang ini masih belum dewasa, setelah dewasa tidak diperbolehkan lagi memilih kewarganegaraan dan kewarganegaraannya mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi orang bersangkutan untuk merobah kewarganegaraannya menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
7. Penangguhan hubungan diplomatik/konsuler antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok memang mempunyai effek dan mempengaruhi, bahkan menghindarkan pelaksanaan Perjanjian Dwikewarganegaraan tersebut.