Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2020

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu neeara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.
Untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, Indonesia menjalin kerja sama di bidang pertahanan yang merupakan faktor penting guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.
Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Swedia diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Govemment of the Republic of Indonesia and the Govemment of the K'ngdom of Sweden concerning Cooperation in the Field of Defence) yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2016 di Jakarta, Indonesia, yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.
Materi muatan dalam Persetujuan antara lain:
1.
Rueing lingkup kerja sama mencakup:
a. pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama termasuk aspek politik-militer dan isukeamanan maritim internasional;
b. pertukaran informasi dan praktik terbaik, serta memajukan kerja sama antara instansi masing-masing Pihak di bidang penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lembaga terkait lainnya;
c. pengembangan kerja sama dan pertukaran pengalaman di bidang logistik dan pemeliharaan, atas dasar saling menguntungkan dan persetujuan dari Para Pihak;
d. pendukungan atas pengembangan kerja sama dalam bidang industri pertahanan yang dapat mencakupi transfer teknologi,penelitian bersama,produksi bersama, pemasaran bersama, dan juga jaminan kualitas;
e. pengembangan dan peningkatan pelatihan dan pendidikan di bidang pertahanan dan militer pada semua tingkatan, termasuk personel sipil pada Kementerian Pertahanan;
f. pengembangan kegiatan yang mengarah pada kerja sama dalam kedokteran militer dan pelayanan kesehatan militer; dan
g. bidang kerja sama yang disepakati bersama.
2.
Instansi berwenang dan peraturan pelaksanaan Persetujuan. 3.
Kerahasiaan yang dipertukarkan atau dihasilkan dalam Persetujuan.
4.
Pelindungan hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.
5.
Penyelesaian perselisihan yang timbul dari Persetujuan. 6.
Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan. 7.
Ketentuan mengenai perubahan, pemberlakuan, dan pengakhiran