Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1988

1. Pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai inti dari Tentara Nasional Indonesia tidak terlepas dari perjuangan rakyat Indonesia, baik melalui perlawanan tidak bersenjata maupun perlawanan bersenjata dalam merebut, menegakkan, dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang menurut fakta sejarah kita menunjukkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah direbut, ditegakkan, dan dipertahankan dengan perlawanan rakyat secara serentak karena kesadaran dan rasa tanggung jawabnya untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
Dalam perlawanan bersenjata inilah dibentuk tentara rakyat yang teratur dengan sebutan berturut-turut Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), dan Tentara Republik Indonesia(TRI).
Akhirnya, pada tanggal 3 Juni 1947 dibentuklah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan wadah tunggal guna mempersatukan seluruh kekuatan perjuangan bersenjata rakyat Indonesia berasaskan Pancasila untuk menghadapi penjajah. Dalam pengertian ini, Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia dalam arti luas.
Proses selanjutnya dalam penataan organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditetapkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pengertian ini, Tentara Nasional Indonesia
adalah identik dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Tentara Nasional Indonesia dalam arti sempit).
Jelaslah disini bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah inti dari Tentara Nasional Indonesia dalam arti luas, yang dibina dan dikembangkan agar mampu melaksanakan fungsinya, baik di bidang pertahanan keamanan negara maupun di bidang sosial politik dengan berdaya guna dan berhasil guna, termasuk pembinaan kemampuan serta peremajaan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
2. Dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 ditetapkan bahwa anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diperoleh, baik secara sukarela maupun secara wajib dari anggota Rakyat Terlatih, dan dalam Pasal 22 ditetapkan bahwa anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia diperoleh secara sukarela dari anggota Rakyat Terlatih, sedangkan untuk menjadi anggota Rakyat Terlatih setiap warga negara secara bergilir dan berkala harus menunaikan wajib Prabakti dan Wajib Bakti, yang kemudian disusun dalam Kesatuan Rakyat Terlatih.
Dengan demikian Rakyat Terlatih menurut Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 merupakan persyaratan utama bagi warga negara untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pelaksanaan undang-undang yang menetapkan adanya persyaratan utama tersebut berdasarkan pengalaman dalam praktek sulit dilaksanakan, di satu pihak merupakan kendala bagi warga negara untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan di lain pihak menyulitkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk memperoleh calon anggota yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak dapat menunggu sampai dengan tersusunnya pengaturan mengenai Rakyat Terlatih, demikian pula halnya warga negarapun tidak dapat menunggu sampai keluarnya pengaturan dimaksud sebagai penyaluran hak dan kewajibannya untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Maka persyaratan untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan, sehingga sumber tenaga manusia bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diperoleh secara langsung dari warga negara.
Jelaslah bahwa persyaratan anggota Rakyat Terlatih akan merupakan persyaratan khusus bagi penerimaan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, apabila pengaturannya sudah ada.