Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Ketetapan MPR Nomor I

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan 2002
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Ketetapan MPR
Bentuk Singkat
:TAP MPR
Nomor
:1
Tahun
:2003
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:07 Agustus 2003
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:07 Agustus 2003
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Sekjen MPR RI
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/95809/tap-mpr-no-i
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Sub Subsektor
:
Harmonisasi, Pengundangan & JDIH
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi

Meidiana Meidiana
Undang: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.2.2.381-408
Detail Sumber

DISPUTES JUSTICE, UTILIZATION, AND LEGAL CERTAINTY IN THE PRIVATIZATION OF WATER RESOURCES

Husnan Wadi
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 2 No. 2 2014
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v2i5.167
Detail Sumber

DISPUTES JUSTICE, UTILIZATION, AND LEGAL CERTAINTY IN THE PRIVATIZATION OF WATER RESOURCES

Wadi, Husnan
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 2 No. 5 2014
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v2i5.167
Detail Sumber

Reconstruction of Shared Assets Due to Divorce Based on Pancasila Justice

Mustofa Aditama, Meysita Arum Nugroho
Jurnal Hukum Sehasen Vol. 8 No. 2 2022
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.37676/jhs.v8i2.3032
Detail Sumber

MENINJAU ULANG SISTEM FRAKSI DAN KELOMPOK ANGGOTA DI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT: STUDI KASUS HILANGNYA ESENSI DPD DIKAITKAN DENGAN WACANA AMANDEMEN UUD 1945

Day, George Soros Setiawan, Fatimah, Siti, Zayyanurroihan, Maris, Hamdi, Khairul, Azra, Farhan
Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 2 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.59259/jd.v5i2.304
Detail Sumber

PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI NEGARA FEDERAL JERMAN

Zulkarnain Ridlwan
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 2011
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no3.339
Detail Sumber

Berita Terkait

UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
21 Okt 2026

UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi

DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.

Baca selengkapnya
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit
08 Okt 2026

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit

DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026). Aturan ini membatasi masa perjanjian kerja waktu tertentu paling lama dua tahun dengan dua kali perpanjangan dan mempersempit alih daya menjadi lima jenis jasa penunjang.

Baca selengkapnya
DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.