Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1991

Sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan nasional dewasa ini, diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten pada tanggal 1 Nopember 1989 memiliki arti yang strategis. Pertama, perangkat hukum tersebut merupakan landasan bagi pemberian perlindungan hukum atas penemuan-penemuan baru di bidang teknologi dalam bentuk paten. Kedua, dengan adanya perlindungan hukum tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan teknologi yang sangat penting artinya bagi kemajuan pembangunan sektor industri.
Dengan mengingat kebutuhan waktu yang cukup untuk dapat mempersiapkan agar Undang-undang tersebut berjalan dengan baik, ditetapkan saat mulai berlakunya Undang-undang tersebut secara efektif pada tanggal 1 Agustus 1991.
Dalam undang-undang tersebut antara lain ditegaskan bahwa permintaan paten oleh penemu atau yang berhak atas penemuan yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui Konsultan Paten. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan proses pengajuan permintaan paten, terutama yang berkaitan dengan kewajiban serta untuk mempercepat proses penyelesaian permintaan paten.
Selain itu, Konsultan Paten dapat pula bertindak selaku kuasa untuk menangani pengajuan permintaan paten bagi penemu Indonesia sendiri. Yang terakhir ini lazim dilakukan karena penemu atau yang berhak atas penemuan tidak memahami segi-segi hukum mengenai paten ataupun tata cara permintaan paten. Sebagai penyedia jasa,
dalam Undang-undang Paten ditegaskan bahwa Konsultan Paten yang berhak mengajukan permintaan paten adalah Konsultan Paten yang terdaftar di Kantor Paten.
Dengan peranan Konsultan Paten sebagai kuasa ahli dalam memberikan jasa pengajuan permintaan paten, maka perlu ditentukan persyaratan formal yang berkaitan dengan dasar kemampuan dan keahlian para Konsultan Paten tersebut. Persyaratan serupa itu diarahkan sedemikian rupa guna menunjang kelancaran proses permintaan paten. Selain penguasaan atas permasalahan yang menyangkut segi hukum dan teknis administratif, profesi jasa ini harus memenuhi persyaratan kualifikasi keahlian yang berkaitan dengan bidang teknologi. Secara formal hal itu harus dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat pendidikan lainnya. Apabila persyaratan tersebut dipenuhi, maka harus menempuh dan dinyatakan lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Paten. Namun begitu dengan mengingat perlunya persiapan yang cukup untuk dapat menyelenggarakan ujian bagi Konsultan Paten maka persyaratan mengenai pendaftaran Konsultan Paten untuk yang pertama kali dilakukan dengan penyesuaian. Dalam hal ini, pendaftaran dilakukan dengan persyaratan yang bersifat khusus dan pelaksanaan pendaftarannya dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas pula. Yaitu hanya enam bulan saja. Dengan persyaratan khusus tersebut disyaratkan bahwa untuk dapat didaftar sebagai Konsultan Paten seseorang harus memiliki ijazah Sarjana Teknik dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Sarjana bidang lainnya yang menguasai masalah teknologi. Selain itu, yang bersangkutan harus pula memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Paten sekurang-kurangnya dua tahun sebelum tanggal 1 Nopember 1989. Pengalaman seperti itu dapat dalam bentuk kegiatan mengajukan permintaan paten untuk kepentingan lembaga Pemerintah atau swasta dan perorangan. Pengalaman itupun harus dilihat dan dipertimbangkan dari segi jumlah pengajuan permintaan paten yang telah dilakukan. Dengan persyaratan khusus seperti itu setidaknya Kantor Paten memiliki dasar dan pedoman untuk
menentukan dapat atau tidaknya seseorang didaftar sebagai Konsultan Paten.
Dalam kaitan persyaratan pendaftaran tersebut diatur pula ketentuan pembayaran biaya pendaftaran. Selanjutnya mengenai jangka waktu pendaftaran, hal itu dibatasi selama enam bulan saja dengan maksud agar tersedia waktu yang cukup untuk memberi kesempatan mendaftar.
Perlu ditegaskan bahwa Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Paten. Karenanya, sekalipun ditentukan persyaratan yang bersifat khusus tetapi tidak lantas menjadi terlalu longgar sehingga dapat membuka kemungkinan penyalahgunaan.
Dengan pengaturan khusus ini maka Konsultan Paten yang terdaftar menurut Peraturan Pemerintah ini diakui merupakan Konsultan Paten sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Paten.
Selanjutnya, Pemerintah akan mengatur lebih lanjut secara lebih rinci mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Konsultan Paten dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Peraturan Pemerintah itulah yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar bagi pendaftaran konsultan paten di luar yang terdaftar menurut peraturan khusus ini.