Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2015

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 telah terjadi perubahan yang signifikan kepada bank sentral. Semula, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 perencanaan dan penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dengan anggota Gubernur Bank Indonesia dan Menteri di Bidang Perekonomian. Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia menjadi lembaga Negara yang independen selaku otoritas moneter dengan tujuan dan tugas yang lebih tepat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengamanatkan tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan salah satu tugas Bank Indonesia diantaranya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 telah memperjelas dan mempertegas tugas dalam pengelolaan perekonomian khususnya kewenangan Bank Indonesia selaku otoritas moneter.
Dengan adanya perubahan pada status, tujuan, dan tugas Bank Indonesia maka Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) yang di dalamnya telah diatur mengenai hal-hal terkait pelaksanaan keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF dan IBRD diantaranya mengenai kewenangan dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi saat ini maka melalui Peraturan Pemerintah ini dilakukan pengaturan kembali hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keanggotaan Indonesia pada IMF dan IBRD.
Keanggotaan Bank Indonesia pada lembaga internasional IMF sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Dalam hal kerja sama internasional mempersyaratkan keanggotaan negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota. Keanggotaan Bank Indonesia dimaksud dilakukan berdasarkan kuasa Presiden sebagai kepala negara.
Penyesuaian pengaturan kembali hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF sejalan dengan: (1) perkembangan ekonomi dan sistem keuangan internasional semakin terintegrasi yang mengakibatkan tingginya dan cepatnya dampak kebijakan dan perkembangan di luar negeri mempengaruhi ekonomi domestik; (2) upaya penguatan sistem keuangan global oleh IMF untuk membantu negara anggota menjaga stabilitas makroekonomi sehingga dapat tercipta neraca pembayaran yang kuat. Untuk itu, penunjukan wakil Negara Kesatuan Republik Indonesia di IMF serta pengaturan kewenangannya diatur kembali untuk meningkatkan peran aktif dan respon yang cepat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia di IMF. IBRD adalah Bank Dunia untuk Pembangunan dan Perkembangan. IBRD dibentuk pada tahun 1944 dan berkedudukan di Washington, Amerika Serikat. IBRD adalah sebuah lembaga keuangan multilateral yang didirikan untuk melawan kemiskinan dengan cara membantu membiayai negara-negara anggotanya yang berjumlah 188 negara anggota melalui pinjaman, jaminan, produk manajemen risiko, dan layanan analisis dan konsultasi. Pengoperasian IBRD berasal dari kontribusi negara anggota melalui penyetoran modal yang diatur dalam piagam pendirian IBRD.
IBRD mengembangkan sebagian besar dananya pada pasar keuangan dunia dan telah menjadi salah satu pinjaman paling terkemuka di dunia semenjak IBRD menerbitkan obligasi pertamanya pada tahun 1947. Pendapatan yang telah dihasilkan oleh IBRD selama bertahun-tahun telah memungkinkan IBRD untuk mendanai kegiatan pembangunan dan menjamin kekuatan finansial IBRD, sehingga memungkinkan untuk memberikan pinjaman dengan biaya rendah dan persyaratan pinjaman yang baik.
Pada Pertemuan Tahunan pada bulan September 2006, Bank Dunia dengan dorongan dari pemerintah berbagai negara yang merupakan pemegang saham di IBRD berkomitmen untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk mengembangkan layanan dan jasa bagi anggotanya. Untuk memenuhi tuntutan yang semakin canggih dari negara berpendapatan menengah, IBRD merombak produk manajemen keuangan dan risiko, memperluas penyediaan layanan dan jasa sehingga memudahkan klien untuk berurusan dengan IBRD.