Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1957

Dengan berlakunya Undang-undang Keadaan Bahaya 1957, maka ketentuan peralihan dalam pasal 6o berlaku, yang berarti bahwa penguasa-penguasa militer atas penunjukan oleh atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 tetap ada, sekalipun hanya untuk selama-lamanya 4 bulan sesudah saat mulai berlakunya undang-undang tersebut. Demikian jika tidak diadakan penetapan lain.
Terkandung maksud untuk sementara ini memperlakukkan keadaan hukum ("rechtstoestand") berupa keadaan bahaya tingkatan keadaan perang sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Keadaan Bahaya 1957, atas seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Satu sama lain telah direalisir dengan Keputusan Presiden No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 tentang pencabutan "staat van beleg" dan pernyataan seluruh wilayah Republik Indonesia dalam keadaan perang menurut undang-undang tersebut.
Setelah berlakunya Undang-undang Keadaan Bahaya 1957, kedudukan para penguasa militer (stijl lama), sekalipun dengan ketentuan peralihan sebagai yang terdapat dalam pasal 60 tersebut, sesungguhnya tidak jelas.
Maka untuk menghindarkan kemungkinan akan penyelenggaraan kekuasaan-kekuasaan dalam rangka keadaan bahaya oleh penguasa keadaan perang yang disebut dalam pasal 7 Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 di samping penyelenggaraan kekuasaan penguasa-penguasa militer (stijl lama) itu, dirasakan perlu mencabut Peraturan Pemerintah No.55 tahun 1954 tentang penunjukan penguasa-penguasa militer dan semua keputusan, baik dari Presiden maupun dari Menteri Pertahanan, tentang penunjukan/pengangkatan penguasa militer berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut. Dengan demikian, maka sejak berlakunya Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 dan sejak diadakannya pernyataan keadaan bahaya menurut undang-undang tersebut, hanya terdapat penjabat-penjabat penguasa keadaan bahaya (penguasa darurat atau penguasa keadaan perang) sebagai yang tercantum dalam pasal 7 undang-undang tersebut. Adapun yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah ini ialah 1.
Keputusan Pemerintah No. 55 tahun 1954(Lembaran Negara tahun 1954 No. 96) tentang penunjukan penguasa-penguasa militer, dengan segala perubahan/penambahannya, yaitu yang terdapat dalam:
a. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1956(Lembaran Negara tahun 1956 No.43),
b. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.22),
c. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1957(Lembaran Negara tahun 1957 No.46).
2.
Keputusan-keputusan Presiden:
a. No. 301/M tahun 1957 tanggal 14 Juni 1957, tentang pengangkatan
Komandan DM-MIB sebagai penguasa militer;
b. No. 302/M tahun 1957 tanggal 14 Juni 1957, tentang pengangkatan Gubernur Militer Daerah SST sebagai penguasa militer;
c. No. 303/M tahun 1957 tanggal 14 Juni 1957, tentang pengangkatan Komandan DMNT sebagai penguasa militer;
d. No. 304/M tahun 1957 tanggal 14 Juni 1957, tentang pengangkatan komandan DM-SUT sebagai penguasa militer;
e. No. 311/M tahun 1957 tanggal 14 Juni 1957, tentang pengangkatan Komandan DM-ST sebagai penguasa militer.
f. No.446/M tahun 1957 tanggal 15Agustus1957.(videNo.3 di bawah ini sub i).
3.
Surat-surat Keputusan Menteri Pertahanan:
a. No. 682/MP/5/50 tanggal 31 Oktober 1950 tentang penunjukan Komandan KMKBDR sebagai penguasa militer;
b. No.MP/A/150/54 tanggal 22Maret1954 tentang penunjukanKomandan Daerah Maritim Riau sebagai penguasa militer;
c. No. MP/H/222/1957 tanggal 9 Maret 1957 tentang penunjukan Komandan RI I/Komandan Daerah MiliterAceh (KDMA)sebagai penguasa militer;
d. No. MP/A/505/1957 tanggal 8 Juni 1957 tentang penunjukan Komandan KDM-SUT sebagai penguasa militer;
e. No.MP/A/506/1957 tanggal 8 Juni 1957 tentang penunjukan Komandan KDM-NT sebagai penguasa militer;
f. No.MP/A/507/1957 tanggal 8 Juni 1957 tentang penunjukan Komandan KDM-MIB sebagai penguasa militer;
g. No. MP/A/508/1957 tanggal 8 Juni 1957 tentang penunjukan Gubernur Militer Andi Pangerang Daeng Rani sebagai penguasa militer di wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara;
h. No. MP/A/521/1957 tanggal 12 Juni 1957 tentang penunjukan Komandan KDM-ST sebagai penguasa militer.
i. No. MP/A/705/57 tanggal 3 Agustus 1957 tentang penunjukan Penguasa Militer Pangkalan Udara:Medan, Padang, Palembang, Makassar, Tasuka, Kupang dan Husein Sastranegara.