Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2016

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pembubaran partai politik; perselisihan hasil pemilihan umum; dan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperiksa dan diadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan pelaku kekuasaan kehakiman lainnya yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan judex juris sekaligus juga judex factie yang membedakan dengan cabang kekuasaan kehakiman lainnya. Selaku judex juris Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dengan memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara dengan menggunakan batu uji (obrussa) konstitusi, sedangkan sebagai judex factie Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan persidangan untuk memeriksa fakta dan bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari suatu perkara konstitusi. Perubahan ketiga Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan fasilitas dan keuangan kepada Hakim Konstitusi dan gugus tugas dan/atau pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi guna memulihkan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan melalui pemberian honorarium.
Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain mengenai:
1. pengecualian ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, yakni Hakim Konstitusi yang melaksanakan:
a. kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota sampai dengan terbentuknya badan peradilan khusus; pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan perselisihan hasil pemilihan umum diberikan honorarium;
b. tugas kedinasan lain diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberian honorarium tidak dimaksudkan untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pembubaran partai politik dan perkara mengenai pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaraan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, juga tidak dimaksudkan untuk menerima pembayaran pihak luar kecuali atas beban anggaran Mahkamah Konstitusi. Pemberian honorarium ini diberikan sesuai dengan standar biaya masukan;