Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1965

Hasrat Bangsa Indonesia untuk menambah pengetahuannya, yang sudah nampak pada masa sebelum perang dunia kedua, sejak diproklamirkannya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus makin lama makin bertambah.
Apalagi karena Pemerintah yang mengerti dan dapat menyelami apa yang hidup dalam jiwa bangsanya membuka kemungkinan sebesar-besarnya bagi rakyatnya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya itu.
Demikian ini dilakukan dengan membuka lembaga-lembaga pendidikan sebanyak mungkin, termasuk juga lembaga-lembaga perguruan tinggi.
Oleh karena hasart rakyat termaksud diatas sangat besarnya, maka Pemerintah sejak semula membuka kesempatan yang sebesar-besarnya bagi lingkungan Swasta untuk memperkembangkan inisiatifnya dalam usaha mengembangkan tenaganya dalam bidang Perguruan Tinggi.
Meskipun demikian Pemerintah tidak dapat membebaskan diri dari kewajibannya menjaga keselamatan rakyatnya, dan melindunginya dari maksud dan perbuatan kurang benar dari sementara orang yang hendak menggunakan/menyelenggarakan kesempatan luas yang diberikan Pemerintah ini dari hasrat besar dari rakyat Indonesia itu tadi untuk kepentingan pribadinya, terutama dibidang keuangan dan juga dibidang ideologis. Pemerintah tidak menutup matanya terhadap gejala-gejala buruk yang dijumpai dimasyarakat tentang itu.
Banyak Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan tanpa memenuhi syarat-syarat sebagai Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Undang-undang Perguruan Tinggi, dan semata-mata didirikan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, hal mana sangat merugikan masyarakat pada umumnya dan para mahasiswa pada khususnya. Pada tiap permulaan tahun kuliah, surat-surat kabar dan majalah-majalah dipenuhi ikan-ikan tentang pembukaan Perguruan Tinggi Swasta baru dan penerimaan para mahasiswa baru, tanpa memikirkan pergedungan, administrasi dan penyelenggaraan kuliah-kuliah bagi para mahasiswa yang telah mendaftarkan diri, sehingga setelah beberapa bulan mengikuti kuliah yang tak teratur para mahasiswa yang merasa dirugikan pindah ke Perguruan Tinggi Swasta lainnya, ataupun berhenti mengikuti kuliah sama sekali. Dengan demikian nama Perguruan Tinggi telah diubah menjadi suatu badan hukum Swasta yang bertujuan menjalankan perusahaan guna memperoleh keuntungan materiil bagi para pendirinya. Perbuatan tersebut tak dapat dibenarkan dan sama sekali bertentangan dengan Undang-undang Perguruan Tinggi dan oleh karena itu perbuatan-perbuatan seperti itu harus dicegah dan diakhiri.
Maka setelah waktunya datang untuk memberikan dasar yang lebih sempurna bagi perguruan tinggi di Indonesia, maka didalam tahun 1961 dikeluarkan suatu Undang-undang Perguruan Tinggi dan dalam Undang-undang ini dicantumkan dasar-dasar bagi kebijaksanaan Pemerintah untuk menunaikan tugasnya sebagai penjaga keselamatan dan pelindung rakyat, dasar-dasar yang dimasukkan dalam pasal 23 yo pasal 32, jo pasal 28 dan pasal 35 Undang-undang Perguruan Tinggi.
Dalam pada itu, mengingat akan bahaya yang dapat mengancam rakyat dalam bidang tersebut dianggap perlu untuk juga mengadakan ancaman pidana.
Mengenai pelanggaran terhadap pasal 28 Undang-undang Perguruan Tinggi dirasa perlu untuk menetapkan ancaman pidana yang cukup berat terhadap perbuatan-perbuatan yang menyalahi Dasar dan Hukum Negara, yakni Pancasila dan Manipol/Usdek karena bukan tidak mungkin kegiatan-kegiatan subversif dibidang kebudayaan/ideologi dilakukan melalui Perguruan Tinggi, yang bertujuan merongrong dan mematahkan kekuatan dan potensi yang dikerahkan oleh Negara Republik dan Bangsa Indonesia, untuk mencapai tujuan revolusi.