Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika organisasi serta perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 4 Tahun 2011.
Perpres ini mengatur mengenai: 1) kedudukan, tugas, dan fungsi; 2) organisasi; 3) Unit Pelaksana Teknis; 4) tata kerja; 5) jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; dan 6) pendanaan Badan Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. BIG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Kepala BIG. BIG mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial yang meliputi informasi geospasial dasar, informasi geospasial tematik, dan infrastruktur informasi geospasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 128 Tahun 2022
TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi penyelenggaraan informasi geospasial, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Informasi Geospasial;
b.
bahwa Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika organisasi serta perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.
bahwa1 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan
Mengingat
:
1.
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian KesatuKedudukan
Pasal 2
(1)
BIG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)
BIG dipimpin oleh Kepala BIG.
Bagian KeduaTugas
Pasal 3
(1)
BIG mempunyai tugas smenyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
(2)
Informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi geospasial dasar, informasi geospasial tematik, dan infrastruktur informasi geospasial sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian KetigaFungsi
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BIG menyelenggarakan fungsi:
a.
perumusan, penetapan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
b.
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidanginformasi geospasial;
d.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasigeospasial;
e.
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabBIG;
f.
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG;
g.
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG; dan
h.
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BIG.
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
BAB III
ORGANISASI
Bagian KesatuSusunan Organisasi
Pasal 6
Susunan organisasi BIG terdiri atas:
a.
Kepala BIG;
b.
Sekretariat Utama;
c.
Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar;
d.
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik;dan
e.
Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial.
Bagian KeduaKepala Badan Informasi Geospasial
Pasal 7
Kepala BIG mempunyai tugas memimpin BIG dalam menjalankan tugas dan fungsi BIG.
Bagian KetigaSekretariat Utama
Pasal 8
(1)
Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG.
(2)
Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.
Pasal 9
Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG.
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
a.
1 koordinasi kegiatan BIG;
b.
1 koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BIG;
c.
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BIG;
d.
pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.
pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala BIG.
Pasal 11
(1)
Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro.
(2)
Biro sebagaimana dimaksud pada ayat(l)terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)
Dalam hal tugas dan fungsi Biro tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terdiri atas paling banyak 1 (satu) Bagian.
(4)
Bagian dapat terdiri atas sejumlah Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan sesuai kebutuhan.
Bagian KeempatDeputi Bidang Informasi Geospasial Dasar
Pasal 12
(1)
Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG.
(2)
Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar dipimpin oleh Deputi.
Pasal 13
Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial dasar.
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar menyelenggarakan fungsi:
a.
perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran informasi geospasial dasar;
b.
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiraninformasigeospasial dasar;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran informasi geospasial dasar;
d.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
e.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran informasi geospasial dasar;dan
f.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.
Pasal 15
(1)
Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar terdiri atas paling banyak 4 (empat) Direktorat.
(2)
1 Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian KelimaDeputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
Pasal 16
(1)
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG.
(2)
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik dipimpin oleh Deputi.
Pasal 17
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial tematik.
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik menyelenggarakan fungsi:
a.
perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
b.
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
d.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
e.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan penyelengga.rzran informasi geospasial tematik; dan
f.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.
Pasal 19
(1)
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik terdiri atas paling banyak 4(empat) Direktorat.
(2)
I Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas Kelompok JabatanFungsional.
Bagian KeenamDeputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial
Pasal 20
(1)
Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG.
(2)
dipimpin oleh Deputi.
Pasal 21
Deputi1 Bidang Infrastruktur Informasi Geospasiai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur informasi geospasial.
Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi:
a.
perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial;
b.
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial;
d.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
e.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial; dan
f.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.
Pasal 23
(1)
Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial terdiri atas paling banyak 4(empat) Direktorat.
(2)
Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian KetujuhInspektorat
Pasal 24
(1)
Inspektorat dibentuk sebagai unsur pengawas di lingkungan BIG.
(2)
Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG melalui Sekretaris Utama.
(3)
Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
Pasal 25
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di iingkungan BIG.
Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a.
penvusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
b.
pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c.
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BIG;
d.
penyusunan laporan hasil pengawasan;
e.
pelaksanaan administrasi Inspektorat;dan
f.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.
Pasal 27
Inspektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, dan dapat terdiri atas 1 (satu) Subbagian yang menangani fungsi administrasi atau ketatausahaan.
Bagian KedelapanPusat
Pasal 28
(1)
Di lingkungan BIG dapat dibentuk 1 (satu) pusat sebagai unsurpendukung tugas dan fungsi BIG.
(2)
Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG melalui Sekretaris Utama.
(3)
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat(l)dipimpin oleh Kepala Pusat.
Pasal 29
(1)
Pembcntukan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja.
(2)
Pusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, dan dapat terdiri atas 1 (satu) Subbagian yang menangani fungsi administrasi atau ketatausahaan.
Bagian KesembilanJabatan Fungsional
Pasal 30
Di lingkungan BIG dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 31
(1)
Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, di lingkungan BIG dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)
Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.
Pasal 32
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan oleh Kepala BIG setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
BAB V
TATA KERJA
Pasal 33
Kepala BIG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bekerja sama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pasal 34
(1)
BIG harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan BIG.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan BIG.
Pasal 35
Kepala BIG menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 36
BIG harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BIG.
Pasal 37
Setiap unsur di lingkungan BIG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BIG maupun dalam hubungan dengan kementerian/lembaga lain yang terkait.
Pasal 38
Setiap unsur di lingkungan BIG harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 39
(1)
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2)
Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat(l) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Pasal 40
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Bagian KesatuJabatan
Pasal 41
(1)
Kepala BIG merupakan jabatan pimpinan tinggi utama atau jabatan struktural eselon I.a.
(2)
Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
(3)
Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
(4)
Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon II.a.
(5)
Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
Bagian KeduaPengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 42
Kepala BIG diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Pasal 43
(1)
Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BIG.
(2)
Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan BIG diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BIG.
BAB VII
PENDANAAN
Pasal 44
Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BIG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BIG diatur dengan Peraturan BIG setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BIG, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden
Pasal 48
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 49
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap
orang mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
ini
dengan
penempatannya
dalam
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
MENTERISEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022NOMOR 212
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
16 Okt 2026
Komisi Pemberantasan Korupsi Kembali Memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai Saksi Perkara Suap Hak Guna Bangunan
Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, sebagai saksi pada 15 Oktober 2026, setelah ia tidak hadir pada panggilan pertama. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor yang telah menjerat delapan tersangka.
Tanah Fasilitas Umum Dijual ke Investor, Lima Terdakwa di Subang Divonis 3 Tahun
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung memvonis lima perangkat Desa Cibogo, Kabupaten Subang, masing-masing tiga tahun penjara karena menjual tanah negara seluas 15.579 meter persegi kepada PT VinFast Automobile Indonesia. Tanah berupa jalan setapak dan saluran irigasi itu seharusnya tidak dapat diperjualbelikan, dan perbuatan para terdakwa dinilai merugikan keuangan negara sekitar Rp2,49 miliar.
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.
Meskipun hak ulayat telah diakui, masyarakat adat masih belum memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. Karena itu, RUU Masyarakat Adat perlu menjamin penetapan dan perlindungan tanah ulayat agar hak masyarakat adat terlindungi secara nyata.
Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
