PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1977

I. PENJELASAN UMUM:
1. Landasan Hukum:
a. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Pasal 40 ayat(1) dan(2) menyatakan:
ayat(1): Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan;
ayat(2): Peraturan Daerah mempunyai kekuatan Hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan.
b. Sebagai pelaksanaan Pasal 40 Undang-undang No. 5 tahun 1974 tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat Edaran tanggal 2 Nopember 1974 No. Pem. 10/33/43 tentang Penerbitan Lembaran Daerah.
- Dengan demikian, maka baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II wajib menerbitkan suatu Lembaran Daerah untuk kepentingan pemuatan Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Daerah yang meliputi:
1). Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
2). Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
3). Keputusan-keputusan Gubernur Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri;
4). Keputusan-keputusan Gubernur Kepala Daerah untuk melaksanakan peraturan perundangan;
5). Keputusan-keputusan Gubernur Kepala Daerah lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui oleh khalayak ramai.
c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke-I Jawa Tengah tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Jawa Tengah yang diundangkan pada tanggal 30 Agustus 1960 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A No. 1 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke-I Jawa Tengah, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1962 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A No. 1 tahun 1962 sudah tidak sesuai lagi dengan undang-undang No. 5 Tahun 1974, oleh karena itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri tersebut di atas.
2. Pokok-pokok Materi:
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang meliputi:
a. Maksud dan tujuan;
b. Bentuk;
c. Pengundangan;
d. Penyelenggaraan;
e. Pembeayaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:
Pasal 1: Cukup jelas.
Pasal 2: Lihat penjelasan umum.
Pasal 3 s/d 4: Cukup jelas.
Pasal 5: Yang dimaksud dengan tahun adalah tahun takwin.
Pasal 6: Pengundangan Peraturan Daerah yang dilakukan menurut cara yang sah merupakan keharusan agar Peraturan Daerah itu mempunyai kekuatan Hukum dan mengikat. Cara pengundangan yang sah adalah pengundangan yang dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah dengan menempatkan Peraturan Daerah itu dalam Lembaran Daerah, dengan ketentuan bahwa Peraturan Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang, baru dapat diundangkan setelah Peraturan Daerah itu disahkan.
Pasal 7: Jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ialah 3(tiga) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah oleh Pejabat yang berwenang mengesahkan.
Pasal 8 s/d 9: Cukup jelas.
Pasal 10: Yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah ini antara lain Keputusan-keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I, Surat Keputusan-keputusan Gubernur Kepala Daerah yang bukan dimaksud Pasal 3.
Pasal 11 s/d 12: Cukup jelas.