Undang-undang Darurat No. 13 Tahun 1957
TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952) tentang Menetapkan "Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-undang Darurat Republik Indonesia, perlu segera ditambah;
Mengingat
:
1.
Pasal-pasal 86 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
undang-undang darurat tentang menambah undang-undang nomor 21 tahun 1952 (lembaran negara nomor 78 tahun 1952)sebagai berikut
:
Pasal I
Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.21 tahun 1952 ditambah sub g, yang berbunyi: "Ketua Konstituante: yang mengenai pegawai yang dipekerjakan pada Konstituante itu, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas ini".
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam
Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUKARNO
WAKIL PERDANAMENTERII,
HARDI
Diundangkan
pada tanggal 29 Mei 1957.
MENTERI KEHAKIMAN,
g. A. MAENGKOM
LEMBARAN NEGARANOMOR 58 TAHUN 1957
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
